Labuan Bajo Floresa.co – Perwakilan 32 warga yang mengaku sebagai pemilik lahan bandara udara (bandara) Komodo, Labuan Bajo, hari ini, Senin (4/4/2016) menyampaikan aspirasinya dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Manggarai Barat – Flores.
Rapat dipimpin Ketua DPR Belasius Jeramun dan dihadiri sejumlah anggota DPR. Dari eksekutif hadir Sekretaris Daerah Rofinus Mbon, kepala Tatapem Ambros Syukur, kepala Dinas Perhubungan Gaye Tanus.
Perwakilan warga Hendirikus Jehadut SH saat menyampaikan tuntutan warga mengungkapkan berdasarkan penelusuran mereka, pada APBD 2013 telah dianggarkan dana Rp 1,7 miliar dengan nomenklatur modal tanah untuk perluasan Bandara Komodo.
Kemudian, pada ABDB 2014 juga dianggarakan dana sebanyak Rp 3.398.325.000 dengan nomenklatur pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Komodo; penataan lokasi pemakaman umum Labuan Bajo.
“Maka jumlah dana yang sudah dianggarkan untuk ganti rugi, sebesar Rp 5.098.325.000, bukti terlampir. Bahwa sudah tentu ada pertanyaan, ke manakah dana digunakan? Apakah keterbukaan dengan warga pemegang hak atas fisik tanah ini sesuatu hal yang sulit? Jikalau tidak maka hari ini adalah sebuah titik terang jika ada jalan keluar yang terindah bagi warga pemegang hak,” kata Hendrikus.
Sejumlah anggota dewan termasuk Ketua DPR Belasius Jeramun juga mempertanyakan penggunaan dana tersebut.
“Ada dua persoalan yang kita amati yaitu hak kepemilikan dan masalah ganti rugi. Kalau pemerintah bisa mengatasi masalah ini, berarti sudah sudah selesai persoalan ini,”ujar Belasius.
Anggota Fraksi Demokrat Rikar Jani juga mempertanyakan dana Rp 5 miliar itu. “Kemanakah dana 5 miliar untuk ganti rugi yang menggunakan dana APBD,”ujarnya.
Sekretaris Daerah Rofinus Mbon mengatakan berdasarkan identifikasi pemerintah, lahan yang diklaim warga tersebut berada di dalam kawasan bandara yang sudah bersertifikat.
Sedangkan terkait dana Rp 5 miliar lebih itu, menurut Mbon sudah digunakan untuk ganti rugi lahan kepada warga yang berhak menerimanya.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem), Ambrosius Sukur menambahkan dana yang dianggarkan itu sudah digunakan. Menurtnya, ada juga yang dikembalikan ke kas daerah.
Ambrosius mengatakan dari dana Rp 1,7 miliar yang dianggarkan tahun 2013 sudah digunakan untuk ganti rugi lahan di Bukit Klumpang. Sedangkan dari anggaran Rp 3 miliar pada 2014, sebagiannya ada tidak direalisasikan karena ada warga yang tak hadir saat pemberian ganti rugi. Dana yang tak terealisasi itu, kata dia, dikembalikan ke kas daerah.
“Total yang digunakan saat itu sekitar Rp 4 miliar lebih,”kata Ambrosius.
BACA Juga:
Pada Kamis 11 Februari 2016 lalu, 32 warga yang mengklaim belum mendapatkan ganti rugi lahan ini, berunjuk rasa di bandara Komodo.
Mereka meminta Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan proses ganti rugi atas tanah mereka, yang luasnya mencapai 33.475 meter persegi.
Warga mengklaim, lahan yang mereka tuntut merupakan warisan yang didapat pada tahun 1991. Sejak itu sampai 2012, tidak pernah ada masalah. Masalah baru terjadi, saat pemerintah melakukan pelebaran landasan bandara Komodo pada 2013.
Warga mengatakan, mereka sudah membicarakan masalah ganti rugi ini dengan Pemkab Mabar sejak 2013. Namun, hingga kini, hasilnya nihil.
BACA Juga:
Kepala Bandara Komodo, Djarot Subiantoro kepada Floresa.co Jumat, 12 Februari lalu mengatakan persoalan ganti rugi adalah urusan pemerintah daerah Manggarai Barat.
“Urusan pembebasan lahan sebenarnya urusan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat, karena kami yang bekerja di Bandara Komodo hanya melaksanakan instruksi dari pusat dalam hal ini menteri perhubungan cq. Dirjen Perhubungan Udara” ujar Djarot. (Sirilus Ladur/Floresa)
