Elias Sumardi Dabur, Politkus muda asal Manggarai (Foto: dokumen pribadi)

Floresa.co – Dua petinggi partai politik di NTT mengungkapkan penolakannya terhadap rencana Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk menyerahkan pengelolaan Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat – Flores kepada PT Sarana Investama Manggabar.

Setelah pada Februari lalu, Ketua Dewan Pembina Parta Gerindra NTT, Eston Foenay mengungkapn penolakannya terhadap rencana tersebut, terbaru giliran Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar NTT Ibrahim Agustinus Medah yang menyampaikan penolakan serupa.

Namun, menurut politikus muda asal Manggarai, Elias Sumardi Dabur, omongan kedua tokoh politik tersebut tidak memiliki kekuatan apa-apa bila tidak disertai tindakan politiknya yang nyata.

BACA Juga: Ketua DPD Golkar NTT Tolak Privatisasi Pantai Pede

“Pernyataan kedua pemimpin partai ini tidak mempunyai kekuatan penekan apa pun terhadap Gubernur Lebu Raya sepanjang mereka tidak memerintahkan Fraksi Golkar dan Gerindra di DPRD provinsi untuk meminta gubernur membatalkan kebijakan privatisasinya atas Pede,”ujar Elias kepada Floresa.co, Minggu 20 Maret 2016.

Menurut Elias, sikap Medah dan juga sebelumnya Eston akan berdampak pada perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi NTT apabila dalam kapasitas keduanya sebagai pimpinan partai memerintahkan Fraksi Golkar dan Gerindra untuk memanggil dan mendesak Gubernur Lebu Raya untuk membatalkan kebijakan privatisasi Pantai Pede.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI ini, sejauh ini, pernyataan dua tokoh tersebut masih dibaca semata-mata sebagai bentuk kampanye menjelang pemilihan gubernur NTT tahun 2017.

BACA Juga: Eston Foenay Tolak Rencana Privatisasi Pantai Pede

Seperti diberitakan sebelumnya pada 21 Februari lalu, ketika berkunjung ke Labuan Bajo, Eston Foenay mengungkapkan menolak rencana pembangunan hotel di Pantai Pede. Menurutnya, pantai tersebut harus tetap menjadi ruang publik yang bisa diakses bebas masyarkat.

Hal serupa juga disampaikan Ibrahim Medah ketika berada di Labuan Bajo pada 18 Maret 2016. “Saya mendukung penolakan masyarakat Manggarai Barat agar tidak menyerahkan Pantai Pede ke tangan invenstor,” ujar Medah yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan NTT. (Petrus/PTD/Floresa)