Dalam pertemuan tersebut disadari bahwa OMK di setiap Komisi Kepemudaan adalah bagian dari denyut demokratisasi Indonesia. OMK juga adalah bagian integral dari Indonesia yang khas dengan beragamnya keadaan geososial-politik. Dengan menjadi bagian integral, artinya OMK juga memiliki tanggung jawab dan hak terhadap negara Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut muncul juga keprihatinan yang dianggap cukup menggejala dan mencemaskan, terkait gejala umum di kalangan OMK yang tahu tetapi tak mau tahu dengan politik.

Padahal, dengan apa yang diketahui, OMK dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Seperti saat ini, ketika rakyat bingung dengan kian beragamnya pilihan politik, OMK dapat tampil sebagai information leader, memberikan pengetahuan kepada rakyat. Misalnya, bagaimana menyikapi manuver-manuver politik seperti bagi-bagi uang, bantuan kegiatan, atau mencari simpati massa dengan cara yang bijaksana.

OMK, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, belum memainkan peran sebagaimana mestinya. Sebagian besar masih bersikap pesimis terhadap politik. Bagi mereka, politik adalah urusan orang-orang tua. OMK juga berpandangan bahwa politik itu kotor, tak mendewasakan dan penuh aksi tipu muslihat.

Untuk itu, OMK dipanggil untuk mewujudkan keselamatan melalui keterlibatan dalam setiap aspek kehidupan bangsa, salah satunya adalah kehidupan berpolitik. Berpolitik merupakan profesi dan sekaligus panggilan. Artinya bahwa setiap warga negara, termasuk OMK dipanggil untuk berperan maksimal, strategis, dan bertangung jawab.

Anggapan bahwa politik itu kotor perlu diluruskan. Menurut Uskup Julianus Sunarko, SJ dari Keuskupan Purwokerto, politik adalah seni mengatur kehidupan bersama untuk kesejahteraan bersama dan ini yang penting untuk dipahami.

Jadi, sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sebenarnya tidak lepas dari politik karena kita berinteraksi dengan orang lain. Politik hanyalah sebuah istilah/seni dari interaksi kita sehari-hari dengan orang lain.

Dengan demikian, ketika ada istilah politik kotor maka sebetulnya yang kotor bukanlah politiknya namun oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji.

Kalau pun memang demikian politik yang ada, maka umat Katolik dipanggil untuk ikut ambil bagian mencari solusi agar terwujud politik yang bersih dan mengutamakan kesejahteraan umum.