Oleh: IRVAN KURNIAWAN

Permenungan yang lama tentang polemik Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat, akhirnya mengantar saya pada satu titik pertautan ideologis yang paling mendasar. Bahwa, kecemasan, duka dan harapan masyarakat penolak privatisasi Pantai Pede adalah kecemasan, duka dan harapan kaum marhaen di Mabar.

Sebagai seorang kader dari organisasi mahasiswa yang berasaskan marhaenisme, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), kami diajarkan oleh para senior maupun dari buku-buku wajib baca seperti ‘Di bawah Bendera Revolusi’ untuk memiliki kepekaan terhadap kaum marhaen.

Konon, nama Marhaen sengaja diambil Bung Karno saat berkunjung ke daerah Bandung, Jawa Barat. Di sana dia bertemu dengan seorang petani yang bernama Marhaen, dimana petani tersebut memiliki faktor produksi sendiri seperti, lahan, cangkul, linggis dan alat produksi lainnya yang ia olah sendiri, namun hasilnya hanya cukup memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya yang sederhana.

Dalam permenungannya, Bung Karno akhirnya merumuskan suatu ajaran marhaenisme yang bertumpu pada sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Banyak yang mengatakan bahwa marhaenisme adalah proletariat dalam konteks Indonesia dimana kaum pemilik modal mengeruk tenaga manusia untuk menambah pundi-pundi modalnya.

Manusia seperti yang dikatakan Marx, akhirnya mengalami keterasingan diri, alienasi dimana kehendak bebasnya dipenjara oleh sistem pengupahan yang tidak adil.