Vikep Labuan Bajo, Rm. Robert Pelita, Pr menyerahkan dokumen pernyataan sikap Gereja Keuskupan Ruteng yang menolak privatisasi Pantai Pede, pada acara sosialisasi di Labuan Bajo, Selasa (1/3/2016). Foto: Facebook Kris da Somerpes

Labuan Bajo, Floresa.co – Mantan bupati Manggarai Barat – Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Fidelis Pranda mempertanyakan perubahan sikap Florianus (Feri) Adu dalam polemik privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo.

Sebagaiamana diketahui, dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara sosialisasi dengan Gubernur Frans Lebu Raya awal pekan ini, Feri Adu berbalik mendukung rencana Pemerintah Provinsi NTT untuk menyerahkan pengelolaan Pantai Pede kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM).

Padahal, menurut Pranda, pada 27 Desember 2012, bersama Koalisi Masyarakat Manggarai Barat Bersatu, Feri menyurati Gubernur Lebu Raya yang intinya menolak privatisasi Pantai Pede.

“Dia itu kan menolak privitasisasi Pantai Pede. Mereka membuat surat tahun 2012. Sekarang dia membelot dan mendukung pembangunan hotel di Pantai Pede. Ini ada apa?”, ujar Pranda, Kamis (3/3/2016), sambil menunjukkan salinan surat yang pernah dikirim Feri Adu, dkk ke gubernur.

Dalam surat tersebut, tertera tanda tangan Feri Adu dan dicap stempel Geram, sebuah organisasi yang diketuai Feri Adu sendiri.

Salah satu poin dalam surat tersebut menyebutkan, “Jika Gubernur Frans Lebu Raya tidak mengindahkan permintaan menyerahkan Pantai Pede ke Pemda Mabar, maka masyarakat Mabar memberi mosi tidak percaya kepada Drs Frans Lebu Raya selaku Gubernur NTT. Masyarakat Mabar siap mengambil kembali tanah Pantai Pede sebagai tanah ulayat kedaluan Nggorang, Labuan Bajo untuk dijadikan ruang publik bagi masyarakat sendiri.”

“Ada apa, kok tiba-tiba sekarang ikut memperjuangkan pembangunan hotel di Pantai Pede,” kata Pranda.