Oleh: INOSENTIUS MANSUR
Pada Selasa, 1 Maret lalu, saya dengan banyak orang lainnya dari kalangan masyarakat sipil, juga pemerintah, mengikuti sosialisasi terkait pengelolaan Pantai Pede di Aula Setda Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).
Alih-alih mendengarkan paparan detail Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan berharap agar dia juga mendengarkan aspirasi rakyat, ternyata pertemuan itu berujung kekecewaan. Mengapa kecewa? Paling tidak ada beberapa alasan.
Pertama, kegiatan sosialisasi yang dalam jadwalnya dimulai pukul 12.00 Wita, justru baru dimulai sejam kemudian. Saya sendiri sudah sejak awal mencurigai bahwa akan ada “desain pragmatis” ala Bupati Agustinus Ch Dula dan Lebu Raya sehingga menciptakan kesan pertemuan itu harus buru-buru.
Entah kecurigaan saya benar atau tidak, yang jelas, dalam pertemuan tersebut, Dula yang juga bertindak sebagai moderator terkesan “menghindarkan” Lebu Raya dari “hantaman” rakyat yang hadir. Bupati Dula “pasang badan”, membela Gubernur.
Bahkan, Dula sempat mengatakan bahwa “tidak ada dialog”. Setelah mendapat reaksi keras peserta, barulah Dula mempersilahkan forum untuk memberi pertanyaan.
Saya kurang paham cara berpikir dari Bupati Mabar ini. Kalau saja dia bijak dan peka terhadap konteks saat itu, dia pasti tahu bahwa massa yang datang begitu banyak – karena memenuhi undangannya untuk mengikuti sosialisasi itu – tidak mungkin hanya untuk mendengarkan “arahan” Lebu Raya, lantas pulang begitu saja.
Apa yang mereka bawa kalau hanya untuk datang mendengarkan penyampaian gubernur?
Rakyat datang untuk mendengar langsung dari gubernur mereka tentang rencana pengelolaan Pantai Pede sekaligus meminta pertanggungjawaban tentang rencana tersebut. Rakyat berhak mengajukan protes, mengitervensi dan memberikan solusi.
