Gubernur Frans Lebu Raya saat memimpin sosialisasi pada Selasa 1 Maret 2016 terkait pemanfaatan Pantai Pede di Labuan Bajo. (Foto: KBS)

Floresa.co – Persoalan Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kembali mengambang. Pertemuan pada Selasa kemarin (1/3/2016) tidak menghasilkan keputusan apa-apa.

Baru hampir pukul 13.00 Wita, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya dan Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula tiba di Aula Setda, tempat acara berlangsung. Mereka terlambat satu jam dari jadwal yang sudah ditetapkan dalam surat undangan.

Di hadapan ratusan hadirin yang datang dari berbagai elemen masyarakat, gubernur kembali menegaskan sikapnya. Sebagaimana dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, optimalisasi aset pemerintah provinsi adalah alasan utama Lebu Raya.

Menurutnya, Pantai Pede adalah milik pemerintah provinsi dan berhak dikelolah sesuai dengan keputusannya selaku gubernur. Aset, menurutnya, tidak boleh dibiarkan tidur.

Setelah dua puluh menit berbicara, pertemuan nyaris terhenti. Dula, yang bertindak sebagai moderator, tiba-tiba menyampaikan pernyataan yang memicu reaksi keras.

“Hari ini mungkin tidak ada dialog” ujarnya.  Menurutnya, ditiadakannya dialog karena seringkali pada pertemuan sebelum-sebelumnya berlangsung tidak tertib.

Namun, spontan saja hadirin berteriak mengamuk dalam ruangan. Menghadapi situasi itu, Dula lalu menyela. “Kalau ada (tanggapan), silakan. Mari kita berdialog dengan tertib.”

Waktu Dibatasi

Sebelum memberi kesempatan kepada hadirin, Dula mengatakan, apa yang disampaikan gubernur sudah tepat dan jelas, bahwa Pantai Pede perlu dioptimalisasikan dan diserahkan kepada pihak ketiga, yakni PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM).

Ia mengatakan, awalnya, ia tidak tidak setuju dengan Lebu Raya, karena di Pantai Pede akan dibangun hotel berbintang yang bakal dijaga ketat, yang membuat akses publik menuju pantai dibatasi.

Kemudian, katanya, mereka menyurati Lebu Raya agar kebijakan itu ditinjau kembali.

Dengan desain yang baru, menurutnya, kepentingan masyarakat sudah diakomodasi. Karena itu, kata Dula, tuntutan menyiapakan ruang publik sejauh ini dia nilai tidak tepat.