Gubernur DKI Jakarta, Basuki Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama (Foto:The Jakarta Post)

 Oleh: NORBERT NOMEN

Mendengar kabar Ansy Lema maju dalam Pilkada Kota Kupang 2017, saya teringat tulisan satiris bertajuk ‘Demokrasi di Negeri Lapar’ dari seorang jurnalis (Almarhum) Pascal Lesek delapan tahun silam. Pascal, yang juga teman seperjuangan Ansy dalam Gerakan Reformasi 1998, menggunakan tesis peraih Hadiah Nobel Ekonomi 1998 Amartya Sen dalam menaruh asa bagi Pilgub NTT 2008, yang mengantar Frans Leburaya dan Esthon Foenay sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2008 – 2013.

Menurut Sen, kelaparan sebagai perwujudan paling ekstrem dari kemiskinan, bukan melulu masalah ekonomi, tetapi lebih sebagai persoalan demokrasi. Dalam berbagai penelitiannya Sen menemukan bahwa bencana kelaparan hanya terjadi dalam masyarakat otoritarian, negara diktator teknokratis, ekonomi kolonial yang dijalankan negara-negara imperalis Utara, dan negara-negara yang baru merdeka di Selatan yang dijalankan oleh pemimpin nasionalis yang despotik maupun partai tunggal yang tidak toleran.

Pascal melihat pemerintahan Leburaya – Foenay seharusnya mampu mengakhiri stigma 4K (kemiskinan, kelaparan, kekeringan dan keterbelakangan) yang senantiasa dilekatkan pada provinsi yang (katanya) dikenal sebagai penghasil cendana itu. Karena, menurut Pascal, pemerintahan Leburaya – Foenay terbentuk dari hasil sebuah Pilkada Langsung yang demokratis. Sehingga kanal-kanal demokrasi sebagai penyalur aspirasi rakyat, termasuk dalam upaya mengeliminasi stigma 4K tadi, terbuka lebar. Demokrasi memberi ruang yang lebih luas bagi rakyat NTT untuk menyampaikan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.