Para aktivis di Labuan Bajo menempelkan poster di belakang mobil yang ditumpangi Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Poster dengan tulisan "Mr Governor, How Much Is Your Price?" itu merupakan ungkapan sinis terhadap Lebu Raya yang dianggap lebih memprioritaskan uang daripada kebutuhan warga akan ruang publik. (Foto: Facebook Kris da Somerpes)

Floresa.co – Tidak lama setelah dilantik menjadi Bupati Manggarai Barat (Mabar) periode kedua, 2016-2021, persoalan Pantai Pede rupanya menjadi perhatian dari Agustinus Ch. Dula.

Hari Selasa esok, 1 Maret 2016, Dula menfasilitasi pertemuan antara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dengan berbagai elemen masyarakat terkait.

“Sosialisasi Rencana Pengelolaan Pantai Pede oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibawakan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur,” demikian kutipan isi surat tersebut yang ditandatangani oleh Bupati Dula.

Pertemuan tersebut akan berlangsung sekitar pukul 12.00 Wita di Aula Setda Mabar.

Kengototan Lebu Raya

Entah apa yang ingin disampaikan Gubernur NTT dalam sosialisasi kali ini. Pasalnya, sejak awal dalam persoalan Pede ia tidak pernah beranjak dari argumentasi soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memanfaatkan aset. Itu-itu saja.

Dan sepanjang itu pula, elemen masyarakat sudah menolak upaya privatisasi tersebut. Pantai Pede di mata masyarakat adalah ruang publik, sebagaimana fungsinya selama ini. Hanya, perlu pengelolahan yang lebih baik oleh pemerintah demi menjawab kebutuhan masyarakat di Labuan Bajo.

Tuntutan itu bukanlah permintaan tanpa dasar. Diamanatkan dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Kota, bahwa minimal ruang terbuka hijau (RTH) adalah 30 persen dari luas wilayah kota. Hal ini menandai perkembangan ekologis dan sosial dari suatu kota. Bukan semata-mata perkembangan ekonomi.

Upaya tersebut sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Karena kebutuhan RTH di kota Jakarta masih jauh di bawah standar minimal yakni hanya sekitar 10 persen, Ahok menggusur area Kalijodo misalnya, yang selama beberapa pecan terakhir ramai diberitakan.

Meski sama-sama menduduki posisi sebagai gubernur, namun Lebu Raya, sangat berbeda dengan Ahok. Tak hanya memperbolehkan RTH diprivatisasi, dia juga tampak ngotot. Sejak tahun 2014, tak henti-hentinya ia menghendaki agar Pantai Pede dikelolah PT. Sarana Investama Manggabar.