Lebu Raya: Layani Rakyat atau PT SIM?

Floresa.co – Sampai kapanpun, pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya terkait Pantai Pede tidak berubah.

Penyerahaan Pantai Pede kepada investor PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), katanya, adalah upaya pemanfaatan aset pemerintah provinsi, demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menyerap tenaga kerja.

Hal itu terlihat baik dari pernyataannya dalam pertemuan resmi di Labuan Bajo maupun pendapat di media. Hal itu juga disampaikan oleh para utusannya dalam beberapa kali sosialisasi.

Mengapa berulang-ulang? Apakah masyarakat dipandang bodoh sampai harus diulang-ulang?

Jika becermin pada kenyataan selama ini, sudah pasti masyarakat tidak boleh dipandang rendah. Keterlibatan mereka dalam soal kebijakan publik sungguh layak diapresiasi. Keterlibatan aktif mereka dalam diskusi di berbagai forum pemerintah dan media sosial lebih dari cukup bukti untuk itu.  Partisipasi demikian, adalah sejatinya demokrasi.

Dalam kasus Pede, masyarakat Labuan Bajo bukan tidak memikirkan alasan gubernur. Soal PAD dan penyerapan tenaga kerja, masyarakat tidak buta lagi. Masyarakat sudah melek politik. Juga sudah melek pembangunan.

Karena itu, persoalannya, apakah gubernur tahu kalau masyarakat melek politik? Jika tidak, tentu hanya melahirkan pemimpin yang menganggap remeh kapasitas masyarakat.

Masyarakat dibuat tergantung dan menghamba pada apa saja keputusan pemerintah. Ini bukan demokrasi lagi, tentunya.

spot_img

Artikel Terkini