Uskup Ruteng Mgr Hubert Leteng, Pr menemui calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Managgarai, Deno Kamelus-Victor Madur, Kamis 28 Januari 2016 (Foto: Ino Jemadu/ Facebook Radio Manggarai)

Tentu saja bisa. Sekurang-kurangnya ada dua celah yang perlu diperhatikan agar tetap menjadi pemimpin yang berdaulat. Pertama, kreativitas pemimpin itu paling mungkin terlihat dari upaya menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika jumlah PAD mampu mengimbangi APBD, tentu pertanda bahwa seorang pemimpin berdaulat.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendorong sektor ekonomi produktif. Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mendongkrak perekonomian nasional, meningkatkan perputaran uang, menaikkan ekspor komoditas, dan mengurangi impor brang yang kurang penting (terutama barang konsumsi).

Kedua, kriteria lain dinilai dari apakah pemimpin melakukan terobosan-terobosan baru dalam soal struktur APBD. Jika pemerintah lokal mampu melakukan perubahan struktur APBD, itu juga pertanda pemimpin yang berdaulat. Karena dalam melakukan hal itu, ia harus bertindak di luar kebiasaan dan haluan hukum.

Caranya bisa ditempuh dengan melakukan peningkatan anggaran terhadap belanja langsung. Karena belanja langsung mempunyai dampak yang lebih besar untuk masyarakat. Dan mengurangi belanja tidak langsung yang hanya bermanfaat bagi kalangan birokrasi. Belanja langsung seperti honorarium, SPPD, belanja modal, belanja barang, dan lain-lain seharusnya tidak masuk ke dalam kategori belanja langsung karena tidak diperuntukan kepentingan langsung masyarakat luas. Selain itu, perlu dilakukan penghematan dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas, menghemat biaya rapat di luar kantor, tidak melakukan pembelian aset yang kurang efektif pemanfaatannya dan menekan biaya lain yang kurang efektif selama ini.