Para uskup yang menghadiri pernikahan pasangan dari keluarga penguasa di Jakarta pada Sabtu (6/12/2016). (Foto: Forkoma PMKRI)

Membela dan mefokuskan orang-orang miskin dalam perjuangan Gereja tidak berarti menistakan orang-orang kaya, namun mengayomi mereka sebagai rekan kerja yang bisa mencari jalan keluarg bersama agar, keberpihakan Gereja menjadi tugas perutusan mereka juga. Sebuah opsi politis Gereja terhadap orang miskin tidak bisa diartikan sebagai sebuah bentuk pengucilan orang-orang kaya dari Gereja. Juga tidak bisa diartikan sebagai bentuk memusuhkan orang-orang kaya. Gereja adalah komunio umat Kristiani baik kaya maupun miskin.

Tak Langsung ditakar dengan Uang

Dari sudut pandang Visi-Misi dan Keberpihakan Gereja Universal untuk semua orang/umat. Dalam arti tanpa memandang: Kaya-Miskin, kecil, besar, perempuan- laki, tua-muda, hitam-putih, mungkin kita bisa memahami kehadiran para Uskup pada acara pernikahan yang dianggap sebagai sebuah Sensasi Gereja, bukan sebagai sebuah pencipta  sensasi. Lebih buruk lagi kalau dianggap sebagai sebuah bentuk wajah dari Gereja yang kapitalis. Ada berbagai alasanya yang mungkin menjadi pertimbangan sebelum kita lebih jauh menghakimi mereka dengan berbagai bentuk kritikan dan sinisme sosial.

Pertama, secara kekeluargaan dan kekerabatan mereka tentu diundang.  Pertama sebagai keluarga dan sahabat. Juga diundang karena sebagai uskup. Memang, mereka harus mempertimbangkan berbagai konsekuensi mengiakan sebuah undangan dari orang-orang kaya seperti keluarga Ciputra. Penulis percaya bahwa para gembala umat yang hadir dari ke-12 keuskupan sudah mempertimbangkan segala konsekuensinya.

Dengan itu mereka hadir sebagai bentuk penghargaan atas undangan. Undangan dalam konteks ini juga perlu dilihat sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur dari keluarga yang merayakan pernikahan.  Di sini terjadi sebuah penghargaan yang resiprokal / timbal balik. Hal ini menjadi sebuah bentuk perhatian kegembalaan, para gembala Gereja tersebut  terhadap umatnya.