Oleh: KRIS BHEDA SOMERPES
Tulisan ini merupakan respon atas pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Pemda Mabar) melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) pada Selasa (19/1/2016) yang meminta tanggapan masyarakat terkait rencana PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk membangun sarana wisata terpadu (taman rekreasi) dan jasa publik di Pantai Pede.
Jika Pemda Mabar melalui BLH segaris-seurat, sejiwa-senyali dengan Presiden Joko Widodo, pasti mereka akan lebih mendengarkan suara rakyat yang dengan tegas menyatakan, “Tolak Privatisasi Pantai Pede!”.
Tetapi jika Pemda Mabar, melalui BLH sebentuk-senyawa, setali-seikat dengan gerombolan “Papa Minta Saham” pasti mereka akan lebih medengarkan suara PT. Sarana Investama Manggabar (PT SIM).
Ini catatan penting buat Pemda Mabar. Bahwa jika sekali ini Pemda memberi ruang (mengizinkan) untuk PT SIM, maka apa yang disebut sebagai kebijakan yang berpihak, terlibat dan bersolider dengan “suara rakyat” sejatinya adalah omong kosong. Itu poin satu.
Poin kedua, pertarungan mempertahankan Pantai Pede adalah pertarungan mempertahankan identitas politik dan budaya. Secara kultural kita sudah sedang bertarung mempertahankan identitas ke-Aku-an di tengah pusaran pasar pariwisata yang kian licin kepentingan.
