Aksi unjuk rasa di Satar Mese, Kamis (10/11/2015), yang berbuntut pada penghentian proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Ruteng, Floresa.co – Tim sukses pasangan Herybertus GL Nabit-Adolfus Gabur (Hery-Adolf) tidak melaporkan dugaan pemboikotan C-6 di Satar Mese ke panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Manggarai-Flores, NTT.

Pada Sabtu sore akhir pekan lalu, tim dari pasangan mengadukan PPK Kecamatan Satar Mese ke Panwas Kabupaten Manggarai.

Namun, dalam pengaduannya, paket Hery-Adolf hanya menyampaikan dugaan pelanggaran berupa pengrusakan segel gembok kotak suara sebelum dihitung, adanya pemilih bawah umur, dan penggunaan pensil dalam rekapitulasi C-1 KWK di tiga TPS.

Mereka tidak melaporkan dugaan pemboikotan format C-6 atau undangan pemilihan untuk 11.275 pemilih.

“Tidak termasuk dugaan pemboikotan C6. Materi aduan hanya berupa pengrusakan segel gembok kotak suara sebelum dihitung, adanya pemilih bawah umur, dan penggunaan pensil dalam rekapitulasi C1 KWK di tiga TPS,” tutur anggota Panwas Edward Tasman, Senin (14/12/2015) sore.

Edward menjelaskan setiap pengaduan yang disampaikan oleh peserta Pilkada dan temuan Panwas sendiri, wajib hukumnya diproses dan ditindaklanjuti jika terbukti sebagai bentuk pelanggaran. “Seperti yang kami rekomendasikan untuk PSU di Satar Mese Barat kemarin. Itu temuan Panwas sendiri,”ujarnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (12/12) lalu, sejumlah massa simpatisan Hery-Adolf menggelar demosntrasi di depan kantor Panwaslu di Ruteng. Mereka antara lain menuntut pencoblosan ulang di Satar Mese dan Satar Mese Barat.

Ada beberapa perwakilan massa yang sempat bertemu dengan Panwaslu yaitu Ben Isidorus (DPC Hanura), Frits Plate (DPC NasDem), Kasmir Jarung (DPC PDIP), Yustina Ndung dan tiga orang lainnya.

Usai bertemu Panwas, Ketua DPC PartAi NasDem Manggarai Frits Plate mengatakan paket Hery-Adolf menuntut agar di Kecamatan Satar Mese dan Satar Mese Barat harus dilaksanakan Pilkada ulang. Dari berbagai fakta penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2015, kata Frits, telah terjadi pembunuhan hak-hak demokrasi masyarakat pada dua kecamatan tersebut.

“Dengan tidak dilayani, diikutsertakan dalam Pilkada tanggal 9 Desember 2015. Ada 11.275 orang. Itu yang sama sekali tidak mendapat C6. Kemudian juga kerja penyelenggara untuk mensosialisasikan itu dan segala macam itu tidak sampai ke masyarakat ternyata,” ujar Frits. (Ardy Abba/PTD/Floresa)