Floresa.co – Dalam pertarungan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015, banyak banyak strategi dimainkan oleh para pasangan calon.

Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berdasarkan pantauan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), muncul segerombol orang berjubah putih yang kerjanya menebarkan selebaran berisi himbauan kepada umat agama tertentu agar tidak memilih kandidat dari agama berbeda.

“Tampak isu SARA mau dimainkan di Sulawesi Utara yang selama ini dikenal damai dan toleran, sebagai upaya untuk mendongkrak dukungan terhadap pasangan tertentu,” demikian menurut LPI dalam keterangan pers yang diterima Floresa.co, Senin (30/11/2015).

Sebagaimana ketahui, dari total 2,3 juta penduduk Sulut, terdapat 1,44 juta beragama Kristen Protestan, 702.000 Muslim, 99.980 Katolik, 13,133 Hindu, 3,076 Budha dan 511 Konghucu.

Viktor Rarung, Ketua Media Center salah satu pasangan calon gubernur-wakil gubernur, Olly Dondokambey –Steven Kandow, membenarkan hal itu.

“Kami temukan dalam sebulan terakhir, banyak selebaran yang berisikan kampanye hitam dan menyudutkan pasangan calon Olly-Steven. Kami menduga, kelompok yang menebar fitnah ini ingin merusak toleransi di Sulawesi Utara dengan memakai isu agama”, tegasnya.

Sementara itu, Direktur LPI, Boni Hargens yang meneliti dinamika Pilkada di sejumlah daerah menegaskan hal senada.

“Dalam pantauan kami, isu SARA muncul dalam Pilkada Sulut sejak pertengahan November 2015. Ini bahaya yang serius. Menteri Dalam Negeri harus merespons situasi ini karena Manado ada pada jarak yang tidak jauh dari Poso dan Ambon,” katanya.

“Yang kita takutkan,  para pemain di Poso dan Ambon yang selama ini sukses merekayasa konflik SARA, ikut merancang hal serupa di Sulawesi Utara”, lanjut Boni, yang juga dikenal sebagai pengamat politik.

LPI, kata dia, menemukan adanya selebaran yang menghimbau umat agama tertentu untuk menolak salah satu pasangan calon dengan  alasan yang menghasut.

Misalnya, pasangan calon tertentu dituduh akan memusuhi agama minoritas apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur.

“Isu seperti ini tidak sehat dalam demokrasi kita hari ini”, lanjut Boni.

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalis Pigai menegaskan, isu SARA adalah mainan para pecundang yang tidak dewasa dalam berdemokrasi.

“Kita mengutuki permainan para pecundang dalam Pilkada yang memanfaatkan isu SARA sebagai alat politik. Kami dengar, hal itu sekarang terjadi di Sulawesi Utara, berdasarkan informasi dari sejumlah rekan yang memantau Pilkada di sana,” katanya.

Menurut Natalis, kalau itu benar, Komnas HAM menghimbau agar Bawaslu dan kepolisian lebih serius dan tegas dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada.

“Tidak hanya di Sulut. Di semua daerah, petugas harus sensitif dan serius menanggapi situasi yang ada”, tegasnya.

Bekas Juru Bicara Presiden Abdurahman Wahid dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adie Massardie menyesali situasi tersebut.

“Hari gini masih permainkan isu SARA itu sudah kurang ajar. Pelakunya harus ditangkap dan dijerat dengan pasal tindak pidana terorisme,” ungkapnya.

Menebar benih konflik SARA, kata dia, tidak bedanya dengan perilaku teroris.

“Kepolisian harus bertindak setegas-tegasnya”, kata Adie Massardie yang belakangan sibuk mendukung gagasan Revolusi Mental Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Ari D/ARL/Floresa)