Hery-Adolf akan Kurangi Belanja Infrastruktur

Floresa.co – Pasangan Herybertus GL Nabit-Adolfus Gabur akan mengurangi belanja infrastruktur bila kelak menjadi bupati dan wakil bupati Manggarai, Flores, NTT. Belanja infrastruktur masuk dalam pos belanja langsung dalam sistem keuangan daerah.

Pasangan ini akan memprioritas penggunaan anggaran untuk belanja sosial, pendidikan dan kesehatan.

Hal itu terungkap dalam sesi debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Manggarai, Sabtu (21/11/2015) lalu.

Pasangan Deno Kamelus-Victor Madur mempertanyakan sumber pendanaan untuk tiga program unggulan Hery-Adolf. Tiga program itu adalah pemberiaan beasiswa bagi 2.000 mahasiswa Manggarai sebesar Rp 2,5 juta per tahun.

Kemudian, gaji guru komite setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dari APBD dan menggratiskan beras miksin (raskin) bagi masyarakat.

Tiga program ini, meski terlihat populis, tetapi dinilai tidak realistis berdasarkan kemampuan APBD Manggarai.

“Pertanyaanya begini. Setelah dihitung keadaan fisikal tahun 2016, total pemasukan kita dari DAU (dana alokasi umum) dan beberapa komponen penerimaan lainnya, jumlahnya 775 miliar lebih. Kemudian stok keuangan belanja wajib, maka sisa keuangannya itu hanya 48 miliar lebih,”tanya Deno Kamelus dalam debat yang berlangsung di Manggarai Convention Centre itu.

Menurut Deno, jika APBD Manggarai sebagiannya dialokasikan untuk tiga program seperti yang dijanjikan Paket Hery-Adolf, maka akan terjadi minus Rp 9 miliar di tahun pertama. Dalam hitungan Deno, selama 5 tahun total minus APBD Manggarai sebesar Rp 29 miliar.

Merespon keraguan rivalnya itu, Hery Nabit mengatakan masih ada ruang fiskal untuk mendani programnya itu yaitu dari pos belanja langsung.

“Kami melihat APBD adalah sebuah kertas kosong. Di sebuah kertas kosong itu hanya tertulis belanja tidak langsung hanya 568 miliar. Belanja langsung 570 miliar,”ujarnya.

Belanja tidak langsung, kata Hery tak bisa diganggu gugat lagi. Untuk itu, tiga program unggulannya itu akan didanai dari pos belanja langsung.

Dari Rp 570 miliar belanja langsung, kata dia, total Rp 317 miliar sudah terkunci alias tak diganggu gugat lagi antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 12 miliar, Pendamping DAK sebesar Rp 24 miliar, honor guru kontrak provinsi sebesar Rp 800 juta lebih, dana Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas sebanyak Rp 13,9 miliar dan anggaran rumah sakit sebesar Rp 23 miliar.

Menurut Hery, masih ada sisa Rp 257 miliar dari pos belanja langsung yang masih bisa diutak-atik karena sifatnya tidak wajib atau terkunci. Dana inillah ,menurutnya yang dapat digunakan untuk merealisasikan ketiga janji paket Hery-Adolf tersebut.

“Intinya adalah bahwa, kita mau ke depan belanja infrastruktur dikurangi. Belanja sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat ditingkatkan,” tambah Hery.

Deno tampaknya tidak puas dengan jawaban Hery. Walau mengakui adanya sisa keuangan dari belanja langsung tersebut, namun dalam kesempatan berikutnya Deno menegaskan, dana sisa sebesar Rp 257 miliar itu di dalamnya termasuk DAK.

“Ingat, ingat, ingat. Dana Alokasi Khusus itu aturan penggunaanya dari Jakarta. Ketika pemerintah kabupaten mengubah penggunaanya, (maka) masuk bui. Penggunaanya ditentukan kementrian. Sehingga minus tahun pertama 9 miliar, 5 tahun ke depan 29 miliar,” tegas Deno.

Menanggapi pernyataan Deno soal masuk bui ini, Hery dengan enteng mengatakan, “Ini hanya soal kita mengatur saja. Jadi, tidak usah khawatir soal masuk penjara, karena yang masuk penjara itu saya,”ujarnya. (Ardy Abba/PTD/Floresa)

spot_img

Artikel Terkini