Borong, Floresa.co – Pengerjaan perbaikan lapen jalan Benteng Jawa menunju Dampek di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai bermasalah akhirnya sudah diangkat ke dalam sidang paripurna di DPRD, pada Senin (16/11/2015) lalu.
Mensi Anam, salah seorang anggota DPRD Matim mengaku pada sidang paripurna Senin kemarin itu, ia mengangkat persoalan proses pengerjaan Benteng Jawa menuju Dampek.
“Saya sudah tanya dengan bupati pada paripurna hari Senin,16 November 2015 terhadap keterlambatan pengerjaan jalan Benteng Jawa- Dampek,” kata Mensi kepada Floresa.co, Kamis (19/11/2015).
Ia mengaku, dirinya menanyakan langsung ke Yosef Tote, Bupati Matim terkait permasalahan pengerjaan jalur tersebut. Di depan sejumlah anggota DPRD dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir saat itu, Bupati Tote mengaku, pihaknya dua kali melakukan teguran kepada CV Rejeki sebagai kontraktor pelaksana proyek senilai Rp 1.171.379.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Matim tahun 2015 itu.
BACA Juga: DPRD Matim Ungkap Kejanggalan Pengerjaan Jalan Jalur Benteng Jawa Menuju Dampek
Menurut bupati Tote, jelas Anam, CV Rejeki beralasan bahwa mengalami kesulitan hingga menyebabkan keterlambatan karena alat gilas atau vibro bermasalah.
Sementara, aspal untuk jalan masih dalam perjalanan laut dari Surabaya, Jawa Timur menuju Reo, Kabupaten Manggarai.
Selain itu, bupati Tote menjelaskan, atas keterlambatan tersebut CV Rejeki sudah membuat komitmen kepada pemerintah daerah bahwa dalam jangka waktu 3 Minggu ke depan akan menuntaskan pengerjaannya.
Mendengar alasan Bupati Tote, Anam mempertanyakan kinerja CV Rejeki sebagai mitra pemerintah daerah.
“Kok bisa ya, CV Rejeki tidak siapkan aspal dan vibro. Gimana bisa kerja?,” ujar politisi partai Hanura itu.
Ia juga mengaku sangat meragukan komitmen CV Rejeki yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah Matim, sebab sejak hari Senin lalu hingga saat ini belum ada kelanjutan aktivitas proyek di ruas jalan Benteng Jawa-Dampek.
“Jangan-jangan ada dua kemungkinan yaitu kontraktornya uda pergi atau masih tunggu aspal dan alat gilas, kacau ini,” ujar Anam.
Karena itu, sebagai wakil rakyat ia meminta kapada dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk siaga melakukan pengawasan di ruas jalan tersebut.
“Pastikan pengerjaannya benar berkualitas,tepat waktu dan volume sesuai kontrak,” tandasnya.
Sebelumnya dikabarkan, Pengerjaan perbaikan lapen jalan Benteng Jawa menunju Dampek di Kecamatan Lamba Leda dinilai tidak tepat waktu.
Pasalnya, sudah 100 hari terlewatkan dari 140 hari kerja pasca penanda tanganan kontrak kerja tanggal 22 Juli 2015 lalu, pendropingan material di titik perbaikan pada ruas jalan tersebut tampak masih belum kelar.
“Berdasarkan pemantauan langsung beberapa minggu lalu, material belum seberapa banyak. Hingga kini hanya pendropingan material saja, kurang lebih 100 hari kerja sudah berlalu,” kata Mensi Anam, anggota DPRD Kabupaten Matim kepada Floresa.co, Selasa (10/11/2015).
Dengan melihat kondisi pengerjaan proyek senilai Rp 1.171.379.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Matim tahun 2015 itu, Mensi meragukan efektivitas dan kualitasnya berhubung tinggal 40 hari saja waktu tersisa sesuai kontraknya.
“Masyarakat sekitar turut perihatin dengan kondisi yang ada. Tinggal 40 hari kerja yang tersisa, mana mungkin bisa selesai. Musim hujan sebentar lagi tiba, kemajuan pengerjaan sangat rendah,” ujar anggota DPRD Partai Hanura itu.
Karena itu, ia meminta kepada Yosef Tote, Bupati Matim agar segera memerintahkan rekanannya CV Rejeki sebagai kontraktor pelaksana proyek untuk melaksanakan kewajiban kontraknya.
Pemerintah Matim, demikian Mensi menegaskan, segera mendesak CV Rejeki untuk mentaati jadwal waktu sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja.
“Kerja yang benar-benar berkualitas. Saya sudah ingatkan juga agar warga masyarakat yang berada di sepanjang jalan dimaksud (Benteng Jawa-Dampek) harus mengawasi pengerjaannya untuk menjamin kualitas,” tegas Mensi.
Anggota DPRD asal Lamba Leda tersebut juga mengungkapkan keluhan masyarakat setempat saat memantau pengerjaan lapen tersebut.
Berdasarkan pengakuan warga, kata dia, biaya harian buruh pengerjaan deker pada peroyek tersebut belum dibayar oleh kontraktor pelaksana.
Sebagai wakil rakyat, ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.
Pada dasarnya, Mensi mengingatkan, hal rutin yang meresahkan warga dalam pengerjaan proyek, antara lain, kelalaian pembayaran material kepada warga setempat dan kelalaian dalam pembayaran gaji buruh.
Selain itu, masalah lain yang sering muncul, seperti, pengabaian kualitas, volume yang tidak sesuai, dan pekerjaan yang tidak tuntas.
Melihat masalah rutin ini, ia menegaskan agar eksekutif memperhatikannya saat melakukan pengawasan, terlebih pada paket pekerjaan Benteng Jawa-Dampek ini,
“Kelima hal itu tidak boleh terjadi. Demikian halnya dengan paket pekerjaan di tempat lain. Saya akan pantau terus setiap hari melalui kontak person dengan warga sekitar jalan tersebut,” tegasnya. (Ardy Abba/PTD/Floresa)
