Floresa.co – Dimulai dengan mengheningkan cipta, Herrybertus GL Nabit mengajak massa yang hadir di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Sabtu (14/11/2015) untuk berdiri dan menundukkan kepala.
“Kita tundukkan kepala. Mengheningkan cipta untuk pahlawan daerah Manggarai, kraeng Motang Rua. Mengheningkan cipta mulai.”
Senyap sebentar. Semua kepala tertunduk di bawah terik yang menyengat.
Itulah cara Herry mengawali orasi sepanjang sekitar 40 menit itu di atas panggung yang ditata menyerupai panggung kampanye Joko Widodo menjelang Pilpres tahun 2014.
Hampir 30 puluh ribuan orang memenuhi lapangan dan badan jalan di sekitar Lapangan Motang Rua dalam kampanye akbar pasangan Herry Nabit dan Adolfus Gabur (Hery-Adolf) itu
Saat menyampaikan visinya, Herry punya cara unik, terlihat sangat beralur, logis dan sistematis.
Di awal ia menyampaikan kunci persoalan di Manggarai.
Dari dulu, Manggarai, katanya, dikenal sebagai lumbung hasil pertanian dan perkebunan. Manggarai dikenal lumbung padi, lumbung cengkeh, lumbung sapi, kerbau, lumbung kopi, dan hasil bumi lainnya.
Akan tetapi sejak pemekaran Manggarai Barat (Mabar) tahun 2003, ternyata Manggarai bukanlah lumbung padi.
Pasokan padi ternyata lebih banyak dari Lembor, Mabar.
“Tapi, kita orang Manggarai tidak pernah kehabisan jawaban. Kita bilang, manusia tidak hidup dari beras saja, tapi dari kopi. Kita tetap menjadi lumbung,” katanya.
Manggarai kemudian dikenal sebagai lumbung kopi.
Tapi, kata Herry, kenyataan itu tidak berlangsung lama. Sebab, sejak pemekaran Manggarai Timur tahun 2007, gelar tersebut hilang dengan sendirinya.
“Hang pot ite ata Manggarai” katanya, disambut tawa massa yang menggelegar.
“Lumbung apa kole (apa lagi)? Lumbung manusia. Toe manga coon (Tidak apa-apa)” lanjutnya.
Dengan demikian, menurutnya, manusialah yang perlu dibangun dan patut dibanggakan.
“Kalau begitu, kita omong, bangun manusia”
Pembangunan Manusia
Terkait pembangunan manusia itu, Herry menyampaikan sejumlah catatan kritis.
Menurutnya, pemerintah sering mengabaikan manusia sebagai modal.
“Tapi pemerintah belum sadar kalau manusia itu betul-betul modal pembangunan,” katanya.
Herry menilai, fokus pemerintahan Manggarai sebelumnya adalah pembangunan infrastruktur jalan raya.
Memang, katanya, tak ada yang salah dengan itu.
Ia menyambung, “Bukan hanya karena politik, lalu saya menganggap apa yang dibuat pemerintah sebelumnya salah semua. Tidak!”
Akan tetapi, menurutnya, ke depannya fokus persoalan tidak lagi terletak pada infrastruktur.
Percuma ada jalan raya yang bagus, kata dia, kalau tak ada hasil pertanian atau perkebunan yang bisa diangkut dari kampung.
“Harus dibantu mulai dari belakang rumah. Kalau tidak ada uang, tidak bisa menikmati jalan,” katanya.
Menurutnya, beberapa tahun belakangn terjadi penurunan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan, seperti cengkeh, kopi dan komoditi lain.
Hal demikian, jelas Herry, yang perlu menjadi perhatian.
“Bantu masyarakat di belakang rumah” katanya melalui pengupayaan pemberdayaan manusia.
Terobosan
Menurutnya, berbicara tentang manusia tidak terlepas dari soal pendapatan, ekonomi, dan lapangan pekerjaan.
Di tengah kesulitan lapangan pekerjaan saat ini, kata dia, pemerintah perlu memberikan perhatian pada generasi muda.
“Bagaimana pekerjaan anak-anak kita Tanah terbatas tapi, jumlah penduduk makin bertambag. Caranya bagaimana?”
Yang terbaik untuk dilakukan, kata dia adalah mengirimkan mereka ke tempat-tempat kursus dan diberikan bantuan dalam kewirausahaan.
Sementara itu, menghadapi persoalan mahalnya biaya pendidikan, ia mengatakan, pemerintah perlu turun tangan. Mahalnya biaya pendidikan diakibatkan oleh uang komite untuk membayar guru.
Ia lantas memberikan solusi. Katanya, “Gaji guru komite ditanggung oleh APBD, satu setengah juta per bulan.”
Tak hanya itu. Masih berharap dari APBD, ia mencanangkan perlunya beasiswa bagi keluarga miskin tiap tahun.
Dan hanya keluarga miskin yang boleh menerima itu.
“Beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga miskin sebanyak 2000 orang per tahun.”
Selain itu, ia menjanjikan pengelolahan proyek untuk wilayah desa. Bahwasannya proyek langsung dengan nilai di bawah 200 juta diserahkan pengerjaannya kepada kelompok-kelompok di desa.
Menurutnya, masyarakat pedesaan perlu diberdayakan dalam mengurusi hal-hal publik di desa seperti proyek bak air, jalan dan sambungan pipa.
“Ini supaya kios di desa juga masih bisa hidup,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ia berbicara tentang beras raskin yang akan ditanggung oleh APBD, keadilan distribusi bantuan dari pemerintah, dan pengutamaan asas kompetensi dalam menempati jabatan birokrasi pemerintahan. (Gregorius Afioma/ARL/Floresa)
