Labuan Bajo, Floresa.co – Tujuh fraksi di DPRD Manggarai Barat, Flores, mengkritik belanja pemerintah daerah itu yang masih lemot. Terutama untuk belanja modal yang baru terealisasi 29,23%.
Tujuh fraksi yaitu Golkar, Gerinda, PAN, Demokrat, PDI Perjuangan,Kebangkitan Nasional Indonesia dan Fraksi Keadilan, masing-masing memberikan pandangan dalam sidang paripurna pengantar nota keuangan RAPBD tahun 2016, Senin (16/11/2015).
Secara umum, tujuh fraksi menagapresiasi kinerja APBD 2015 dari sisi pendapatan yang terealisasi sebesar 83,46% dari target Rp 783.287.641.437.
Namun, dari sisi belanja, pemerintan amat lamban alias lemot. Realisasi belanja baru mencapai 49,65%. Apalagi belanja langsung baru mencapai 35,98% dan belanja modal baru mencapai 29,23% dari target. Hanya belanja pegawai yang tampak agresif yaitu mencapai 70,8%.
Fraksi Gerindara menyoroti rendahnya belanja modal ini, padahal sudah ada instrumen pengadaan barang dan jasa secara online.
“Harapannya pengadaan secara online akan cepat, tetapi faktanya proses itu lama, pada tahun ini timing-nya patut diragukan karena prosesnya diatur dan muatan politis,”ujar Martin Warus dari Gerindra saat membacakan pandangan fraksinya.
Fraksi Keadilan menyoroti soal pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Manggarai Barat.
“Misalnya masyarakat Pulau Komodo sangat membutuhkan air minum bersih, pembangunan dermaga di tahun 2010 di pulau Longos kondisi sekarang sudah rusak berat, sekarang Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan rancangan pembangunan jembatan Wae Mege, yang di tahun 2015 sebesar Rp 5 Miliar, lalu usulan sekarang dinaikkan lagi mencapai Rp 7,3 miliar, sementara di lain pihak jembatan Wae Mese di Naga justru tidak dianggarkan, sementara di sana dipandang sangat strategis upaya untuk membuka keterisolasian wilayah selatan kecamatan Sano Nggoang,”demikian dibacakan Agustinus Galut dari Fraksi Keadilan.
Fraksi Demokrat yang dibacakan Sekertaris fraksi Benyamin Pamur, menyoroti rendahnya kualitas pengerjaan proyek di Manggarai Barat. Penyebabnya adalah pengawasan teknis tidak berjalan dengan baik. Kontraktor pun mengambil keuntungan dari lemahnya pengawasan.
Fraksi Golkar yang dibacakan Edytansius Endu menyoroti pembangunan RSUD yang menelan biaya Rp 21 miliar. Golkar mempertanyakan apakah nanti bisa selesai dibangun tahun ini. (Sirilus Ladur/PTD/Floresa)
