Floresa.co – Pastor Marsel Agot SVD dikenal sebagai salah satu dari tokoh di Manggarai Barat (Mabar) yang ikut menolak upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan Pantai Pede kepada investor untuk pembangunan hotel.
Berkali-kali, ia menyatakan sikap tegasnya terkait hal itu.
Dalam salah satu wawancara dengan Floresa.co, 22 Mei lalu misalnya, ia mengatakan, jika pihak provinsi tetap bersikeras, “warga Mabar akan menduduki lokasi.”
“Kami tidak akan mundur dari Pantai Pede,” tegasnya.
Ia bahkan pernah mengingatkan Lebu Raya agar tidak perlu takut datang ke Labuan Bajo untuk menemui aktivis.
“Kenapa gubernur tidak mau ketemu kami? Kami bukan komodo sehingga dia harus takut. Bukankah kami yang pilih dia?,“ kata imam itu beberapa waktu lalu.
Desakan agar Lebu Raya datang ke Mabar akhirnya membuahkan hasil. Pada Kamis pekan lalu, ia datang ke Labuan Bajo, dengan tujuan sosialisasi kebijakan kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) – perusahan milik Setya Novanto, yang hendak membangun hotel di pantai itu.
Namun, tentu aneh, karena kemudian, Pastor Marsel yang sedang berada di Labuan Bajo, tidak ikut dalam pertemuan yang digelar di kantor bupati Mabar itu. Padahal, ia juga ikut diundang secara khusus.
Pilihan sikap imam itu mengundang tanya: apa yang membuat ia menyia-nyiakan kesempatan untuk bertatap muka dengan Lebu Raya?
Akhir pekan lalu, ketika dihubungi Floresa.co, ia menjawab tegas, dirinya memang sengaja tidak memenuhi undangan itu.
Ia beralasan, selama ini, dalam pergerakan, ia bergabung dengan kelompok Gerakan Masyarakat Peduli Pede (Gemas P2).
“Sementara dalam surat undangan yang saya terima, saya disebut sebagai tokoh agama. Padahal saya bagian dari Gemas P2. Mengapa hanya mengundang saya, tetapi bukan Gemas P2,” katanya.
Memang, dalam undangan itu, Samuel Sem, yang merupakan Ketua Gemas P2 juga diundang.
Namun, kata Pastor Marsel, Samuel tidak diundang dalam kapasitas sebagai Ketua Gemas P2, tetapi mewakili Yayasan Komodo Kita.
Menjawab Floresa.co, yang menyebut bahwa mengapa tidak berupaya agar hadir di rapat itu, mengingat Pastor Marsel bisa memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan argumentasi penolakan di hadapan Lebu Raya, ia tetap beralasan, surat undangan yang ia terima bermasalah.
“Dalam gerakan, ada kode etiknya. Gemas P2 punya kordinator. Saya menghargai itu,” katanya.
Ia juga mempertanyakan maksud pemerintah yang menurutnya tampak hendak memecah bela aktivis. Keberatan itu ia sampaikan kepada pihak Pemkab Mabar lewat SMS yang juga diteruskan ke banyak pihak.
“Ada maksud pemerintah yang tidak beres (lewat undangan itu). Mereka buat kapling-kapling, agar masyarakat dengan gampang mereka kuasai,” katanya.
Ia menambahkan, “Kita marah pada pemerintah daerah. Ada apa dengan undangan begitu? Mungkin ada konspirasi, mungkin ada upaya melemahkan kekuatan kami?”
“Pemda jangan coba-coba memecah-belah kami via undangan seperti yang dibuat untuk pertemuan dengan gubernur,” lanjutnya.
Berbeda halnya dengan Pastor Marsel, Ferry Adu, yang juga aktivis Gemas P2 dan diundang sebagai tokoh pemuda dalam rapat itu, memilih untuk tetap hadir.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan itu Ferry tampak akrab dengan Lebu Raya, di mana ia sempat dipanggil “Pak Bos.”
Ferry yang berbincang dengan Floresa.co akhir pekan lalu mengatakan, keputusan untuk tetap menghadiri rapat, merupakan keputusan pribadinya.
“Saya ikut, itu pilihan saya, untuk mengetahui, apa yang dibahas di sana. Makanya saya bilang ke teman-teman (Gemas P2), saya tetap ikut, apapun resikonya. Saya membawa pribadi saya, bukan atas nama Gemas P2,” jelas Ferry.
Ia mengatakan, meski hadir di rapat itu, ia mengaku tetap menyesal. “Saya kecewa, kenapa undangan diberikan kepada pribadi masing-masing orang,” katanya.
Tetap Tolak Privatisasi?
Terkait ketidakhadiran Pater Marsel, muncul juga rumor yang mempertanyakan posisi sikapnya saat ini terkait Pantai Pede.
Selain itu, sempat beredar isu yang menyebut Pastor Marsel bersama Ferry Adu bertemu dengan Lebu Raya pada malam sebelum rapat di kantor bupati digelar.
Namun, keduanya, membantah tegas. “Isu murahan dan konyol,” kata Pastor Marsel.
Ferry pun menyatakan, dirinya baru ada di Labuan Bajo pada Kamis pagi, setelah sebelumnya pergi ke daerah untuk kegiatan kampanye calon bupati.
“Tidak mungkin saya ikut dalam rapat yang dimaksud itu,” bantah Ferry.
Di samping isu demikian, ada informasi lain yang diterima Floresa.co.
Berbeda halnya dengan kelompok anak muda yang tetap tegas menolak 100 persen, informasi terakhir yang dihimpun Floresa.co, Pastor Marsel dan Ferry Adu dilaporkan tidak lagi tegas menolak privatisasi, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Floresa.co mengajukan pertanyaan terkait hal itu kepada Pastor Marsel, di mana kemudian, ia menjawab, “seharusnya sikap saya tidak perlu dipertanyakan. Saya menolak”.
Ia pun segera memberi catatan. “Tapi, jangan sekedar tolak, tolak dengan dasar apa. Harus ada dasar dong, mengacu pada UU apa. Harus ada dokumen dong,” katanya.
Saat ditanya lebih lanjut, setelah membaca UU yang ia jadikan rujukan, apa kemudian sikapnya, ia mengatakan, “baca lagi pernyataan-pernyataan saya sebelumnya. Saya tidak perlu mengulangi lagi.”
Jawaban yang sama ia sampaikan, ketika ditanya lagi terkait isi pernyataan-pernyataan sebelumnya. “Saya pikir, saya cukup menjelaskan alasan ketidakhadiran saya di rapat itu,” katanya memberi isyarat agar tidak ditanya lagi.
Bagaimana dengan Ferry Adu? Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan dengan Lebu Raya, ia tampak tidak tegas menolak, dengan mengatakan, dalam invetasi, paling penting adalah menggunakan pendekatan budaya.
“Saya tidak membenci investor. Asalkan investor, yang penting bukan teroris. Demo itu biasalah,” katanya.
Dalam wawancara dengan Floresa.co, ia mengajukan pernyataan sedikit berbeda.
Kata Ferry, dirinya menolak privatisasi. Namun, lanjutnya, upaya perjuangan tidak boleh hanya menggunakan pendekatan sosiologis, tetapi juga yuridis.
“Saya ajak teman-teman untuk lebih banyak bermain di sisi yuridis. Kita datangkan banyak pakar. Selama ini kita banyak bermain di sosiologis, jadinya argumentasinya mental.”
Ia menambahkan, dirinya bersama dengan beberapa ahli hukum, pernah berdiskusi di Hotel Prundi, Labuan Bajo.
“Mereka mengatakan, tidak bisa ditabrak ini. Kalaupun ditabrak, ini butuh kekuatan yang masif, tidak bisa kelompok yang kecil,” kata Ferry, menjelaskan hasil diskusi di hotel milik Pastor Marsel itu. (Ari D/ARL/Floresa)
