Pastor: Upaya Pemerintah Tangani Human Trafficking Masih Minim

1
336
Ilustrasi human trafficking

Ruteng, Floresa.co – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum berbuat banyak dalam menangani masalah perdagangan manusia atau human trafficking yang masih marak di provinsi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Romo Marten Jenarut Pr, Ketua Panitia Sinode Keuskupan Ruteng-Flores, saat membawakan materi dalam kursus persiapan perkawinan (KPP) di Paroki Santu Klaus, Kecamatan Ruteng, Kamis (24/9/2015).

Ia mengaku, data Mabes Polri tahun 2014, NTT merupakan daerah dengan jumlah kasus human trafficking tertinggi di Indonesia.

Romo Marten menegaskan, tidak hanya menempati posisi tertinggi dari segi jumlah korban, banyak pelaku human trafficking juga dari NTT.

Di depan 88 pasang yang mengikuti KPP itu, ia menuding kinerja aparat penegak hukum, seperti polisi, yang buruk sebagai pemicu masifnya masalah ini.

Data tahun 2013, misalnya, terdapat 24 kasus yang dilaporkan ke pihak Polda NTT. Namun anehnya, kata dia, hanya 9 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan.

“Yang lainnya ke mana? Inilah kondisi daerah kita,” ujar Marten.

Dalam kesempatan tersebut, imam yang juga Kordinator Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Ruteng itu menjelaskan, di Manggarai, berdasarkan hasil kajiannya, human trafficking juga dipicu karena banyaknya orang yang merantau.

“Paling banyak yang merantau itu dari Kecamatan Satarmese Barat, kemudian Kecamatan Ruteng dan Kecamatan Cibal,” kata Marten.

Ia menjelaskan, umumnya yang menjadi korban human trafficking adalah wanita dan anak-anak, di mana kemudian mereka diekspolitasi untuk prostitusi, jadi budak dan transpalansi organ tubuh.

Marten mengingatkan, dari kajianya, ia menyimpulkan bahwa mereka yang merantau, yang kemudian menjadi korban human trafficking tidak banyak yang kemudian menjadi sukses atau bisa mensejahterakan keluarganya.

Malah yang terjadi, kata dia, ketika orang pulang dari tanah rantau, kehidupannya masih sama sebelum ia meinggalkan Manggarai.

“Merantau tidak otomatis mensejahterakan hidup. Tidak semua orang pulang bawa kekayaan, memperbaiki rumah dan kesejahteraan hidup. Malah mereka pulang bawa penyakit semisal HIV/AIDS,” ujar Marten.

Mayoritas yang merantau dan kemudian menjadi korban human trafficking adalah mereka yang hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD).

Karena itu, saat merantau ke luar daerah Manggarai, seperti, Malaysia, Kalimantan, dan Papua, kata dia, pekerjaan mereka hanya sebagai buruh.

“Apakah benar surga ada di Malaysia, Kalimantan dan Papua. Itu sebabnya orang merantau karena berpikir surga (ada di sana),” katanya.

Marten menegaskan, tanah Manggarai sebenarnya kaya, namun ada kesalahan pola pikir, di mana menganggap daerah lain lebih menjanjikan.

Yasintus Ratu, sekretaris panitia KPP mengakui, materi tentang bahaya human trafficking sangatlah penting diberikan kepada keluarga baru, agar menghindari terjadinya hal ini saat mengarungi bahtera rumah tangga. (Ardy Abba/ARL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

1 Komentar

  1. Permasalahan utama bukan pada aparat penegak hukum. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat ttg resiko menjadi TKI/TKW (ilegal) dr. aparat setempat ( Kades, RT, RW) dan terutama keluarga para TKI/TKW. Itu harus ditinjau ulang. Harus ada sistem yg mengawasi keluar masuknya warga dari dan ke dalam wilayah .

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini