Kebijakan Publik dan Uang Rakyat

0
458

Oleh: ALFRED TUNAME

Praktik politik tanah air ternyata selalu tidak selalu adil terhadap rakyat. Reformasi politik kita tidak berujung pada pencapaian masyarakat yang emansipatoris.

Bualan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat kian menjadi nyata. De facto, nasip tragis rakyat terus muncul ke kepermukaan dengan tiada sikap dan tindakan bijak para politisinya.

Kemiskinan dan penderitaan sosiologis luput dari perhatian dan pandangan para elite politik.

Krisis ekonomi global baru saja menghajar kurs rupiah hingga anjlok. Depresiasi rupiah membuat aktivitas ekonomi masyarakat melemah. Harga-harga cenderung naik. Ongkos produksi juga naik. Pengangguran meningkat.

Bersamaan dengan itu harga-harga bahan pokok kebutuhan masyarakat juga naik. Ketika harga semua kebutuhan masyarakat naik, sementara daya beli masyarakat menurun, maka krisis sosio-politik sesungguhnya sedang menghantui nasib bangsa.

Masyarakat menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus benar-benar strategis, tentu juga mendesak, untuk mengatasi persoalan tersebut.

Bukan saja pemerintah (eksekutif), tetapi semua elemen bangsa harus ikut berpartipasi mengatasi persoalan ekonomi bangsa.

Secara makro, krisis ekonomi kita dapat ditalang dengan melipatgandakan investasi asing (foreign direct investment), meningkatkan ekspor dan menurunkan tingkat suku bunga.

Tujuannya adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur (melalui foreign direct investmen), menambah gairah investasi dalam negeri (melaui kebijakan suku bunga rendah) dan mendapatkan tambahan cadangan devisa (melalui peningkatan ekspor).

Akan tetapi, proksi kebijakan itu cenderung diikuti oleh problem “nasionalisme” yang cukup signifikan. Investor tentu tidak serta-merta datang meskipun kemudahan-kemudahan regulasi telah dibuat.

Outlook perekonomian domestik tetap menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di dalam negeri. Volatilitas nilai tukar rupiah yang tinggi menimbulkan ketidakpastian untuk berinvestasi di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, sikap antipati kepada investor asing masih tinggi, sebab penyerobotan aset-aset tidak bergerak oleh pihak asing begitu besar.

Investor asing seringkali memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat setempat untuk menyerobot tanah, pulau, lahan dan hutan demi kepentingan sendiri.

Belum selesai dengan langgam mental buruk investor asing, revolusi mental para aparatus negara kita juga belum selesai. Revolusi mental (memang) belum selesai. Sayangnya, revolusi mental itu memang belum pernah dimulai.

Revolusi mental hanya menjadi  deskripsi-deskripsi bullshit sebab para aparatus negara tidak pernah memulainya. Nomenklatur kebijakan masih seperti biasa, dengan kadar korupsi, kolusi dan nepotisme yang akut.

Kebijakan pembangunan masih diterjemahkan dalam rangka kapitalisasi ekonomi pribadi. Menjadi penjabat atau politisi berarti suatu peristiwa kapitalisasi ekonomi pribadi.

Oleh karena itu, jabatan dan posisi elite adalah urusan gengsi dan privilese, bukan prestasi. Noblesse oblige berhenti pada urusan privat, bukan publik. Para pejabat dan elite politik lebih bertanggung jawab pada kepentingan pribadi dan kelompok, tinimbang urasan rakyat.

Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila para pejabat publik dan elite politik lebih menuntut pemenuhan hak-hak pribadinya ketimbang pelayanan dan perjuangan akan kepentingan rakyat.

Anggota DPR-RI menuntut kenaikan tunjangan. Anggota DPRD Manggarai Timur mendapatkan mobil Pajero Sport. Para Camat Manggarai Timur menuntut fasilitas mobil dinas Hilux. Sementara, publik tengah menyaksikan ambruknya prestasi, moral dan etika anggota dewan dan pejabat tersebut.

Di pusat, anggota dewan Setya Novanto dan Fadli Zon cs. lebih memilih menjadi broker bisnis Hary Tanoesoedibio, ketimbang wakil rakyat.

Celakanya, mereka menggunakan uang rakyat untuk memediasi negoisasi bisnis antara Hary Tanoesoedibio dan Donald Trump. Segenap alibi dipakai untuk membenarkan tindakan melanggar kode etik anggota dewan.

Di Manggarai Timur, publik menyaksikan buruknya praktik kebijakan publik. Pembangunan untuk kesejahteraan diterjemahkan sebagai proyek untuk kekayaan pribadi dan kerabat. Mental pejabat pun menjadi mental “proyek”.

Artinya, proyek infrastruktur hanya direkayasa untuk mengambil uang rakyat. Proyek pun dibagi-bagi kepada sanak saudara dan kerabat.

Aparatus-nya pun ikut dalam tender proyek. Ketika nepotisme dan kolusi terjadi dalam proyek tersebut, anggota DPRD pun perlu disogok dengan Pajero Sport.

Tujuannya, agar tidak terlalu berkoar-koar atau menyetujui saja rencana anggaran yang ditawarkan pemerintah daerah.

Lantas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pertama pada September 2015.

Salah satu isi-nya, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Langkah ini memang tepat dan cermat.

Tetapi, proses implementasinya selalu problematik. Deregulasi selalu abstrak, sebab sering bertabrakan dengan persoalan modal dan akses. Debirokratisasi selalu rancu, sebab “our officials… will never tolerate anybody’s wresting the power from their hands (mengutip Ludwig von Mises).

“Supremasi” ada di tangan pejabat birokrasi. Dengan segala muslihat licik, mereka menggunakan posisi dan kedudukan untuk mengangkangi aturan. “Unholy marriage” antara pejabat, penegak hukum dan politisi sudah menjadi lumrah di negeri ini.

Memang, publik tidak berharap banyak dari paket kebijakan ekonomi Jokowi. Tetapi setidaknya masih ada harapan untuk memperbaiki roda ekonomi yang terus melambat yang multiplier effect-nya cukup signifikan terhadap situasi politik, social dan budaya.

Publik berharap, segenap elemen pemerintah konsisten dan konsekwen dengan semua kebijakan publik yang telah dibuat. Selain itu, harus ada tindakan tegas dan cepat kepada setiap pejabat dan politisi yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, yakni korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab”, demikian kata Mohammad Hatta. Menyelamatkan negara adalah tanggung jawab politis kita.

Kesejahteraan bersama adalah tanggung jawab segenap elemen pemerintahan.

Sebab, demokrasi kita adalah sistem politik yang menjamin kehidupan bersama yang adil dan sejahtera.

Penulis tinggal di Ruteng, Kabupaten Manggarai-Flores, meminati isu-isu sosial dan politik.

 

 

 

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini