Per Akhir Agustus 2015, Realisasi PAD Mabar Mencapai 74,6% dari Target

0
627
Tini Thadeus, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT diangkat menjadi Pjs Bupati Manggarai Barat (Foto:Suarapembaruan)
Tini Thadeus, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT diangkat menjadi Pjs Bupati Manggarai Barat (Foto:Suarapembaruan)
Tini Thadeus, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT diangkat menjadi Pjs Bupati Manggarai Barat (Foto:Suarapembaruan)

Labuan Bajo, Floresa.co – Hingga 31 Agustus 2015, pemerintah kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Flores, NTT mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 74,59% dari target.

Tahun ini, pemda Mabar menargetkan PAD sebesar Rp 56,32 miliar. Hingga 31 Agustus 2015, realisasianya sudah mencapai Rp 42,01 miliar.

Hal itu disampaikan Pejabat sementara (Pjs) Bupati Mabar, Tini Thadeus dalam sidang paripurna pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2015 di hadapan anggota DPRD Mabar, Kamis (10/9/2015).

Secara keseluruhan, total pendapatan pemda Mabar per 31 Agustus Rp 522,52 miliar atau 73,21% dari target yang ditetapkan dalam APBD 2015 yaitu sebesar Rp 713,71 miliar.

Berikut adalah rincian realisasi PAD Kabuapten Manggarai Barat per 31 Agustus 2015:

  1. Pendapatan pajak daerah : Rp 15,61 miliar atau 63,56% dari target yaitu Rp 24,57 miliar
  2.  Pendapatan rettribusi daerah : Rp 5,06 miliar atau 30,8% dari target yaitu Rp 16,42 miliar
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : Rp Rp 6,91 miliar atau 98,67% dari target Rp 7 miliar
  4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : Rp 14,43 miliar atau 173,15% dari target Rp 8,34 miliar.

Tini mejelaskan realisasi yang melebihi target pada item ‘lain-lain pendapatan daerah yang sah’ terjadi karena adanya penyesuaian rekening pendapatan atas dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. Dalam APBD induk 2015, pendapatan ini masuk dalam kategori pendapatan retribusi daerah. Namun, kemudian masuk dalam kategori ‘lain-lain pendapatan daerah yang sah’. Perubahan itu juga yang menyebabkan realisasi retribusi daerah menjadi rendah. (Sirilus Ladur/PTD/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini