Menanti Konflik di Labuan Bajo

9
9249
Labuan Bajo (Foto: Ist)

Floresa.co – Konflik tinggal menunggu waktu saja untuk meletup di Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar)-Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Masalah tanah di kota yang juga dikenal dengan sebutan “Labuan Bangsa-Bangsa” itu belum tertangani dengan baik sampai saat ini.

Meskipun konflik merupakan bahasa yang provokatif, tetapi dalam konteks Labuan Bajo, hal tersebut tidaklah berlebihan. Pasalnya, kondisi-kondisi yang memungkinkan konflik itu terjadi sudah ada dan terpenuhi.

Tipu-Daya Pariwisata

Kenyataan itu bisa ditelusuri mulai dari dunia parawisata. Seiring dengan pemekaran Mabar dari kabupaten induk Manggarai pada tahun 2002, promosi Labuan Bajo sebagai destinasi parawisata kian gencar.

Paling besar adalah lewat acara Sail Komodo pada 2013 yang memakan biaya hingga Rp 3,7 triliun.

Sebagian dari upaya tersebut boleh dikatakan cukup berhasil, dalam artian meningkatkan jumlah para wisatawan.

Pada tahun 2012 – setahun sebelum Sail Komodo –  jumlah wisatawan melonjak tajam, yakni 16.768 orang, naik sekitar 4 ribu wisatawan dari tahun sebelumnya. Dan, pada tahun 2014, melonjak menjadi 80.626 wisatawan.

Namun apa yang terjadi? Masyarakat dengan corak kehidupan agraria dan nelayan rupanya belum siap melihat perubahan yang drastis.

Labuan Bajo hanya berubah menjadi lahan bisnis parawisata yang potensial bagi para investor. Kebutuhan akan hotel, restoran, dan resort meningkat tajam. Permintaan tanah pun melonjak tajam dengan harga mahal.

Sementara masyarakatnya tak mengalami perubahan signifikan. Sejumlah data berikut mempertegas kesimpulan demikian.

Keuntungan Sepihak

Bagi para investor, harga tanah setinggi langit  tak menjadi masalah. Yang terpenting punya aset untuk menjalankan roda bisnis.

Sekarang, misalnya, berdasarkan hasil penelitian tim riset Sunspirit for Justice and Peace, harga tanah berkisar Rp 400 ribu  hingga 1 juta per meter persegi. Meskipun sangat mahal, sebagian besar tanah di Labuan Bajo sudah jatuh ke tangan orang asing.

Maka tak heran, wilayah pesisir pantai di Labuan Bajo saja sebagian besar sudah jatuh kepada kepemilikan pribadi.

Panjang pesisir pantai yang seluruhnya 30 km di sebelah utara, barat, dan selatan, kini hanya tersisa di sebelah barat, yaitu Pantai Pede yang panjangnya hanya sekitar 1 km.

Itu pun sekarang masih bermasalah karena hendak diprivatisasi oleh PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), perusahan milik Setya Novanto. Di pantai itu ada rencana pembangunan hotel, yang sejauh ini didukung oleh Bupati Mabar Agustinus Ch Dula.

Demikian pula dengan pulau-pulau. Di sekitar kota Labuan Bajo, ada sekitar 264 pulau. Namun belakangan, pengelolaan pulau-pulau indah itu banyak diserahkan kepada pihak asing.

Pada tahun 2006, masyarakat heboh karena warga asal Inggris, Ernest Lewandowsky menguasai Pulau Bidadari. Sekarang privatisasi pulau semakin marak.

Pulau Kanawa misalnya dikelola investor Italia bernama Stefano Plaza pada 2010 dengan nilai investasi $ 35 juta.

Pulau Sebayur yang dikelola warga Italia bernama Ed sejak 2009 dengan nilai investasi 2,5 juta.  Masih banyak juga pulau yang diperjualbelikan secara online.

Ada pula investor asal Belanda yang kini membuka jasa wisata Tirta di Pulau Rinca dan Komodo. Kemudian ada resor-resor megah yang kini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan, ditambah dengan puluhan hotel melati, homestay, dan restoran yang tersebar di kota hingga punggung bukit Waringin.

Di luar itu, masih ada banyak tanah yang bersertifikat ganda. Yang paling potensial dipersoalkan adalah tanah yang berada di sekitar wilayah Pantai Wae Cicu, Batu Cermin, Bukit Cinta, atau Kawasan Ujung Bandara udara dan Kawasan Menjerite.

Menurut penelitian, Cypri Jean Paju Dale (2013) dalam buku Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik, semua transaksi tersebut tidak berjalan tanpa sepengetahuan pemerintah lokal.

Sebaliknya, semua itu berjalan karena dipermudah oleh berbagai transaksi di belakang layar dengan pemerintah lokal.

Masyarakat sebagai Korban

Pariwisata dengan demikian merupakan cerita kemenangan korporasi dan para investor. Sementara bagi masyarakat setempat, mereka terpinggirkan dan tak mampu bersaing.

Buktinya, sampai pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Labuan Bajo tergolong paling besar di NTT. Jumlah orang miskin mencapai 234.235 jiwa.

Dengan kata lain, keberadaan pariwisata tidak serta-merta mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat lokal. Potret buram itu terlihat ketika hasil pertanian masyarakat lokal sebagai mata pencarian utama belum benar-benar didongkrak.

Cerita miris demikian sebagian sudah diangkat ke layar kaca. Fhaiz Al Safim, siswi SMAN 2 Komodo, membuat film dokumenter berjudul, “Cerita dari Lapak”.

Film tersebut menampilkan fakta bahwa sebagian besar komoditi pertanian di pasar-pasar di Labuan Bajo didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Makassar, Sulawesi Selatan, daripada dari hasil pertanian penduduk setempat. Padahal, Manggarai adalah daerah yang subur.

Lantas, apakah rakyat harus ditakdirkan hanya sebagai pihak yang kalah?

Tanggung Jawab Pemerintah

Bertolak dari kenyataan itu, pemerintah boleh dibilang gagal mengayomi kepentingan masyarakat. Alih-alih membawa kesejahteraan melalui pariwisata, justru ketimpangan dan relasi kolonial yang sedang terjadi.

Harapan akan pemimpin yang mampu membela hak-hak rakyat dan menyelesaikan persoalan tanah di Labuan Bajo merupakan kebutuhan mendesak saat ini.

Apakah harapan itu bisa dipenuhi oleh pemimpin yang baru terpilih dalam Pilkada 9 Desember mendatang?

Tidak ada yang bisa menjamin. Kericuhan yang terjadi saat pendaftaran di KPUD Mabar baru-baru ini bisa ditafsir secara luas.

Apakah mereka lolos demi memihak kepada kepentingan rakyat atau demi bekerja sebagai kaki tangan kaum investor dan kapitalis mengingat prospek Labuan dari sisi bisnis parawisata yang kian menggiurkan?

Dengan kondisi saat ini, disukai atau tidak, konflik bakalan ada. Maka pertanyaan pentingnya, kapan masalah tanah di Labuan bajo menjadi masalah yang melibatkan semua pihak dan berskala nasional?

(Artikel ini ditulis Gregorius Afioma, salah satu redaktur Floresa.co yang sedang mengadakan penelitian di Manggarai Raya, dalam kerja sama dengan Sunspirit for Justice and Peace)

Advertisement
BAGIKAN

9 Komentar

  1. seharusnya setiap ada transaksi jual beli tanah pemda dengan perda-nya memberlakukan pajak khusus sejenis “stamp duty” atau sejenis GST(goods and services tax) yang jumlahnya cukup tinggi. Dengan demikian kas daerah bisa gendut dan bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat
    Bukankah daerah sudah otonomi? atau harus selalu mengemis dan tunggu ide dari jakarta agar orang jakarta memerintahkan bagaimana cara mengatur rumah tangga di daerah sendiri.
    bsinis dan investasi dari koorporat adalah sangat susah untuk di bendung karena mereka memiliki modal sangat besar bahkan bisa membeli sebuah daerah.
    Di sisi lain daerah sangat membutuhkan investor tapi bukan semua investor
    Daerah hanya membutuhkan investor yang taat kepada perda.
    Perda yang di maksud tentunya perda yang adil (menguntungkan investor dan membantu masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dll)
    Apakah perda nya sudah ada?
    Siapa yang salah, investor atau memang tak ada orang yang peduli untuk membuat perda, dan kalau memang sudah ada investor yang melabrak perda, silahkan lapor investornya ke polisi dan ambil kembali tanahnya

  2. guntenda halilintar

    membidik pihak dibalik keindahan eksotik pariwisata manggarai barat, sebagian orang ataupun investor asing, ingin memimang beberapa dari pulau yang diberitakan oleh Media Floresa.Co, sejauh ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai pelarangan transasksi jual beli tanah ataupun pulau, paling tidak dari Pemda menerbitkan Perda khusus untuk itu, sehingga semuanya terkordinir dan dalam pengawasan Pemda, contohnya ada satu pulau yang sudah memasang iklan di situs resmi jual properti online(skproperty.org), disitu dijelaskan bahwa pulau pungu dikabupaten manggarai barat dijual dengan harga US$ 11 juta atau Rp 134,5 miliar lebih. diberitakan oleh Median TEMPO.CO, Kupang. pulau pungu terdiri dari dua pulau, pulau pungu besar dan pulau pungu kecil dua-duanya masing2 memiliki hak dan atas nama berbeda-beda, pulau pungu besar dimiliki oleh H. Nasir dan pulau pungu kecil dimiliki oleh H. Latif. yang menjadi mediator dalam iklan penjualan tersebut adalah I Gede Sanat Kumara. ini terbukti bahwa masih ada segelintir orang memiliki pulau atas nama pribadi. pertanyaan sederhananya adalah dimana fungsi dan peran pemerintah terhadap pulau yang ada di Mabar, baik secara hak milik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat,,,? Bupati Non Aktif Manggarai Barat Agustinus Ch. Dulla mengaku bahwa memang pulau tersebut memiliki potensi pariwisata, ini pernyataan beliau “pulau itu memiliki potensi pariwisata, terutama karena pantainya yang sangat indah. Karena itulah pulau itu banyak dilirik wisatawan”. ini malasalah yang sangat serius, siapapun nantinya yang menjadi pemimpin Mabar 5 Tahun Kedepan perlu memikirkan mengenai status kejelas/keberadaan pulau-pulau di Mabar agar semuanya dibawa pengawasan Pemda, Hemat saya, kalo pemerintah ingin memajukan manggarai barat dari sektor pariwisata paling tidak harus memiliki grand desig pembangunan, dan pilih salah satu obyek pariwisata untuk dijadikan “Model Mabar”

    Salam Pejuang…!!!

  3. Terimakasih komentarnya Pak Vik Sintus… bisa diulas lebih jauh opini dite. Bagus untuk dilanjutkan

  4. Pemerintah setempat memang serba salah disatu sisi ingin memajukan pariwisata lokal disisi lainnya mereka menemui kendala terutama pada kesiapan masyarakat setempat terhadap laju industri pariwista di Labuan Bajo. Mungkin ada baiknya dibuka lembaga-lembaga pelatihan untuk UKM untuk mendorong supaya masyarakat setempat lebih berkarya. Kendala kita disana memang masalah SDM masih sangat minim apalagi kalau minum moke, pesta dan mabuk itu yg susah untuk maju.

  5. jial saja semua pulau2 di mabar,,,,agar masyarakat kecil di mabar kerja untuk oeang asing…krn memang sdm di mabar amat sangat rendah

  6. ha ha ha…..flores kan di jajah portugis…bukan dijajah jepang….portugis mengajak orang untuk minum2 agar mudah di pecah belah…kalau jepang mengajak orang untuk kerja….itulah kejadian nyata sampai saat ini

  7. Manggarai Barat ibarat gadis yang sangat sexy. Semua orang berbondong-bondong menghampiri untuk berlabuh di hatinya. Tidak heran jika investor berlomba-lomba memiliki tanah di labuan bajo dan sekitarnya. Konteks manggarai barat pihak yang bertanggung jawab untuk memajukan daerahnya adalah 1. Masyarakat warga sendiri
    2. Pemerintah. Untuk masyarakat warga dan pemerintah harus saling kait mengait dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus punya (regulasi yang jelas) untuk membatasi semua orang dari luar agar sesuai dengan koridor yang Aϑa. Tidak semena-mena saja bertindak di daerah ini. Dan regulasi itu menguntungkan masyarakat lokal untuk mendokrak perekonomiannya. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan acu tak acu dengan kondisi yang Aϑa. Harus bertindak tegas terhadap orang yang melanggarnya.

  8. Siapapun presiden yang pimpin negeri ini tidak akan mampu basmi penindasan atas masyarakat kelas bawah. Sudah terlalu brutal sepak terjang pejabat2 yang bersangkutan untuk perkaya diri dengan jalan mencuri dari negara secara halus dengan dalih untuk rakyat. Pengadilan juga tidak mampu bekerja adil karena keadilan juga sudah pupus dengan sodoran rupiah.
    Yang berlaku sekarang adalah hukum rimba “Ambil atau tinggalkan”
    Jika tidak senang silahkan angkat kaki. Jika tidak mau angkat kaki demi bela kebenaran yang tidak pernah didapatkan maka silahkan angkat senjata toh pada akhirnya akan berujung pada kematian juga.
    Hasil yang sama juga jika harus diusir oleh penguasa uang.
    Jangan lagi mau di suap dengan janji2 yang tak kunjung tiba, jangan lagi mendewakan orang2 penguasa uang yang tampil santun luarnya namun sesungguhnya dalamnya adalah jiwa setan.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini