Soal SK Ganda PKB, Pranda : Paket Kami Direkomendasikan NU

2
1623
Fidelis Pranda
Fidelis Pranda bersalaman dengan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Jules Abraham Abas, Rabu (29/7/2015) dini hari.
Fidelis Pranda bersalaman dengan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Jules Abraham Abas, Rabu (29/7/2015) dini hari.

Labuan Bajo, Floresa.co – Bakal calon bupati Manggarai Barat, Flores, NTT, Fidelis Pranda mengatakan ia dan Benyamin Padju mendapatkan rekomendasi dari Nahdlatul Ulama (NU) untuk diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kalau PKB itu saya hanya tau begini, kami dapat SK itu karena rekomendasi dari NU. Jadi, kalau ada perubahan (SK) itu berarti bertentangan dengan Pengurus Besar NU,”ujar Pranda saat dihubungi Rabu (29/7/2015).

Pranda mengatakan PKB merupakan milik NU sehingga layak memberikan rekomendasi untuk pencalonannya bersama Benyamin Padju yang merupakan kader NU. “Jadi, itu PKB itu miliknya NU Pak. itu latar belakangnya. NU dan PKB itu tidak bisa dipisahkan,”ujarnya.

SK PKB Selasa kemarin dibawa oleh pasangan Fidelis Pranda-Benyamin Padju saat mendaftar ke KPUD Manggarai Barat. SK PKB tersebut bernomor 4372/DPP-03/VIA.2/Vi/2015, diterbitkan 25 Juni 205 dan diteken Ketua Umum H.A.Muhamin Iskandar dan Sekjen Abdul Kadir Karding.

Namun, pada hari yang sama, sebelumnya, pasangan Tobias Wanus-Frans Sukmaniara juga membawa SK PKB dengan nomor 5392/DPP-3/VI/A.2/VII/2015. Diterbitkan 23 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ketua Umum H.A. Muhamin Iskandar dan Sekjen Abdul Kadir Karding.

Dalam SK yang diberikan kepada Tobias-Frans terdapat poin yang menyebutkan bawah SK untuk pasangan Pranda-Padju dicabut kembali.

Tentang pencabutan kembali ini, Pranda mengakuinya. “Itu benar. Jadi, kalau pencabutan.. panjang ceritnaya PKB itu, nanti larinya ke hal-hal yang kurang mendukung. Jadi pokoknya, kalau ada SK yang bertentangan dengan rekomendasi dari NU ya, itu ada dampaknya. Paket kita ini kan paket yang direkomendasikan oleh NU,”pungkasnya. (Petrus D/PTD/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

2 Komentar

  1. Walau PKB memiliki hubungan erat dengan PKB tetapi NU tidak memiliki wewenang politis atas PKB. NU ada di luar partai. Bahkan PKB pernah dijauhi NU atau hanya didukung oleh kiyai tertentu. Secara organisatoris, NU tidak berpolitik setelah kembali ke khitah 1926. Jadi surat dari NU tidak memiliki kekuatan hukum menurut UU Pilkada, sebab NU bukan partai politik. Surat sah hanya dari partai politik…

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini