Menyoal “Perseteruan” Dula dan Gasa

0
1458

Inosentius MansurOleh: INOSENTIUS MANSUR

Politik itu dinamis. Hari ini kawan, esok bisa jadi lawan. Pun sebaliknya. Dalam politik, segala kemungkinan bisa terjadi. Politik tidak bisa dikalkulasi secara pasti, tetapi mampu dideteksi secara pragmatis. Demi memperjuangkan kepentingan parsial, segala hal dimungkinkan.

Hal seperti inilah yang terjadi antara Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch Dula dan Wakil Bupati Maximus Gasa. Dulu mereka kawan, namun kini menjadi lawan. Dulu mereka searah, tetapi kini berseteru.

Perseteruan itu berawal dari pernyataan yang disampaikan oleh Gasa bahwa niatnya untuk menjadi bupati Mabar adalah karena selama ini terjadi diskriminasi pembangunan di kabupaten itu. “Selama ini, antarwilayah 10 kecamatan di Mabar sudah diperlakukan berbeda oleh pemerintah,” ujar Gasa.

Pernyataan ini langsung membuat Dula kebakaran jenggot. Dula membantah pernyataan itu, dan malah menyodorkan bukti betapa Gasa juga memiliki pengaruh dalam seluruh pembangunan di Mabar selama ini. “Menurut saya omong kosong, dia bilang diskriminiasi. Waktu rapat itu dia (Gasa) yang dominasi malah. Pernah waktu rapat, dia berani bilang ‘hentikan rapat, kalau begini ceritanya, hentikan’. Berarti dia punya peluang untuk atur,” tandas Dula.

Sulit sekali untuk membuktikan, pernyataan siapakah yang paling benar antara keduanya. Tetapi kita bisa menganalisisnya berdasarkan situasi Mabar saat ini. Oleh karena itu, ada dua hal yang ingin saya kemukakan.

Pertama, dari kacamata politik Pilkada, pernyataan Gasa merupakan satu bentuk serangan kepada Bupati Mabar yang diprediksi akan menjadi salah satu saingan politik terberat, yang bakal sulit dikalahkan dalam Pilkada Mabar akan datang. Gasa tahu bahwa modal politik Dula untuk maju menjadi orang nomor satu di Mabar amat besar.

Hal ini tentu saja membuat Dula dikenal rakyat dan ditakuti akan membuat warga melupakan Gasa. Logika politiknya adalah begini: jika nama Dula terus melambung, maka Gasa pasti tenggelam. Dan apabila terus tenggelam, kans untuk menjadi bupati pun hilang.

Maka Gasa melakukan serangan “dini” untuk menjatuhkan pamor kandidat incumbent tersebut. Salah satu strategi yang dilakukannya adalah melancarkan kampanye negative untuk menurunkan pamor Dula.

Namun demikian, ada satu pertanyaan menggelitik: siapakah pemerintah yang dimaksudkan Gasa? Apakah Gasa bukan merupakan bagian integral dari pemerintahan Mabar saat ini?

Jika membaca pernyataannya, ada kesan seakan-akan Gasa adalah orang yang berada di luar pemerintahan, yang bertindak sebagai pengamat saja dan tidak memiliki porsi dan peran apa-apa dalam pembangunan Mabar selama ini.

Tetapi sayangnya, kita semua tahu bahwa Gasa adalah orang kedua di pemerintahan Mabar dan tentu saja (harus) memiliki andil dalam pembangunan Mabar. Dengan posisi sebagai wakil bupati, mau tidak mau Gasa wajib untuk terlibat dalam rancangan pembangunan daerah Mabar.

Alih-alih untuk menyerang Dula, Gasa tidak sadar bahwa dia telah jatuh dalam perangkapnya sendiri. Dia terjebak dalam jebakan verbalis yang dia “pintal” sendiri untuk menjerat dan menjatuhkan Dula. Dia sedang menelanjangi dirinya dan membuka aib pribadi di hadapaan publik.

Dengan kata lain, Gasa sedang mempertontonkan diri sebagai seorang calon pemimpin yang mempresentasikan dengan amat baik kelemahan dan kegagalannya bersama Dula selama ini.

Gasa, dalam kebersamaannya dengan Dula, selama hampir lima tahun, belum mampu membangun Mabar secara holistik-integral.  Salah satunya adalah adanya diskriminasi pembangunan di Mabar sebagaimana telah dibongkar Gasa sendiri. Dan memang benar bahwa mereka belum mampu mensejahterakan rakyat Mabar sebagaimana diharapkan. Kita lihat saja, geliat perekonomin rakyat Mabar yang kurang menggembirakan, berjalan di tempat dan terancam berada dalam genggaman para pemodal.

Kapitalisasi sejumlah ruang publik dan juga pulau-pulau di Mabar adalah bukti betapa mereka kurang mampu menjadikan rakyat lokal sebagai subjek dalam pembangunan, sebagai pelaku ekonomi yang bisa mendatangkan kemakmuran bagi mereka sendiri.

Mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, perlahan tetapi pasti pemerintah Mabar telah memarginalisasi rakyat sendiri dan menyingkirkan mereka secara ekonomi, politik dan budaya.

Kedua, pernyataan Gasa adalah salah satu bukti betapa komunikasi antara keduanya selama ini tidak efektif. Hal ini tentu saja amat merugikan rakyat Mabar. Saya membayangkan, jika benar apa yang disampaikan oleh Gasa, itu berarti hegemoni bupati dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan Mabar amat kuat.

Itu berarti juga, selama ini Gasa “didepak” dan tidak terhitung sebagai salah satu yang memiliki peran strategis dalam merancang pembangunan Mabar. Tetapi, lebih dari itu, Gasa juga gagal membangun komunikasi politik dan mencari cara yang efektif untuk mempengaruhi bupati dalam menentukan kebijakan publik. Kita memang tidak bisa memastikan apakah pernyataan Gasa itu yang benar ataukah bantahan Dula yang benar?

Yang pasti, untuk saat sekarang, kedua orang ini sama-sama ingin mendulang dukungan rakyat. Jelas masing-masing dari keduanya tidak mau dipersalahkan atas berbagai kenyataan yang kurang menggembirakan di Mabar selama ini.

Dula dan Gasa, sama-sama tidak mau mengakui bahwa mereka telah gagal memaksimalkan kepercayaan yang telah diberikan rakyat sebagaimana mestinya.

Lalu, kalau mereka tidak mau mengakuinya, siapakah tokoh ynag pantas untuk dikritik (kalau tidak mau dipersalahkan) atas abrasi sosial, ekonomi dan politik yang telah terjadi di Mabar? Siapakah yang bertanggungjawab atas diskrminasi pembangunan sebagaimana disentil Gasa sendiri?

Adalah amat elok, jika kedua orang ini mengakui dengan jujur bahwa mereka belum mampu menjalankan kepercayaan rakyat sebagaimana yang diharapkan. Itu lebih bermartabat daripada saling lempar tanggung jawab dan mempertontonkan cara berpolitik di ruang publik yang nir-edukasi.

Seorang pemimpin tidak pernah dipersalahkan karena jujur untuk mengatakan sesuatu termasuk tentang kegagalannya, tetapi akan dihujat jika berbohong kepada publik.

Tetapi jika masing-masing tidak mau bertanggung jawab, tidak mau dipersalahkan, sementara rakyat melihat secara jelas betapa mereka memang belum mampu menjalankan kepercayaan dengan maksimal, bukankah mereka itu sama-sama pembohong?

Politik itu sejatinya luhur karena berkaitan erat dengan kemaslahtan hidup bersama. Tetapi menjadi nirmakna, jika direduksi ke dalam arena pertarungan perebutan kekuasaan belaka, apalagi jika kontestan politik suka berbohong dan tidak mengakui kegagalan mereka.

Penulis adalah rohaniwan, dosen dan pemerhati sosial-politik dari STIPAS St Sirilus Ruteng

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini