Floresa.co – Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch Dula membantah ada diskriminasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Mabar selama lima tahun kepemimpinannya.
Pernyataan Dula ini merupakan respon terhadap pernyataan Wakilnya Maximus Gasa yang beberapa waktu lalu mengatakan, ada diskriminasi kebijakan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir.
“Menurut saya omong kosong, dia bilang diskriminiasi,” ujar Dula saat berbincang dengan Floresa.co, Rabu (7/7/2015) malam.
Menurut Dula, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur di semua kecamatan di daerah itu ditentukan melalui pembahasan bersama antara Pemda sebagai eksekutif dan DPRD Mabar sebagai lembaga legislatif.
Pemerintah, kata dia, mengajukan usulan ke DPRD. Proposal anggaran yang diajukan pemerintah ke DPRD, jelas Dula, dibahas melalui rapat bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menurut Dula, pernyataan yang dilontarkan Gasa itu tidak terlepas dari kompetisi menjelang Pilkada Mabar Desember nanti.
“Saya yakin begitu,” ujarnya.
Dalam pernyataannya yang disampaikan kepada sejumlah wartawan di Ruteng, Kamis 14 Mei lalu, Gasa menegaskan, diskriminasi yang terjadi di Mabar yang mendorongnya maju menjadi salah satu calon bupati daerah itu periode 2015-2020.
Ia memilih berpisah dengan Dula, yang kali ini maju bersama calon wakil Maria Geong.
“Selama ini, antarwilayah 10 kecamatan di Mabar sudah diperlakukan berbeda oleh pemerintah,” ujar Gasa.
Kata Gasa, terdapat 4 kecamatan di Mabar yang diperlakukan secara diskriminatif dalam bidang infrastruktur.
Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Boleng, Macang Pacar, Ndoso dan Kuwus. Semua daerah ini berada di wilayah utara kabupaten Mabar.
Sementara sejumlah kecamatan lainnya, antara lain Lembor, Lembor Selatan, Mbeliling, Sano Nggoang dan Komodo mendapat sentuhan lebih.
Menanggapi pernyataan wakilnya itu, Dula menegaskan, dana-dana yang selama ini dialokasikan dibahas melalui sidang DPRD.
“Kita hanya mengajukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam rapat antar-SKDP dirinya selaku bupati memberikan kesempatan kepada Gasa untuk menyampaikan pikirannya.
“Waktu rapat itu dia (Gasa) yang dominasi malah. Pernah waktu rapat, dia berani bilang ‘hentikan rapat, kalau begini ceritanya, hentikan’. Berarti dia punya peluang untuk atur,” kata Dula.
“Coba tanya setiap SKPD, kepala dinas, dia sangat menentukan. Belum lagi omong proyek. Menurut saya omong kosong, kalau dia bilang ada diskriminasi” ujar Dula. (Petrus D/ARL/Floresa)
