Irvan Kurniawan

Oleh: IRVAN KURNIAWAN

Di tengah hingar bingar menyambut pesta demokrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Desember mendatang, bencana gizi buruk  kembali menghantam daerah itu. Data menunjukan, sebelas balita di TTU meninggal sia-sia karena gizi buruk disertai penyakit ikutannya dalam kurun waktu Januari-Mei 2015.

Tak kalah heboh,  Tempo.co (29/06/2015) juga menampilkan  sorotan yang mengenaskan, di mana tidak hanya TTU yang tersandung gizi buruk. Di semua daerah di NTT terdapat anak usia di bawah 5 tahun yang kekurangan gizi akibat rawan pangan.

Apa pemicu dari semua situasi ini? Jawabannya, hemat saya, karena kemiskinan.

NTT sendiri memang menyimpan banyak kisah ironi. Di satu sisi, potensi alam, budaya, dan sumber daya manusianya sangat unggul, namun di sisi lain NTT akrab dengan kemiskinan.

Tidak hanya investasi yang membanjir di NTT. Juga, atas nama kemiskinan, NTT menjadi sasaran proyek pembangunan pemerintah, bantuan internasional (proyek bilateral atau multilateral), maupun bantuan swasta lewat berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional.

Pada tahun 2013 misalnya, NTT menjadi sasaran dari 4 program lembaga-lemabaga bilateral, 15 program  dari lembaga multilateral, 20 program dari lembaga non-pemerintah. Total anggaran yang dikelolah oleh lembaga-lembaga ini tidak kurang dari 233 miliar (Bapeda NTT, 2013).

Pemerintah sendiri juga melalui APBD menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk mengentas kemiskinan, salah satunya melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah, yang disebut sebagai bentuk  keseriusan  pemerintah dalam mengentas kemiskinan.

Namun, apakah dengan itu, kemiskinan bisa diatasi? Jawabannya: tidak!

Ada apa dengan NTT? Apakah kita memang telah digariskan untuk miskin sehingga program-program pembangunan yang digelontorkan tiap tahun, belum bisa mengeluarkan daerah ini dari jerat kemiskinan? Kalau memang NTT memiliki banyak ‘kapital’, mengapa orang NTT menjadi miskin dan bagaimana mereka menjadi miskin serta tetap miskin bahkan semakin miskin?

Di Balik Kemiskinan

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Cypri Jehan Paju Dale dalam bukunya “Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik” (2013) membantu saya menjawab rentetan pertanyaan di atas.

Temuan Cypri dalam buku itu bahwa pembangunan sebenarnya merupakan medan sekaligus praktek kuasa hegemonik-kapitalis yang alih-alih mengatasi masalah kemiskinan, justru menjadi sebab dari mata rantai kemiskinan, terkonfirmasi dengan situasi riil di NTT.

Dalam penelitian Cypri – yang  mengkaji tujuh studi kasus di Manggarai Raya – terungkap ketimpangan dalam hubungan pemerintah, pasar (investor) dan masyarakat.

Analisis ekonomi politik (ekopol) mengkaji keterkaitan antara proses politik dan ekonomi yang menentukan relasi kuasa, baik kekuasaan politik (power) maupun kekuasaan ekonomi (modal financial).

Kajian ekopol juga menelisik bagaimana relasi-relasi itu diciptakan, dipertahankan, ataupun berubah dari waktu ke waktu lewat penguasaan sumber daya dan alat-alat produksi, lewat rekayasa pengetahuan, lewat hukum dan peraturan-peraturan yang memungkinkan terjadinya ketimpangan sistemik (Dale, 2013: 14).

Dalam konteks investasi misalnya tambang, perhotelan, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, mall, hypermart, dll, dilihat tidak hanya sebatas penanaman modal untuk menyerap tenaga kerja dan pajak seperti yang sering dikoar-koarkan pemerintah.

Tetapi, itu juga merupakan proses politik dan ekonomi, di mana orang kaya (yang disebut investor) yang memiliki banyak uang, dengan didukung pemerintah atau penguasa politik, berusaha untuk menguasai sumber daya publik dan mengeksploitasi kekayaan, demi meraup untung yang sebesar-besarnya dan kekuasaan yang lebih besar pula.

Hubungan yang intim dengan asas saling menguntungkan ini, kerap kali mewarnai pembangunan yang terjadi di NTT.

Di sini pula kita dapat menarik benang merah antara berbagai kebijakan tambang maupun investasi pariwisata yang terjadi di NTT seperti tambang di Oenbit, TTU atau kengototan Pemperintah Provinsi NTT dalam membangun hotel di area publik Pantai Pede, Labuan Bajo, yang jelas-jelas ditolak  masyarakat.

Tipu Daya Pembangunan

Apa yang salah dari kebijakan itu sehingga masyarakat tetap miskin?

Pemerintah kita sudah terbiasa berargumentasi, yang intinya berupaya membenarkan investasi kapital di NTT.

Argumentasinya demikian: “Kita ini daerah miskin, tidak punya modal (uang), potensi pembangunan kita adalah SDA karena itu harus mendatangkan investor. Kita ini negara terbelakang, tidak punya teknologi, orang pintarnya sedikit, tetapi kita punya potensi SDA yang besar. Kita harus mengejar ketertinggalan kita, kita harus mendorong  investasi.  Dengan investasi, kita akan punya lebih banyak lapangan pekerjaan, pajak dan infrastruktur.”

Deretan kalimat ini adalah rangkaian kata-kata yang kerap didengungkan pemerintah, baik gubernur, maupun bupati dan walikota untuk mempermudah investasi tanpa hambatan.

Nyatanya, jika kita membedah dan menelisik lebih dalam, ternyata itu tidak lebih dari propaganda untuk melanggengkan invasi ekonomi dan pelanggengan kekuasaan.

Sadar atau tidak, pemerintah telah salah kaprah dalam menjalankan pembangunan. Investasi yang terjadi di NTT hanya sebatas investasi capital financial (uang), sementara investasi kapital sosial, kultural dan politik diabaikan.

Hasilnya, pencapaian itu memang mendatangkan infrastruktur namun untuk kepentingan pemodal itu sendiri seperti pembukaan akses jalan ke lokasi perusahaan, pembangunan gedung penyimpanan hasil tambang dan lain-lain. Sementara untuk bank-bank, kredit pihak investor dipermudah, sementara kredit rakyat kecil dipersulit.

Dalam penggunaan ruang dan lingkungan, ruang publik diprivatisasi bahkan penggunaan ruang skala masif serta pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan.

Di bidang pendapatan dan ketenagakerjaan, masyarakat kecil kerap menjadi buruh kasar  dengan upah yang rendah, tanpa ada jaminan sosial.

Pendapatan pajak dalam PAD, tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat investor sementara tanah, air, flora-fauna, habis dieksploitasi.

Pertanyaannya, kalau untuk rakyat hanya demikian adanya, siapa yang mendapat keuntungan paling besar? Jawabannya adalah jelas, pemodal dan penguasa.

Karena itu, yang kini terjadi di NTT adalah pemiskinan sistemik lewat proyek-proyek pembangunan. Dimana ada pembangunan, pasti ada jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin.

Suatu saat, sumber daya publik akan habis. Ruang, air, flora dan fauna, tanah, akan hilang dari jangkauan masyarakat, sementara pengusaha dan penguasa duduk manis sambil tertawa ria di atas kursi sofanya yang empuk.

Penulis adalah Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kupang.