Marsel Ahang dan Jefry Teping

Floresa.co – Islah dalam dua kasus yang sempat memanas di Kabupaten Manggarai: penitipan proyek yang diungkap Marsel Nagus Ahang dan kasus IMB yang digonggong oleh Jefry Teping sudah menguburkan substansi persoalan.

Alih-alih diselesaikan dengan mengedepankan upaya membongkar apa yang terjadi, dua kasus itu berakhir dengan duduk melingkar, sambil menyusun strategi agar tidak terjadi “goncangan”, sebagai konsekuensi logis dua kasus itu diusut terus.

Entah siapa yang memang bersalah dalam dua kasus itu: apakah Osy Gandut yang dilapor Ahang atau Ahang sendiri yang sebenarnya hanya berani berteriak tapi tanpa bukti, juga apakah Dwi Jaya dalam kasus IMB atau Teping yang lalai menjalankan tugasnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Jawaban terhadap pertanyaan itu dijauhkan dari publik dan disimpan rapi oleh para elit di Manggarai, seolah ada upaya menyembunyikan dengan rapat, apa yang bisa merugikan kepentingan mereka.

Dalam dua kasus itu, ada yang perlu digarisbawahi, bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai mengambil peran penting dan menentukan dalam proses islah itu.

Dalam islah Marsel Ahang dan Osy Gandut, Sekda Manggarai Manseltus Mitak mengambil peran di dalamnya. Sedangkan dalam islah antara Jefry Teping dan Dwi Jaya, Bupati Manggarai Christian Rotok dan Wakil Bupati Kamelus Deno ikut terlibat.

Lantas, apa kepentingan para pejabat itu dalam dua kasus tersebut?

Pertanyaan bernada curiga tersebut bukan tanpa basis argumentasi.

Seiring dengan menguatnya tendensi bahwa kasus-kasus tersebut akan mengarah pada terbongkarnya kotak Pandora mafia dalam pemerintahan Rotok-Deno, pihak pemerintah sekonyong-konyong datang turut mendiamkan persoalan melalui mekanisme islah.

Mereka hadir bak pahlawan, dengan mengaku punya intensi mulia, membantu menyelesaikan persoalan.

Akan tetapi, apa yang mereka lakukan sesungguhnya kontraproduktif dan bagian dari upaya mengeram persoalan.

Sulit dielak, pemerintahan Rotok-Deno dalam satu dan lain cara sudah pasti punya kontribusi dalam persoalan tersebut. Maka transparansi dan pertanggungjawaban publik dari pihak pemerintah seharusnya ada dan perlu didesak, bukannya malah terkesan membentengi diri.

Dari kasus Ahang, misalnya, pemerintah Rotok dan Deno bisa ditelusuri, apakah memang banyaknya proyek selama ini terkait dengan niat tulus pemerintah ataukah karena proyek jalan adalah lahan basah menerima fee dari para kontraktor?

Sayangnya, mekanisme islah seakan sengaja dirancang untuk “melupakan” substansi persoalan. Dan islah itu berlangsung mulus-mulus saja tanpa resistensi publik, meski sangat kuat kemungkinan bahwa islah hanyalah penangkal agar tidak masuk pada kasus-kasus yang lebih besar.

Kenyataan demikian disebabkan oleh disfungsi pilar-pilar demokrasi di level pemerintahan lokal.

Mekanisme check and balance di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan. Bukan saling mengawasi yang terjadi, tetapi saling mengamankan kepentingan masing-masing. Dan, itulah kabar buruk bagi upaya mewujudkn kesejahteraan umum.

Tak mengherankan, misalnya, ketika ditanya bagaimana kelanjutan penanganan kasus penitipan proyek, dengan enteng Ahang menjawab, semuanya tergantung kepada pihak kepolisian. Sementara ketika ditanya kepada pihak kepolisian, jawaban mereka: kasus tersebut tidak akan dilanjutkan karena sudah ada islah.

Lantas ada skenario apa di balik upaya saling mengamankan dan menutupi satu sama lain semacam itu?

Lebih lanjut, skandal politik demikian diperparah oleh kenyataan bahwa masyarakat dan institusi agama bersikap permisif terhadap berbagai praktek penyalahgunaan wewenang tersebut.

Masalah paling besar adalah ketika masyarakat tidak menganggap semua itu persoalan. Adem-adem saja. Walaupun tiap hari tidak pernah absen mengeluh tentang segala keterbelakangan dan praktek tipu daya dalam proses pembangunan.

Sementara institusi agama seperti Gereja yang diharapkan paling depan meneriakkan suara kenabian di tengah segala praktik ketidakadilan, justru kelihatan mengambil sikap menggelikan.

Tak banyak orang Gereja yang bersuara. Dan, dalam kasus Teping, malahan beberapa imam ikut terlibat dalam proses islah.

Kenyataan demikian sungguh mencemaskan. Ketika masyarakat sangat permisif dan lembaga-lembaga moral tidak lagi berada di koridornya, siapa lagi yang patut diharapkan memberikan tekanan dan kontrol terhadap kongkalingkong elit kekuasaan?

Bertolak dari kenyataan yang terjadi di Manggarai, perlu dipertanyakan juga, apakah yang menyebabkan tumpulnya taring Gereja dalam menyuarakan kebenaran di tengah masyarakat? Atau jangan-jangan, Gereja masih juga gamang merumuskan mana yang benar dan mana yang salah? Atau, apakah para imam dan Yayasan Katolik juga keciprat dana proyek dari pemerintah yang kemudian tidak dipertanggungjawabkan dengan baik?

Selain itu, sulitnya membongkar kasus-kasus tersebut, tentu juga karena tidak ada niat serius dari Ahang dan Teping. Keberanian keduanya dengan mudah saja digadaikan entah dengan apa. Padahal mereka sudah seyakin-yakinnya merasa diri benar dan menarik simpati publik yang luas.

Dengan demikian, satu-satunya yang tersisa di tengah melanggengnya persoalan-persoalan sosial hanyalah kecurigaan dan rasa tak percaya. Curiga bahwa sikap “diam” karena elemen-elemen masyarakat turut dibelenggu oleh kepentingan-kepentingan. Dan kita patut menaruh curiga terhadap setiap orang yang mengatasnamakan kebenaran lagi. Sulit lagi untuk langsung percaya bila esok dan seterusnya ada lagi orang seperti Ahang dan Teping.

Kita di titik jenuh. Namun, kita tak punya pilihan lagi di tengah kebobrokan ini. Maka upaya untuk mengungkap praktek-praktek busuk masih selalu mesti dipelihara. Dan ini menuntut banyak pihak untuk membuka mata terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada. Dan, institusi yang menjadi benteng pertahanan moralitas, mesti lebih paham lagi bagaimana menerjemahkan apa yang disabdakan ke dalam langkah-langkah konkret.