Oleh: VENANSIUS HARYANTO

Tidak lama lagi sejumlah kabupaten di Flores akan menggelar Pilkada. Susana jelang konstestasi pun mulai mewarnai ruang politik. Santer diberitakan, belakangan ini para cabup dan cawabup sibuk melobi partai politik. Sejauh rekaman sepintas lalu penulis selama ini dari diskusi informal di media sosial dan juga cakap-cakap lepas di tengah masyarakat, ada satu perbincangan yang cukup menjadi trending topic jelang helatan lima tahunan ini. Topik tersebut seputar arus dukungan terhadap para kandidat dengan merujuk pada background mereka.

Orang bilang, sebagai masyarakat pemilih, kita itu ibarat fans dalam permainan bola sepak, yang menjagokan tim dan pemain favorit masing-masing. Sejauh amatan penulis, dalam Pilkada, fans terhadap cabup dan cawabup terkonsentrasi pada dua rivalitas ketat antara kandidat yang ber-background akademisi-aktivis dan yang berlatar belakang birokrat.

Fans kandidat dari kalangan akademisi-aktivis mengimpikan pemimpin lokal yang mempunyai segudang ide. Mereka yakin bahwa dalam diri para kandidat akademisi-aktivis, terdapat stock ide-ide perubahan untuk kepentingan daerah kita ke arah yang lebih baik. Sementara itu, fans kandidat birokrat mengatakan bahwa pemimpin itu harus paham sungguh akan birokrasi. Pengetahuan dan pengalaman ber-birokrasi menjadikan diri mereka sebagai eksekutor handal dalam mengambil kebijakan publik.

Sesama fans juga doyan saling mencibir. Fans akademisi-aktivis mencibir pada fans birokrat dengan bercermin pada ambruknya bangunan birokrasi lokal kita selama ini yang ditandai dengan korupsi, transaksi jabatan dan kelambanan dalam mengeksekusi kebijakan publik. Bagaimana mungkin pemimpin yang handal terlahir dari rahim birokrasi yang sudah pesakitan? Non-sense. Sementara itu fans birokrat mengumpat pemimpin dari kalangan akademisi-aktivis sebagai prototipe pemimpin yang No Action Talk Only, sambil meyakinkan diri sebagai sosok pemimpin yang Talk Less Do More. Lantas, kita cenderung tergiring kemana?

Dalam dunia bola sepak, ada juga yang berperan sebagai pengamat yang memberikan penilaian terhadap kualitas permainan sebuah tim atau juga seorang pemain. Sekadar mengambil posisi sebagai pengamat, kalau boleh saya mengungkapkan penilaian seperti ini yang mungkin sudah lumrah selama ini.

Pemikir sosial asal Prancis, Pierre Bourdieu berteori bahwa dalam bertindak, seorang agen sosial amat dipengaruhi oleh habitus. Habitus oleh Bourdieu dipahami sebagai disposisi yang mengacu pada sikap dasar yang menjadi rujukan dalam penentuan sikap individu ketika berhadapan dengan orang lain atau lingkungan.

Habitus, merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain dan juga pendidikan dalam arti luas. Yang khasnya dalam pemahaman Bourdieu, habitus tidak hanya terbatas pada pengertian satu arah yaitu lingkungan yang membentuk prilaku seseorang, tetapi juga habitus seseorang bisa mengubah kebiasaan suatu lingkungan. Singkat kata, habitus merupakan struktur yang distrukturkan (structures structured) dan struktur yang menstrukturkan (structuring structures). Habitus dibentuk oleh lingkungan dan habitus juga balik membentuk lingkungan.

Keputusan Ahok kali lalu, yang memangkas banyak jabatan publik di provinsi DKI bisa dipahami dalam konsep habitus. Ahok, sosok yang tidak suka berbelit-belit dan eksekutor yang gesit dalam mengambil kebijakan publik merasa bahwa birokrasi DKI harus lebih mendekatkan diri dengan publik. Lantas, untuk para pejabat publik yang sudah terlanjur nyaman dengan habitus birokrasi yang rumit dan sarat transaksi, jelas hal ini merupakan suatu kerugian.

Konteks lain, beberapa waktu lalu provinsi NTT mengadakan lelang jabatan untuk jabatan kepala dinas pariwisata NTT. Ini jelas merupakan suatu gangguan besar bagi dunia birokrasi yang sudah mapan dengan pengangkatan pejabat publik yang kerap mengesampingkan prinsip meritokrasi. Kiranya jelas, bahwa habitus bisa saja mengubah hal yang sebelumnya sudah mapan sebagai sudah menjadi sebuah habitus pula. Bertolak dari pemahaman ini, yang diharapkan terjadi adalah seseorang mampu mengubah habitus yang buruk dari suatu lingkungan. Lantas kerucutnya adalah pemimpin yang ber-habitus seperti apa yang cocok dengan kondisi demokrasi lokal kita sekarang ini? Akademisi? Birokrat?

Sebuah kecenderungan, yang belum tentu benar, mengatakan bahwa pemimpin dari kalangan akademisi justeru banyak terdesak oleh himpitan struktur ketika telah menjadi seorang pemimpin. Celakanya lagi, akademisi yang terlibat dalam politik praktis, tidak jarang bermata duitan, lantaran terlelap oleh gemerlapan tahta dan harta. Julian Benda membahasakan mereka ini sebagai kaum intelektual yang mengalami kesepian intelektual.

Sementara itu, pemimpin yang dirahimi oleh birokrasi yang bobrok, juga pasti akan mewariskan tahta kepemimpinan yang bobrok. Bak gayung bersambut, ruang baginya untuk bertingkah bobrok semakin terbuka lebar, berkat pangkat orang nomor satu disematkan ke atasnya. Tragisnya pula, pilihan rakyat terhadap kandidat dari kalangan birokrat umumnya ditopang oleh suatu pemikiran “dangkal” bahwa tahta pemimpin harus diserahkan kepada mereka yang pernah berbuat sesuatu terhadap rakyat. Persis, calon pemimpin dari kalangan birokrat sudah mengantongi “persyaratan” ini. Kalau demikian adanya, kita mau pilih pemimpin yang mana. Akademisi ‘salah-salah’, birokrat juga ‘salah-salah’.

Tenang, waktu jelang kontestasi ini, masih panjang bagi kita untuk dapat memilih pemimpin yang cocok dengan kondisi lokal kita. Intinya, jangan sekadar menjadi gerombolan para fans yang hanya ramai-ramai mendukung suatu tim, tetapi harus secara sadar bahwa kami mendukung kandidat ini karena pesona tawaran ide perubahan yang realistis dengan keadaan daerah kita. Ketika ditanyakan kepada seorang barcelonisti, tak ada satupun pemain Barcelona yang dia tahu, jelas merupakan suatu keanehan. Jangan sampai menjadi fans kandidat yang seperti ini.

Saya kira dalam masyarakat lokal kita, kita mempunyai sejumlah kriteria yang kalau boleh saya sebutkan sebagai sense of leader, yang bisa kita gunakan sebagai tolok ukur dalam memilih. Orang-orang sederhana di kampung biasanya mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin atas dasar sejumlah kualifikasi tertentu seperti ‘tahu berbicara’ dan bijak dalam mengambil keputusan. Ini merupakan salah satu contoh figur pemimpin yang layak kita pilih. Sementara itu, terhadap kandidat yang mengambil jalan money politic dalam meraup suara rakyat sudah pasti mewarisi budaya politik yang cenderung korup. Jangan memilih pemimpin seperti ini. Yang jelas dia akan mewarisi sebuah habitus politik yang cenderung korup. Ingat, ikan busuk mulai dari kepalanya.

Ya, pengetahuan saya sebagai pengamat hanya sebatas itu. Mudah-mudahan berguna untuk fans pemimpin dari kalangan akademisi-aktivis dan fans pemimpin dari kalangan birokrat. Jangan sampai, saking kuatnya keyakinan kita akan pemimpin favorit kita masing-masing, kita justru terjebak dalam rivalitas semu yang mengabaikan kualitas seorang pemimpin yang cocok untuk daerah kita.

Penulis adalah alumnus STFK Ledalero, Maumere-Flores