Floresa.co – Keputusan Gubernur Frans Lebu Raya menyerahkan pantai Pede ke pihak investor untuk membangun hotel bintdan wahana permainan telah menyulut reaksi publik Manggarai Barat.
Pada Sabtu (20/6/2015), sekitar 500 warga Mabar dari berbagai kecamatan dan latar belakang profesi mengepung kota Labuan Bajo, kantor DPRD Mabar dan kantor Bupati Mabar.
Aksi ratusan masa penentang keras privatisasi Pantai Pede ini diawali aksi long march dengan melewati rute Pasar Baru, Wae Mata, Sernaru, Lancang, Waekesambi hingga menuju kantor DPRD Mabar.
Setibanya di gedung DPRD Mabar, para demonstran melakukan orasi singkat dan disambut gembira dua wakil ketua DPRD Mabar bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
Dalam dialog singkat dengan wakil ketua DPRD Mabar, para demonstran meminta lembaga DPRD Mabar berjuang bersama rakyat menolak privatisasi pantai melalui kebijakan gubernur Frans Lebu Raya.
Terhadap desakan ini, Dua Wakil Ketua DPRD Mabar, Abdul Ganir dan Fidelis Syukur secara terbuka menyatakan bahwa mendukung penuh langkah publik Mabar dan DPRD Mabar akan berupaya maksimal melakukan penolakan terhadap keputusan Lebu Rraya.
Dalam kesempatan ini juga, ia mengungkapkan Dula secara blak-blakan menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Mabar gagal berjuang mendapatkan pantai pede.
Menurut Ganir, reaksi publik sangat wajar dan layak didukung mengingat pantai pede satu-satunya ruang publik yang tersisah saat ini di Kota Labuan Bajo.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Mabar lainnya, Fidelis Syukur bahwa perjuangan publik selama ini telah mendapat respons positif sebagian besar fraksi di DPRD Mabar bahkan setiap kali pelaksanaan paripurna selalu disampaikan dalam pandangan umum Fraksi.
Sebagai wujud nyata dukungan lembaga DPRD Mabar ini, jajaran pimpinan wakil ketua dan sejumlah anggota DPRD lainnya yang sempat berkantor membubuhkan tandatangan basah yang disaksikan perwakilan demontran. (Sirilus Ladur/ARL/Floresa)
