Floresa.co – Seekor ayam hitam disembelih di Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Sabtu pagi (20/6/2015).

Bagi orang Manggarai, ayam hitam atau manuk miteng adalah simbol untuk memisahkan kejahatan dan kebaikan. Dengan manuk miteng, kekuatan jahat hendak disingkirkan.

Di Pantai Pede, sekitar 500 warga Mabar menyaksikan ritual penyembelian ayam hitam itu.

Pastor Marsel Agot SVD, salah satu imam yang selalu berdiri di garis depan dalam melawan upaya privatisasi Pantai Pede mengatakan, dengan ritual itu, mereka hendak “mengusir rencana-rencana jahat terhadap Pantai Pede.”

Ritus itu menjadi pembuka bagi gerakan massa di Mabar pada Sabtu, sebagai bagian dari tindak lanjut upaya perlawanan terhadap kebijakan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang menyerahkan Pantai Pede kepada investor PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk pembangunan hotel berbintang.

Ayam hitam itu menjadi simbol perlawanan rakyat Mabar. Kebijakan Lebu Raya mereka tempatkan sebagai bagian dari kejahatan yang perlu diusir dari Pantai Pede.

Tuntut Kejelasan Sikap DPRD

Usai ritus itu, kemarin, massa mengadakan long march di kota Labuan Bajo, daerah yang akhir-akhir ini gencar dengan upaya pengembangan pariwisata, meski terus menuai kritik banyak kalangan karena proses eksklusi masyarakat setempat yang terus terjadi, termasuk dalam polemik Panta Pede.

Massa melewati rute Pasar Baru, Wae Mata, Sernaru, Lancang, Waekesambi hingga menuju kantor DPRD Mabar dan diakhiri di kantor bupati Mabar.

Di gedung DPRD, demonstran melakukan orasi singkat dan disambut dua wakil ketua DPRD Mabar bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.

Dalam dialog singkat dengan wakil ketua DPRD Mabar, Abdul Ganir dan Fidelis Syukur, para demonstran meminta dewan berjuang bersama mereka.

Fery Adu, salah satu orator aksi menyatakan, DPR merupakan utusan rakyat Mabar yang dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Rakyat membutuhkan komitmen DPR untuk menolak pembangunan hotel itu,” teriaknya.

Terhadap desakan ini, Ganir dan Syukur secara terbuka menyatakan mendukung penuh langkah publik Mabar dan mereka akan berupaya maksimal melakukan penolakan terhadap keputusan Lebu Raya.

Ganir yang merupakan Politisi PAN ini, secara blak-blakan menyatakan bahwa Pemkab Mabar gagal berjuang mempertahankan Pantai Pede.

Peserta aksi unjuk rasa
Peserta aksi unjuk rasa

“Bupati Mabar gagal mengamankan kepentingan rakyat. Sekarang ini masyarakat Mabar sudah tidak memiliki ruang publik, semua sudah dikuasai investor,” jelasnya.

Menurut Ganir, penolakan terhadap keijakan Lebu Raya sangat wajar dan layak didukung, mengingat Pantai Pede satu-satunya ruang publik yang tersisah saat ini di Labuan Bajo.

Sebagai wujud nyata dukungan lembaga DPRD Mabar, Ganir dan Syukur serta beberapa anggota DPRD lainnya yang sempat hadir menyambut massa, membubukan tanda tangan pernyataan sikap menolak privatisasi Pantai Pede.

Desak Bupati

Usai dialog dengan DPRD, para demonstran selanjutnya melakukan orasi di depan kantor bupati.

Mereka meminta Bupati Agustinus Ch Dula tidak mengeluarkan surat izin apapun terkait pembangunan hotel.

Namun, para demonstran saat itu tidak menemui bupati karena sedang melaksanakan acara keluarga. Mereka hanya disambut Sekda Mabar Rofinus Mbon.

Massa dalam orasinya meminta agar sikap Dula tidak berubah-ubah terkait polemik ini.

“Jangan sampai ada perubahan komitmen,” kata Silverter Deni, salah satu demonstran.

Merespon desakan itu, Mbon mengatakan, akan menyampaikan aspirasi warga ke Lebu Raya.

”Kami akan melaporkan ke Gubernur NTT terkait penolakan ini. Hari ini kami tidak membuka ruang dialog,” kata Mbon.

Jawaban Mbon itu sempat memicu protes warga. Ada yang berupaya merebut microfon untuk bicara.

Namun, Fery Adu cepat-cepat meminta demonstran pulang dan kembali ke Pantai Pede.

Beni, salah satu peserta aksi dan pelaku pariwisata di Mabar kecewa dengan respon Pemkab Mabar, termasuk dengan tindakan Fery.

”Saya semakin curiga dengan aski ini. Konsep awalnya kita meminta tanda tangan resmi bupati dan menggelar dialog. Selama ini sikap bupati berubah-ubah. Saya sangat kecewa,” kata Beni.

Belakangan, informasi yang dihimpun Floresa.co, pada Sabtu kemarin, Dula berada di Ranggu untuk mengikuti acara adat terkait persiapan Pilkada.

“Pa Bupati tidak masuk kantor. Ia berangkat ke Ranggu sejak kemarin (Jum’at) untuk acara wuat wa’i Paket Gusti Dula Maria Geong (Gusti Maria) yang siap bertarung pada Pilkada mendatang,” kata seorang sumber di kantor Dula.

Tidak Akan Mundur

Aksi kemarin bukanlah aksi terakhir warga Mabar untuk menolak privatisasi Pantai Pede.

Mereka menyatakan akan terus berjuang. Sikap ini berbeda dengan sikap Dula dan DPRD Mabar yang tampak tidak segencar upaya perlawanan warga.

Dula misalnya, selalu berubah-ubah sikap terkait polemik ini, dan belakangan ia memutuskan untuk mogok berkomentar soal kasus Pantai Pede.

Sementara DPRD Mabar, juga masih tidak memperlihatkan sikap tegas.

Hingga kini, mereka belum membuat pernyataan resmi yang mewakili institusi mereka terkait sikap dalam kasus ini.

Meski demikian, bagi para aktivis, tidak ada kata mundur dalam perjuangan ini.

Pastor Marsel Agot mengatakan, ini perjuangan melawan konspirasi jahat. “Kami tidak akan berhenti melawan,” katanya. (Sirilus Ladur/ARL/Floresa)