Floresa.co – Darius Angkur, Anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengaku menolak kebijakan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang menyerahkan Pantai Pede kepada investor.
Meski satu partai dengan Lebu Raya namun Angkur mengatakan tidak setuju dengan pembangunan hotel di Pantai Pede oleh pihak swasta.
“Urusan Pantai Pede adalah urusan pemerintah daerah yakni urusan pemerintah kabupaten Manggarai Barat dengan pemerintah provinsi. Namun, sebagai wakil rakyat saya mengikuti kehendak dan kemauan rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, dirinya sudah dari dahulu menolak privatisasi Pantai Pede.
Sebagaimana diberitakan, Lebu Raya yang meyakini bahwa Pantai Pede adalah aset provinsi telah menyerahkan pengelolaannya kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), perusahan milik Ketua DPRD Setya Novanto, sebuah langkah yang hingga kini terus memantik penolakan warga.
Pada Minggu (14/6/2015) lalu, sejumlah aktivis, tokoh agama, tokoh adat di Mabar berkumpul di Pantai Pede membahas agenda penolakan privatisasi pantai itu.
Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, pada Sabtu (20/6/2015) mendatang, akan ada aksi ribuan massa dari berbagai kecamatan di Mabar, mendesak pembatalan pembangunan hotel di Pantai Pede. (Sefrey J/ARL/Floresa)
