Agustinus Ch Dula

Labuan Bajo, Floresa.co – Bupati Manggarai Barat (Mabar) Agustinus Ch Dula memilih menghindar dari kesempatan untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait polemik Pantai Pede yang kian memanas.

Dula yang ditanyai wartawan di kantornya, Selasa (16/6/2015) memilih hemat mengeluarkan kata-kata, sambil berusaha mencari cara segera menghindar dari para wartawan.

Ketika salah satu wartawan menanyakan, apakah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel berbintang yang rencananya dibangun di Pantai Pede sudah terbit, Dula tidak menjawab pertanyaan itu. Ia malah mengungkapkan kekecewaannya kepada para wartawan.

“Mana yang kamu mau tulis, tulis saja. Kamu menulis berita tidak ada yang menyenangkan,” jawabnya sambil berjalan menuruni tangga menuju mobil dinasnya.

Wajah Dula sangat serius, tidak seperti biasanya, di mana ia lumayan ramah menghadapi wartawan. Jalannya pun terburu-buru menuju mobil.

Dan, mobil berplat EB 1 G itu segera meluncur meninggalkan kantor dinas, sesaat setelah ia memasuki mobil itu.

Para wartawan pun kecewa tidak bisa mendapat jawaban pasti dari bupati itu yang kini sedang mempersiapkan diri untuk kembali maju dalam Pilkada Mabar Desember mendatang.

Upaya para wartawan untuk kembali mengonfirmasi sikap Dula dilandasi oleh pengalaman berubah-ubahnya sikap bupati itu dalam menyikapi polemik Pantai Pede.

Dalam catatan Floresa.co, ia pernah secara eksplisit menyatakan mendukung perjuangan masyarakat menolak privatisasi pantai itu.

Hal itu ia sampaikan saat audiensi dengan Gerakan Masyarakat Selamatkan Pantai Pede dan Pulau-pulau (Gemas P2), pada 28 Oktober 2014 silam.

Tak lama berselang, Dula pun menjilat ludahnya sendiri. Seusai rapat paripurna DPRD Mabar, 9 Desember 2014, ia mengatakan menyetujui permintaan Lebu Raya untuk membangun hotel di Pantai Pede.

Bahkan ia mengklaim, pembangunan hotel adalah penting bagi masyarakat Mabar.

“Tidak mungkin juga Labuan Bajo begitu terus saja. Saya punya mau juga supaya di Pantai Pede itu harus ada monumen apalah begitu. Bangunan apa yang sangat berarti yang membuat Labuan Bajo kaya sebagai akomodasi terhadap kepentingan pariwisata,” kata Dula.

Lalu, pada 16 Desember 2014, saat berdialog dengan perwakilan sejumlah komunitas orang muda di Labuan Bajo, ia mengatakan, tidak bisa melawan keputusan Lebu Raya.

“Omong tentang Pantai Pede, kalau diminta saya ikut berjuang melawan gubernur, saya minta maaf. Saya bupati. Kalau saya pensiunan bupati, mungkin,” ujarnya.

“Saya tidak mau mengatakan saya berjuang untuk Pantai Pede. Karena saya merasa apa ya, merasa sangat respek dengan gubernur”, demikian Dula.

Sulit untuk menolak opini yang berseliweran di masyarakat bahwa sikap plin-plan ini memiliki benang merah dengan negosiasi dan komunikasi politik yang belum final menjelang Pilkada.

Bukan tidak mungkin, Dula yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), ingin menarik dukungan PDI Perjuangan, dimana Lebu Raya sebagai salah satu orang penting di partai itu.

Terkait sikap Dula yang tampak abu-abu, Pastor Marsel Agot SVD, imam senior yang menjadi salah satu penggerak perlawanan rakyat Mabar terhadap kebijakan Lebu Raya mengatakan, tetap berharap Dula berdiri bersama rakyat Mabar.

Ia juga mengingatkan agar masalah ini jangan menjadi sekedar instrumen transaksi politik jelang Pilkada.

“Persoalan Pantai Pede tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pilkada. Sekali lagi, kami tidak ada kepentingan dengan kandidat A, B dan C. Kami sudah tiga tahun perjuangkan hal ini,” katanya.

Ia mengatakan, Dula harus mengambil sikap jelas, menolak privatisasi. “Sebab kalau tidak, beliau akan melawan rakyatnya sendiri,” katanya mengingatkan.

Imam itu juga mengatakan, Dula perlu juga memfasilitasi masyarakat yang menolakan pembangunan hotel di Pantai Pede untuk berdialog dengan Lebu Raya.

“Saya masih ingat baik pada tanggal 28 Oktober 2014, Bupati Agustinus Ch Dula di ruang kerjanya mengatakan, ‘Saya berjuang bersama rakyat untuk mempertahankan Pantai Pede, agar tetap menjadi ruang publik,'” kata Pastor Marsel.

Persoalan Pantai Pede terus memanas dan menyita perhatian berbagai pihak.

Pada Minggu (14/6/2015) lalu, sejumlah aktivis, tokoh agama, tokoh adat di Mabar berkumpul di Pantai Pede membahas agenda penolakan privatisasi pantai itu, setelah Lebu Raya berkali-kali menegaskan tidak akan mengurungkan niatnya menyerahkan pantai itu kepada investor.

Lebu Raya yang meyakini bahwa Pantai Pede adalah aset provinsi telah menyerahkan pengelolaannya kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), perusahan milik Ketua DPRD Setya Novanto, sebuah langkah yang hingga kini terus memantik penolakan warga.

Menindaklanjuti pertemuan Minggu lalu, pada Sabtu (20/6/2015) mendatang, akan ada aksi ribuan massa dari berbagai kecamatan di Mabar, mendesak pembatalan pembangunan hotel di Pantai Pede. (Sirilus Ladur/ARL/Floresa)