Floresa.co – Arogansi Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya membuat persoalan Pantai Pede di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) semakin berlarut-larut.

Persoalannya: Lebu Raya masih ngotot membangun hotel, yang ada kaitan bisnis dengan anggota DPR, Setya Novanto. Sementara masyarakat sampai kapan pun menentang upaya privatisasi lantaran nilai-nilai sosial budaya kolektif di pantai tersebut.

Kabar terakhir, persoalan kian memanas saat Lebu Raya datang ke Labuan Bajo, bulan ini (8/6/2015) dalam rangka rapat kepala daerah di NTT. Dia tetap bersikukuh akan segera membangunkan hotel. Masyarakat yang menolak privatisasi lantas mengambil langkah sigap, menentang langkah gubernur kelahiran Kabupaten Flores Timur tersebut.

Sebagai bagian dari langkah penolakan tersebut, pada hari Minggu siang kemarin (14/06/2015), berlangsung sebuah pertemuan antara para aktivis, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ahli waris tanah, dan warga di pantai Pede.

Mereka yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Selamatkan Pantai Pede dan Pulau-Pulau (Gemas P2) melakukan konsolidasi dan rencananya, pada 20 Juni mendatang, akan ada aksi akbar bersama menolak privatisasi.

Akan tetapi, pertemuan tersebut ternyata menuai teror. Fery Adu, salah seorang aktivis tolak privatisasi, mengaku rumahnya dilempari batu sebanyak tiga kali pada Minggu malam (14/06/2015). Meski proses penyelidikan masih berjalan, tetapi dia melihat ada benang merah antara kejadian tersebut dengan apa yang mereka perjuangkan.

Tentu semua pihak ingin masalah ini segera mencair dan menemukan jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak. Tidak elok rasanya jika terjadi konflik atau bentrokan fisik, apalagi kalau sampai ada korban.

Namun soalnya, apakah itu mungkin?

Sejauh ini harapan itu masih jauh panggang dari api. Pasalnya proses-proses mediasi sampai saat ini belum menemukan titik cerah. Cara-cara paling rasional melalui rembug bersama belum diindahkan sama sekali.

Acara sosialisasi Pantai Pede di Labuan Bajo pada bulan Januari adalah buktinya. Dalam dialog bersama yang mempertemukan utusan pemerintah provinsi di satu pihak dan masyarakat Mabar di lain pihak, sudah sampai pada kesimpulan: tolak privatisasi. Bukti dan argumentasi penolakan itu sudah dibeberkan.

Sayangnya, rekomendasi pertemuan tersebut hingga kini dianggap angin lalu. Pasca sosialisasi tersebut, Lebu Raya tetap berpendapat bahwa Pantai Pede adalah aset provinsi dan pemanfaatnnya sudah jelas-jelas tergantung pada kewenangannya.

Menanggapi sikap acuh tak acuh Lebu Raya tersebut, masyarakat lantas naik pitam. Seolah apa yang mereka sampaikan tidak bernilai apa-apa. Lagi pula, dengan memamerkan sikap demikian, Lebu Raya tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, seolah-olah ia yang paling paham tentang konsep kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, reaksi keras tak dapat dielak lagi. Seorang imam aktivis, Marsel Agot, misalnya, kemudian mengatakan, sampai kapanpun, ia tak akan meninggalkan Pantai Pede. Dua akademisi asal Manggarai, Cypri Paju Dale dan Max Regus juga sudah melayangkan surat terbuka.

Terkait sikap acuh tak acuh Lebu Raya, mereka sebut sebagai tindakan brutal. Sementara kaum muda siap mengadakan kegiatan bersama dan kreatif di Pantai Pede sebagai bagian dari seruan agar lokasi itu tetap jadi ruang publik.

Penanjakan tensi konflik Pantai Pede tersebut tentu saja mensinyalirkan bahaya. Sebab, belum ada tata cara yang lebih baik dari diskusi atau musyawarah bersama. Kalau hal itu saja sudah tidak diindahkan, lebih dari itu hanya ada kekerasan.

Kenyataan itu dipertegas oleh Max Regus yang menengarai teror dan kekerasan sebagai wujud kebuntuan cara berpikir yang sudah tidak merespek dialog dan komunikasi bersama.

Oleh karena itu, di tengah ketegangan persoalan Pede, jiwa kepimpinan dan sikap bijak Lebu Raya sangat dinanti. Masyarakat sangat mengharapkan Lebu Raya menimbang apa yang menjadi kepentingan masyarakat di Labuan Bajo.

Aksi-aksi yang sudah berjalan berbulan-bulan dan tak ada tanda-tanda meredup itu seharusnya memperlihatkan bahwa masyarakat benar-benar menginginkan Pantai Pede sebagai ruang publik. Tidak ada pretensi kepentingan yang lain lagi.

Kalau alasan ekonomi dalam artian menambah Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dibesar-besarkan Lebu Raya selama ini sebenarnya sudah dimentahkan dalam pertemuan sosialisasi bulan Januari. Menurut pihak pemerintah provinsi, dengan diserahkan pengelolahan Pantai Pede ke PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), pendapatan provinsi bisa mencapai Rp 255 juta pertahun.

Namun, dalam pertemuan tersebut, arsitek muda Bolo Lobo, Josi Jehabat mematahkan perhitungan tersebut. Ia membawa sebuah gambar tentang pembangunan Pantai Pede sebagai “natas labar” atau ruang publik dengan biaya murah, namun mendongkrak PAD justru lebih dari Rp 225 juta per tahun.

Dalam gambar tersebut, penataan Pantai Pede sudah dilengkapi berbagai fasilitas berupa kuliner, toilet umum, area piknik, taman bermain, parkiran, area panggung, vocal point, pos jaga, dan jogging track.

Dengan demikian, kalau memang Lebu Raya berniat membangun Pantai Pede, ia tinggal mendanai rancangan  yang sudah diperhitungkan dengan baik tersebut. Nyatanya tidak.

Sungguh ini menggambarkan wajah ironis dari sikap Lebu Raya. Ia masih saja mengabaikan proses-proses yang masuk akal. Tak urung, kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar terhadap sikap keras kepala Lebu Raya. Mengapa pendiriannya begitu kokoh untuk mendirikan hotel?

Hanya ada satu jawaban yang mungkin, yakni Lebu Raya punya misi terselubung dalam privatisasi Pantai Pede. Aroma kepentingan elite lebih tercium daripada upaya membawa kemaslahatan orang banyak. Melalui otoritasnya sebagai gubernur, tendensi kesewenang-wenangan Lebu Raya sangat kelihatan.

Ia menggadaikan Pede demi kepentingan pribadi. Sikap demikian hanya mewarisi masalah entah untuk beberapa dekade di kemudian hari, sementara ia sendiri tidak lama lagi menyudahi masa jabatannya.

Oleh karena itu, sikap acuh tak acuh pemimpin demikian sangat wajar untuk dilawan dan dikritisi. Lebu Raya yang memaksakan kehendaknya dan masih merasa lebih tahu dan pintar dari masyarakat menunjukkan itikad kurang baik dari seorang pemimpin. Sekarang bukan zamannya lagi.

Pemimpin demikian sudah layak dikritisi karena belum mengalami “revolusi mental” dari gaya kepimpinan yang hanya tahu top-down approach. Bukan sebaliknya.

Untuk menumpulkan syahwat arogansi Lebu Raya, maka hanya ada satu kata untuk kita: “Lawan Terus! Duduki Pantai Pede!” Jangan biarkan nafsu pribadi merusak kesejahteraan umum.