Labuan Bajo, Floresa.co – Warga di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) memberi sinyal akan mati-matian mempertahankan Pantai Pede yang kini sudah diserahkan kepada investor oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Hari ini, Minggu (14/6/2015), para aktivis, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ahli waris tanah dan warga dari sejumlah lokasi di Mabar berkumpul di Pantai Pede, melakukan konsolidasi demi menyatukan tekad untuk tetap menjadikan pantai itu sebagai ruang publik.

Konsolidasi hari ini yang gagas oleh Gerakan Masyarakat Selamatkan Pantai Pede dan Pulau-pulau (Gemas P2) juga merupakan persiapan untuk aksi akbar yang dihadiri ribuan massa pada 20 Juni mendatang.

Semua elemen yang hadir sepakat dengan kata “Lawan”  terhadap kebijakan Lebu Raya.

Pastor Marsel Agot SVD, salah satu imam yang konsisten menentang privatisasi Pantai Pede menyatakan, reaksi rakyat yang diabaikan akan berhadapan dengan perlawanan masif terhadap pemimpin yang tidak mau mendengar semua aneka bentuk reaksi.

Rapat hari ini selain menyepakati aksi massa pada 20 Juni, juga akan dibukan panggung hiburan dan mendirikan tugu bertuliskan “Pede Pantai Rakyat” sebagai wujud nyata penguasaan Pantai Pede oleh rakyat.

Seperti diketahui, Lebu Raya telah menyerahkan pengelolaan Pantai Pede lewat sebuah MoU kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) untuk dikontrak selama 25 tahun.

Terhadap keputusan ini publik di Mabar melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Namun, hingga kini tidak mendapat respon positif dari Lebu Raya.

Bahkan, saat bertandang ke Labuan Bajo pada Senin (8/6/2015) lalu untuk menghadiri rapat koordinasi para kepala daerah di NTT dengan agenda membahas isu radikalisme dan persiapan Pilkada serentak Desember mendatan, Lebu Raya kembali tegaskan sikapnya.

Di sela-sela kunjungannya itu, menjawab pertanyaan wartawan terkait polemik Pantai Pede, ia menegaskan akan tetap membangun hotel di pantai itu.

“Jadi, begini, saya sudah jelaskan berkali-kali, Pantai Pede itu aset pemerintah provinsi. Aset pemerintah daerah itu didesak oleh DPR supaya dioptimalkan sehingga aset betul-betul bermanfaat bagi daerah dan masyarakat,” ujar Lebu Raya.

Lebih lanjut, politikus PDI-Perjuangan ini mengatakan, cara mengoptimalkannya adalah dengan membangun hotel di atasnya.

“Bagaimana cara mengoptimalkannya, ya harus dibangun. Supaya ada pemasukan, ada pendapatan dari situ. Kalau kita bangun (hotel-red), Pantai Pede kita tidak merugikan siapa-siapa,” ujarnya.

Pernyataan serupa sudah dilontarkan Lebu Raya dalam berbagai kesempatan ketika ditanya soal polemik Pantai Pede.

Namun, catatan Floresa.co, ini pertama kali Lebu Raya mengungkapkan ketegasan sikapnya itu di Labuan Bajo, kota yang menjadi episentrum persoalan. (Sirilus Ladur/ARL/Floresa)