Ruteng, Floresa.co – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini terus melakukan proses seleksi terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati Manggarai untuk diusung pada Pilkada 9 Desember.
Setelah melakukan penjaringan para bakal calon, pendaftaran di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Manggarai, kemudian DPC merekomendasikan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NTT di Kupang, kini Partai berlambang banten moncong putih itu baru saja melewati tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and propeter test).
Aven Mbejak, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Manggarai mengatakan, empat dari enam kandidat yang terdaftar di tingkat kabupaten sudah dipanggil untuk mengikuti fit and proper test yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPD.
Kegiatan yang bekerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dari Universitas Indonesia itu sudah dilakukan tanggal 27 Mei 2015 lalu.
Keempat paket yang dipanggil, kata Mbejak adalah Deno Kamelus- Viktor Madur (DM), Heribertus GL Nabit-Adolfus Gabur (Heri-Adol), Viktor Slamet- Silvester Baeng (Viktor-Baeng), dan Maksi Ngkeros- Stephanus Pelor (Master).
Sementara dua lainnya, masing-masing, pasangan Marsel Sudirman dan Fransiskus Bustan (Mesra) dan Aloisius Sukardan tidak dipanggil untuk mengikuti fit and proper test.
“Mereka mengikuti fit and proper sekitar kurang lebih 8 jam di Kupang dan serempak untuk kandidat 9 kabupaten di NTT,” kata Mbejak kepada Floresa.co di Ruteng, Jumat (5/6/2015).
Tujuan dari proses ini, kata dia adalah untuk mengukur integritas, keperibadian, dan kejiwaan dari para kandidat. Melalui fit and proper test PDI-P berharap agar calon yang diusung nantinya memenihi standar harapan masyarakat yaitu kepribadian yang baik dan kejiwaan bagus.
“Mengukur ini tidak bisa dilakukan oleh calon dan pengurus partai tetapi harus dilakukan oleh tim profesional seperti Himpsi,” katanya.
Satu atau dua pekan ke depan ini, kata Mbejak, ke empat calon yang sudah mengikuti proses fit and proper test ini akan disurvei oleh lembaga peneliti yang kredibel dan difasilitasi oleh DPP dan DPD. Ini untuk mengukur elektabilitas para calon.
“Hal ini kami lakukan, jangan sampai kepribadian bagus tetapi elektabilitas tidak bagus, demikian sebaliknya. Rekomendasi partai nanti yaitu rujukan hasil survei dan disandingkan rekomendasi dari tim psikolog dan pertimbangan dari partai,”ujarnya.
Tepis Isu Klaim
Mbejak membantah PDI-P sudah menentukan kandidat yang akan diusungnya. Hal itu ia katakan untuk menepis klaim diantara beberapa kandidat bahwa sudah mendapat dukungan dari partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu.
“Kalau ada yang mengkalim misalnya 75 persen, atau 90 persen dicalon PDIP, itu tidak benar,” tegas Mbejak.
Soal klaim itu, kata dia, pihaknya tidak menanggapi serius sebab keempat calon yang mengikuti fit and proper test pada 27 Mei lalu sudah mengetahui bahwa proses seleksinya sedang berjalan.
Bahkan Mbejak menganggap isu klaim itu merupakan upaya presure dari orang-orang tertentu untuk PDIP. Kata dia, isu itu dimainkan diduga untuk menggiring opini publik yang bertujuan mengganggu keputusan partai.
“Seolah-olah partai akan memutuskan sesuai dengan opini publik. Sangat naif kalau ada yang klaim. Jangan karena dekat dengan orang-orang tertentu di PDIP lalu cepat mengkalim. Faktor kedekatan tidak menjadi sebuah keputusan politik partai,” tegasnya.
Mbejak menambahkan, setelah nanti calon mendapatkan rekomendasi dari DPP wajib hukum mengikuti sekolah partai selama kurang lebih 10 hari.
“Calon yang direkomendasikan minimal tidak hanya menjadi alat dan kendaraan, tetapi program dan kerja ke depan sejalan dengan ideologi partai,” tutupnya. (Ardy Abba/PTD/ Floresa)
