Anggota DPRD Matim Perintahkan Tote Cabut SK BPD Desa Compang Necak

1
408
Bupati Manggarai Timur, Yoseph Tote.

Floresa.co – Elias Komi, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mendesak Bupati Yoseph Tote secepatnya mencabut Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2008-2014 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Compang Necak periode 2015-2021.

SK bernomor HK /58/Tahun 2015 tertanggal 9 April 2015 itu dinilai cacat hukum, karena mengangkat anggota BPD yang kalah dalam pemilihan di tingkat Rukun Warga (RW).

“Saya perintahkan Bupati dan Wakil Bupati Matim, untuk segera mencabut SK tersebut,” kata Elias dengan nada keras.

Hal itu ia sampaikan kepada Wakil Bupati Matim Andreas Agas dalam sesi tanya jawab kegiatan Penyuluhan Undang-Undang Politik dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbangpolinmas) Matim, Jumat (29/5/2015) di aula Paroki Santu Petrus Benteng Jawa, Kecamatan Lamba Leda.

Awalnya, Elias menanyakan soal keseriusan Pemda Matim dalam memperjuangkan hak-hak warga, dimana kemudian ia mengambil contoh kasus di Desa Compang Necak, Kecamatan Lamba Leda.

Apa yang terjadi di Desa Compang Necak, menurut Elias, merupakan bukti ketidakseriusan Pemda Matim memperjuangkan hak-hak warganya.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada pemilihan di tingkat RW, anggota BPD terpilih adalah Yuvensius Djehuma, Maria Fatima Irahama, Fransiskus Harma dan Maksimus Sanus.

Namun, dalam SK Bupati Tote orang lain yang ditetapkan.

Atas dasar itu, ia mengatakan, Tote harus segera mencabut SK itu.

Merespon hal itu, Agas mengaku baru mengetahui persoalan SK itu.

“Saya baru tahu. Nanti saya cek dulu sampai di kantor bupati. Saya belum mengambil  sikap dulu, sebelum saya mempelajari dokumennya,” Kata Agas

Terkait polemik ini, sebelumnya pihak Pemda Matim mengaku menerbitkan SK berdasarkan laporan Kepala Desa Compang Necak, Wensislaus Rahaman.

Kades Wensislaus menetapkan Sintusanus Torsi, Kornelis Korim, Viktor Sukman dan Hilarius Karim sebagai angggota BPD. Padahal, mereka itu, menurut pengakuan Yuvensius, mereka itu kalah dalam pemilihan tingkat RW.

Namun bukannya mengoreksi SK itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BPMPD) Matim, Paskalis Sirajudin  justru menantang  Yuvensius  dan kawan-kawan untuk gugat ke PTUN jika menilai ada yang janggal dalam SK tersebut.

Paskalis berasalan, batal dilantiknya  Yuvensius dan kawan-kawan karena ada persoalan yang bersifat rahasia yang tidak boleh dibongkar ke publik oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Anggota BPD Compang Necak. (Satria/ARL/Floresa)

Advertisement
SHARE

1 COMMENT

  1. Sperti kata org tua manggarai pak.Elias…am manga onen situ…mmng manggarai timur tu bnyk anehnya….kbpaten yg paling aneh di NTT…melantk org yg kalah….ada hal yg sangat terang pd masalah ini…satu…mengapa kepala desa mengusulkan nama yg kalah di tingkat RW…mngkin nama2 dri org yg menang itu adalah org yg tidk bisa diajak kompromi oleh kadesnya nnti klu mreka dilantik…aplg kita kan tau klu desa skrg punya dana melimpah klu dia tdk bsa pegang BPD nya maka urusan ceko cakot anggaran desa psti sulit krna ada yg mengontrolnya…mkanya diusulkan nama yg bsa diajak kompromi wlupun dia kalah dlm pemilihan….kedua…argumen dari bapak kepala bpmpd jg sangat janggal perihal sk yg dipolemikan skrg oleh msyrakat…masa harus ke PTUN utk membatalkan sk trsebut…kan bupati punya wewenang utk mencabut kmbali sk tersebut pak…jlas2 dlm sebuah sk ada diktum yg menyatakan Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapanya…masa harus PTUN sech pak…apa memang penetapan nama yg kalah ini sah mnrt hukum pak….atw jangan2 ada skenario dibalik semua ini…atw ini imbas dri proses politik kli lalu pak…mngkin nama2 yg menang tu timses dri paket lain kali lalu pak makanya bpk bralasan utk hal yg sngat dirahasiakan….era otonomi skrg pak tidak ada yg dirahasiakan lgi pak…anda salah klu menyatakan dokumen itu rahasia…ingat pak di era otonomi skrg nech hnya urusan intelijen dan urusan politik luar negeri saja yg bersifat rahasia pak…urusan yg lain2 tu tdk ada yg ditutup lgi….tpi para pembaca jg mengerti pak klu di mnggarai timur tu sdah basi dgn rahasia2an….apbd yg ditetapkan dgn perda aja dirahasiakan…tidk boleh org tau…tentu semua org jg sdah tau mksdnya itu apa pak….pantasan manggarai timur tu bgt2 saja dri dulu….krena penyelenggaraan pemerintahanya hancur bgini….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here