Floresa.co – Hanya tinggal hitungan Minggu, partai-partai politik akan mendaftarkan bakal calon bupati (bacabub) dan bakal calon wakil bupati (bacawabub) yang mereka dukung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten masing-masing.
Namun, tentu saja, sebelum ke tahap itu, partai harus menentukan siapa yang mereka usung dalam Pilkada 9 Desember mendatang.
Tentu, menyikapi itu, para bakal calon memoles diri agar bisa menarik hati para pengurus partai.
Lantas, siapa bakal calon yang bisa menarik simpati para pengurus partai? Kini, pertanyaan ini menjadi sentral, di tengah klaim masing-masing kandidat yang merasa sudah pasti dipilih partai.
Kepada Floresa.co, Edi Danggur, salah satu akademisi dari Manggarai Barat yang kini menjadi staf pengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta mengatakan, terkait siapa yang dipilih tergantung dari karakter partai.
Kata dia, umumnya, karakter partai ada dua, yakni yang setia pada garis ideologi partai dan yang berkarakter oportunistik pragramatis.
“Para pengurus yang masih setia pada garis ideologi partai, akan memilih pasangan bacabup dan bacawabup yang diperkirakan kelak bisa jadi corong untuk memasyarakatkan ideologi dan program kerja partai di daerahnya,” kata Edi.
Namun, menurut dosen ilmu hukum ini, kalau pengurus partainya berkarakter opportunistik pragmatis, mereka memandang ideologi partai itu sebagai barang mewah, yang harus disimpan rapi di peti berlapiskan besi.
“Bagi orang-orang dari kelompok opportunistik pragmatis ini, siapa saja bacabup dan bacawabup yang berhasil menyetor uang biaya kendaraan partai lebih besar, maka itulah yang didukung,” katanya.
Soal adanya pengurus partai yang mengambil sikap opportunistik tersebut, jelasnya, adalah sebuah konsekuensi dari kenyataan tertentu.
Misalnya, di suatu daerah perolehan kursi tidak memungkinkan partai mereka dapat mengusung sendirian satu paket bacabup dan bacawabup. Karena itu, mereka terpaksa berkoalisasi dengan partai lain.
Kalau cabup dan cawabup yang mereka usung kelak terpilih jadi bupati dan wabup, maka, kata Edi, tidaklah mungkin bupati dan wabup terpilih itu akan memberikan perhatian yang sama besar kepada pengurus partai-partai koalisi itu.
Karena itu, menurut dia, walaupun pada saat fit and proper test di depan pengurus partai, si paket cabup dan cawabup itu berjanji untuk membesarkan partai tersebut di daerahnya, tetapi dalam realitasnya kelak, tidaklah mungkin bupati dan wakil bupati terpilih bisa membesarkan dua atau tiga partai di daerahnya sekaligus.
“Yang lebih menyakitkan, misalnya pada waktu periode pertama si bupati dan wabup di dukung oleh Partai A, B dan C. Para pengurus ketiga partai ini di tingkat kabupaten pun tanam kepala ke pengurus partai tingkat provinsi dan pusat agar paket cabup dan cawabup itu yang diusung,” kata akademisi yang juga berprofesi sebagai advokat ini.
Ia menambahkan, “mereka tidak dapat uang pun, tidak peduli. Harapannya, kelak bisa dapat fasilitas ini dan itu dari bupati dan wabup terpilih.”
Di luar dugaan, kata Edi, si bupati dan wabup terpilih itu justru memilih jadi Ketua Partai D yang akan bisa mengusungnya pada periode kedua kepemimpinannya di daerah tersebut.
Terkait hal ini, kata dia, sebenarnya pengurus partai pun sejak awal juga tahu perilaku bunglon dari para cabup dan cawabup itu.
“Di depan Partai A mulut mereka berbusa-busa mengatakan mereka punya karakter kuat untuk mewariskan ideologi Partai A di daerahnya kelak,” ujarnya. “Sedangkan di depan pengurus Partai B, mereka juga bilang bahwa karakter mereka sangat dekat karakter pendiri dan pengurus Partai B.”
Paket-paket ini, kata dia, sering tidak tahu bahwa bahan presentasi mereka di Partai A diintip juga oleh Pengurus Partai B dan juga sebaliknya.
“Lalu, kecenderungan mana yang paling kuat: pengurus berkarakter ideologis atau pengurus berkarakter pragmatis? Ya, dominan berkarakter pragmatis,” katanya lugas.
Menjawab pertanyaan, lantas paket cabup dan cawabup manakah yang berpeluang dapat kendaraan partai?
Edi menjelaskan, ada dua jawaban. Pertama, cabup dan cawabup yang adalah pengurus partai, entah tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
Tetapi, ia memberi catatan, bahwa “itu tidak berarti mereka dapat kendaraan partai tanpa uang sama sekali”.
“Uang tetap juga harus mereka keluarkan walaupun dalam jumlah kecil,” ujarnya.
Kedua, kata dia, cabup dan cawabup yang memang dianggap paling siap untuk memberikan sumbangan ke partai dalam jumlah yang cukup signifikan.
“Sudah ada paket cawabup dan cawabup yang sudah menggigil seolah-olah kena serangan demam mendadak karena sudah ada bisik-bisik dari pengurus partai tingkat pusat berapa uang mahar yang harus mereka bayar untuk tiap kursi di DPRD kabupaten,” jelas Edi. (Ari D/ARL/Floresa)
