Soal Pantai Pede, Walhi NTT: Pemprov NTT Jangan Membabi Buta

0
204

Floresa.co – Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang menyerahkan pengelolaan Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), sebuah perusahaan milik Setya Novanto, Ketua DPR RI mendapat kritikan keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah NTT.

Menurut Walhi, sikap dan watak Pemprov NTT yang tampak ngotot menyerahkan pengelolaan Pantai Pede, sebagai satu-satunya ruang publik tersisa di Labuan Bajo, merupakan cerminan arogansi Pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan rakyat.

“Kebijakan jenis apa pun, harusnya dilakukan secara transparan dan melibatkan rakyat. Pemprov NTT harus pahami itu dan jangan membabi buta dengan tidak menghargai eksistensi rakyat di Labuan Bajo,” tegas Herry Naif, Direktur Walhi NTT di Kupang, Selasa (26/5/2015).

Walhi mengungkapkan, kebijakan pengelolaan Pantai Pede yang diserahkan kepada pihak investor sesungguhnya sebagai sebuah otokritik untuk Pemda NTT sendiri.

“Gubernur Frans Lebu Raya harus memahami, kebijakan privatisasi Pantai Pede sedang menunjukkan ke publik soal Pemprov NTT yang tidak mampu dan tidak becus mengelola Pantai Pede selama ini,” kritik Herry.

Kebijakan privatisasi ini, lanjut Herry, berimplikasi pada penguasaan investor terhadap wilayah dan hal-hal terkait yang diprivatisasi itu.

Akibatnya, kata dia, seluruh proses pembangunan mengikuti pola pikir investor.

“Lantas, eksistensi rakyat dihadapan privatisasi ini dengan sendirinya akan hilang. Rakyat tidak akan dilibatkan bahkan bisa saja diusir dari wilayah itu,” kata Herry.

Ia menilai, Gubernur NTT dalam konteks kebijakan pengelolaan Pantai Pede terlihat berjalan sendiri tanpa melibatkan rakyat.

“Dari beberapa perdebatan selama ini, tampak Gubernur NTT cenderung arogan dan mendukung kelompok pemodal,” jelas Herry.

Kalau saja kebijakan pengelolaan Pantai Pede murni untuk kesejahteraan rakyat, demikian Herry, maka suara penolakan dari hampir seluruh rakyat Mabar, mestinya menjadi salah satu pertimbangan penting dan utama yang harus dijalankan Pemprov NTT.

“Tapi, kalau motif pengelolaan Pantai Pede untuk tambah memperkaya kelompok kapital, maka, rasional kemudian Gubernur NTT tidak mengikuti aspirasi rakyat Mabar”, tegas Herry. (Menar Lejek/Ari D/ARL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini