Soal Mafia Proyek, Bidik Juga Rezim Rotok-Deno

4
832

Floresa.co – Bola panas terkait laporan Anggota DPRD Manggarai, Marselinus Nagus Ahang terkait mafia proyek di DPRD kabupaten itu terus menggelinding.

Setelah Ahang menyampaikan laporan pada pekan lalu ke Polres Manggarai, tak lama kemudian pihak  terlapor  Wakil Ketua DPRD Simprosa Rianasari Gandut atau Osy Gandut melalui pengacaranya mengajukan somasi terhadap Ahang.

Namun, Ahang mengaku tak gentar dan tidak bersedia mencabut laporannya, sebagaimana yang dituntut pihak Osy.

Aktivis GMNI Cabang Manggarai pun menggelar aksi unjuk rasa, Senin (25/5/2015) kemarin. Mereka mendatangai Polres Manggarai dan kantor DPRD, mendesak segera membentuk Pansus untuk menangani masalah ini.

Di tengah situasi di mana sasaran kritikan mengarah ke DPRD, Ferdy Hasiman, peneliti yang kerap menulis persoalan-persoalan di Manggarai mengingatkan agar dalam kasus ini jangan mengabaikan rezim Bupati Cristian Rotok dan Wakil  Kamelus Deno.

“Praktek busuk sebagaimana dilaporkan Ahang tidak akan terjadi bila eksekutif di bawah kendali Rotok dan Deno tidak ikut bermain,” ujar Ferdy kepada Floresa.co, Selasa (26/5/2015).

Ia mengatakan, dalam laporan Ahang, ada pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggarai yang juga turut menjadi pihak terlapor.

“Jadi ini berkaitan juga dengan mekanisme kontrol di Pemkab Manggarai. Tidak bisa tidak, ini punya kaitan dengan pola kepemimpinan Rotok dan Deno,” tegas Ferdy.

Ia menjelaskan, meski masih perlu diuji oleh penegak hukum terkait kebenaran laporan Ahang, namun, kata dia, dari isi laporan itu, ada hal yang bisa disimpulkan, yakni, di Manggarai tidak ada tranparansi dalam pengerjaan proyek.

“Tampak bahwa sistem yang dipakai adalah penunjukan langsung. Kalaupun tendernya ada, maka saya yakin itu hanya asal-asalan. Pemenangnya pasti orang-orang yang dekat dengan kekuasaan,” tegas Ferdy yang pada 2013 lalu menulis buku soal kasus pertambangan di Manggarai Raya.

Ia menambahkan, dari kasus ini, terungkap jelas pula banyaknya anggota DPRD yang terlibat dalam pengerjaan proyek-proyek.

Hal demikian, kata dia, juga terjadi di Manggarai Timur dan Manggarai Barat.

“Di Manggarai Timur misalnya, banyak sekali proyek-proyek yang jatuh ke tangan orang-orang yang dekat dengan Bupati Yoseph Tote. Bahkan, ada proyek yang dikerjakan oleh orang-orang yang ditunjuk langsung bupati,” katanya.

Ia menegaskan, dirinya berterima kasih pada Marsel Ahang yang mau membongkar kasus ini.

“Kita berharap bahwa lebih banyak lagi Anggota DPRD yang mau mengoreksi diri dan institusi mereka sendiri. Dan lebih dari itu, bertobat untuk tidak jadi mafia proyek, tetapi sadar betul tugas mereka sebagai wakil rakyat,” katanya. (Ari D/ARL/Floresa)

Advertisement

4 Komentar

  1. Amang fredi…tidak semua anggots DPRD yg bermain proyek klu banyak sech iya juga….praktek2 ini sdah berjln dlm wktu yg lama..tapi modusnya rata2 pake joki proyek…biasanya legislatif dan eksekutif akan ada deal pd saat pembahasan anggaran…nah spy jgn tercium oleh msyrakat…biasanya legislatif menggunakan org lain utk mengikuti tender..dan mengerjakan proyek trmsuk melobi eksekutif utk meloloskan perusahaan jagoanya..nnti oknum2 yg terlibat tinggal menghitung prosentasi antara yg mengerjakan proyek dan joki proyek..atw dgn modus pinjam bendera…bahkan fungsi baperjakat di pemerintahan tu tdk ada..krena yg ikut menentukan promosi jabatan pns tu cuman kontraktor dan joki2nya….bgmna spya memuluskan manipulasi apbd ini…tentu harus mengangkat pejabat yg bisa bekerja sama utk hal2 ini…

  2. Siapa mau ngawas siapa, perselingkuhan eksekutif dan legislatif sangat intim justru di wilayah urus proyek seperti itu.
    Disinilah tantangan media masa sebagai garda terdrpan untuk mengkawal kasus kasus seperti ini.
    Demikianpun adik adik mahasiswa untuk terus menyuarakan terkait ketimpangan ketimpangan di dua pemangku kebijakan tersebut.

    Merdeeeeeeeekaaaa……

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini