Terkait Polemik Tambang, Bupati TTU Dinilai Arogan

0
331

Kefamenanu, Floresa.co – Sikap masa bodoh dan acuh tak acuh Bupati Timor Tengah Utara (TTU), NTT dalam merespons desakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Elgary Resources Indonesia (ERI) yang beraktifitas di Desa Oenbit, Insana, menuai kecaman dari berbagai pihak. Kali ini, kecaman keras disampaikan Solidaritas NTT Tolak Tambang, sebuah forum berkumpulnya individu dan kelompok peduli lingkungan yang berbasis di Kupang.

Forum yang didominasi para mahasiswa ini menilai Bupati TTU sangat arogan dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah.

“Arogansi Bupati tampak jelas ketika tak merespons tuntutan masyarakat Oenbit untuk mencabut IUP PT ERI,” kecam Umbu Nuku, Ketua BEM Undana saat diskusi di WALHI NTT, Sabtu (24/5/2015).

Umbu menilai, persoalan tambang di Oenbit yang mendapat penolakan dari seluruh suku sebagai pemilik hak atas tanah harusnya menjadi pertimbangan utama dan serius dari Bupati sehingga segera mengambil langkah konkret.

“Pencabutan IUP sudah menjadi keharusan yang dilakukan Bupati sebagai penguasa wilayah. Pencabutan IUP ini harus diikuti dengan upaya reklamasi terhadap lahan yang sudah diobrak-abrik perusahaan,” katanya.

Sementara itu, anggota forum lain yang hadir dalam kesempatan diskusi menyayangkan sikap diam DPRD setempat. Pasalnya, aksi protes penolakan tambang yang dilakukan masyarakat nyaris tidak mendapat dukungan dari wakil rakyat setempat.

“Institusi DPRD TTU dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat tampak tak berdaya di hadapan Bupati dan investor tambang. Padahal, mereka digaji oleh uang rakyat,” tegas Muhamad Akbar, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kupang.

Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan dengan jelas kalau DPRD setempat juga bagian dari masalah itu.

“Patut diduga, DPRD TTU sudah didiamkan Bupati dan Investor tambang,” kata Akbar dengan nada kesal.

Akbar menilai, desakan masyarakat Oenbit untuk segera mencabut IUP PT ERI sebagai salah satu point penting yang harus direspons Bupati.

“Tindakan menunda-nunda pencabutan IUP bisa dianggap sebagai watak Bupati yang suka mempermainkan rakyat. Bupati seperti ini tidak menjanjikan mimpi-mimpi kesejahteraan bisa terwujud,” tutupnya. (Melky Nahar-ARJ)

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini