Floresa.co – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Nusa Tenggara Timur menyambut rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dalam Perpres ini pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan harga khusus pada waktu tertentu.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris YLKI NTT Resna Devi Agustin Malessy di Kupang, sebagaimana dilansir Antara, Senin (11/5/2015).
“Dalam Perpres tersebut, pemerintah memiliki wewenang guna mengendalikan harga khusus pada waktu-waktu tertentu,” katanya.
Di tengah ketidakstabilan perekonomian dunia termasuk di daerah-daerah, kata dia, perlu pemimpin yang memiliki kepedulian untuk melindungi kaum kecil ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak berimbang dan adil dengan tingkat pendapatan mereka.
“Tidak hanya dengan memberi subsidi, tetapi perlu tindakan dan kebijakan nyata yang langsung menyentuh mereka,” ujarnya.
Misalnya, lanjut Resna, dalam konteks kenaikan harga besar tidak cukup hanya dengan operasi pasar oleh Bulog setempat yang merupakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan hal itu secara rutin dan sesewaktu ada gejolak pasar.
“Tetapi lebih dari itu mencari tahu sebab musababnya seperti kelangkaan itu berawal dari mahalnya harga pupuk ketika subdisi pupuk dicabut, sehingga para petani tidak sanggup membeli pupuk dalam jumlah besar untuk menyuburkan tanaman padi di sawah,” katanya.
Demikian pula soal elpiji 12 kilogram harganya terus meroket dari Rp160 ribu menjadi Rp180 ribu dan naik lagi menjadi Rp195 ribu hingga Rp215.000 dalam tenggat waktu tiga bulan untuk ukuran Kota Kupang perlu intervensi dengan menghadirkan alternatif agar usaha atau aktivitas keluarga terus bergerak.
Ia menambahkan, apa yang diinginkan ini, sulit untuk diwujudkan dengan berbagai alasan harga pasar dan keterbatasan lainnya, sehingga membuat yang miskin tetap miskin dan kaya terus kaya. (Armand Suparman/ARS/Floresa)
