Borong, Floresa.co – Yuvensius Menggo, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Manggarai Timur (Matim) tidak mengetahui surat edaran terkait pengumpulan dana untuk Provinsi Flores.
“Saya tidak tahu soal surat edaran itu. Saya baru dengar sekaran dari info teman-teman wartawan,” kata Yuvens kepada Floresa.co, Rabu (6/5/2015).
Ia menjelaskan, sampai saat ini tidak ada penyampaian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Rana Mese mengenai surat itu.
“Mungkin surat edaran tersebut diperuntukan bagi pegawai PNS dan Non PNS yang bekerja di Kantor Dinas PPO, sedangkan guru-guru mungkin tidak dilibatkan,” katanya.
Sementara itu, Guru SDK Sita, Kladius Gaut mengatakan kepada Floresa.co, pengumpulan uang dilakukan dengan langsung memotong gaji mereka oleh bendara sekolah untuk diserahkan kepada pihak Dinas PPO.
“Tidak dikumpul secara langsung, tapi potong gaji saja,” kata Kladius.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rangka menjadikan Matim sebagai basis pemerintahan Provinsi Flores, para pegawai di daerah itu diminta menyumbangkan sejumlah dana. (Baca: Di Matim, PNS/Non PNS Diperintahkan Kumpul Dana untuk Provinsi Flores)
Di Dinas PPO, para pegawai berstatus PNS diminta menyumbangkan Rp 100.000 per orang. Sedangkan pegawai non PNS sebesar Rp 50.000.
Merunut sejarahnya, ide meminta iuran untuk Provinsi Flores ini pertama kali terlontar dari mulut Wakil Bupati Matim, Andreas Agas pada 24 Maret 2015 lalu.
Waktu itu, ia mengatakan, penggalangan dana pegawai di Matim merupakan bagian dari upaya Pemda untuk menjadikan Matim sebagai ibu kota Provinsi Flores. (Baca: Pemda Matim Berambisi Jadikan Borong Ibukota Provinsi)
Saat itu Agas baru saja menghadiri peretemuan para penggagas pembentukan Provinsi Flores di Mbai, 20 Maret 2015.
Dalam pertemuan tersebut, Borong masuk nominasi calon ibu kota Provinsi Flores. (Satria/ARL/Floresa)
