Floresa.co – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapakan total anggaran untuk menggelar pilkada di 269 daerah mencapai Rp 6,7 triliun. Menurut Tjahjo, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 masih jauh dari harapan efisien secara anggaran.
“Pilkada serentak ini kan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Cuma efisiensi yang belum. Pilkada ini lebih mahal dibanding tidak serentak,” kata Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).
Tjahjo dapat memahami mahalnya biaya pilkada serentak tahun 2015. Namun, menurut dia, tingginya biaya pilkada tidak akan terjadi saat pilkada serentak sudah dilakukan secara nasional.
Menurut Tjahjo, ada beberapa penyebab mengapa anggaran pilkada kali ini jauh lebih besar dari pilkada tidak serentak. Antara lain, KPUD diketahui masih menetapkan anggaran untuk hal-hal yang sebenarnya telah ditetapkan dalam anggaran KPU Pusat.
“Selain itu, KPU juga menganggarkan cukup tinggi terutama untuk sejumlah daerah yang secara geografis membutuhkan anggaran lebih. Seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, intinya untuk distribusi,” katanya.
Menghadapi kondisi ini, Tjahjo berharap KPU dapat lebih selektif dalam mengajukan anggaran, sehingga penghematan dapat terwujud sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pilkada serentak. Selain itu terhadap para kepala daerah ia juga berharap dapat menganggarkan biaya pilkada, sesuai dengan kebutuhan.
“Pilkada kali ini juga belum dapat efisien karena masih sepotong-sepotong. Serentak secara nasional itu baru 2027 mendatang. Nah kalau sudah teratur pilkada harus dapat efisien. Karena pilkada provinsi, kabupaten/kota dilakukan bersamaan. Saksi, TPS, dan kerja KPU-nya itu nanti kan sama. Jadi harusnya begitu (dapat lebih hemat kalau sudah dapat dilaksanakan serentak nasional, red),” ujarnya.
Sementara Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek mengatakan membengkaknya biaya pilkada karena pembiayaan kampanye. Menurutnya, item pembiayaan kampanye menjadi komponen terbesar dalam anggaran pilkada.
“Jadi kalau data kita kemarin kan sekitar Rp 5 triliun waktu pilkada sebelumnya, tapi sekarang Rp 6,745 triliun, komponen terbesar yang jadi persoalan adalah anggaran terkait kampanye,” ujarnya.
Hal itu pula yang menurut pria yang kerap disapa Donny tersebut membuat beberapa daerah sempat bermasalah dalam penganggarannya.
“Kan ruang fiskal daerah terbatas, sedangkan itu wajib dibiayai oleh APBD, padahal biayanya besar ini. Anggaran biaya kampanye ini perlu dapat perhatian kita, tadinya mau kita efisiensi, tapi ini tidak semudah yang kita bayangkan karena membebani daerah kampanye ini,” ujarnya.
Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.
Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027 di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan wali kota, pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota. (Yustin Patris/TIN/Floresa.co)
