Provinsi Flores dan Mitos Ratu Adil

0
321
Alfred Tuname

Oleh: ALFRED TUNAME

Kosmologi politik Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sedang digiring dalam wacana pembentukan Provinsi Flores. Wacana Provinsi  Flores kuat menggema lantaran para elite politik di Flores getol melakukan konsolidasi. Dengan alas bangunan kesejahteraan rakyat Flores yang tipis, konsolidasi politik elit memperuncing proyek pembentukan Provinsi Flores. Perangkat teknis-administatif dan pendanaan digalakan untuk mendukung kelancaran kerja segerombolan panitia.

Di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), infiltrasi politik elit itu dipertegas untuk mendukung pembentukan Provinsi Flores. Jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Matim “dipaksa” untuk mengumpulkan uang Rp 100.000,- dan Rp 50.000,-. Pengumpulan dana tersebut dianggap sebagai manifestasi politik Pemerintah Daerah (Pemda) Matim mendukung penuh pembentukan Provinsi Flores.

Setelah pertemuan di Mbay, 20 Maret 2015 lalu, Borong, Labuan Bajo, Ende, Mbay dan Maumere menjadi pilihan alternatif sebagai daerah ibu kota Provinsi Flores. Itu berarti pengumpulan dana PNS/non-PNS di Matim merupakan “uang pelicin” untuk mensukseskan Matim sebagai daerah yang layak menjadi ibu kota Provinsi Flores. Tentu, tesis ini terkesan berlebihan. Tetapi apabila publik memeriksa “pemaksaan” yang dilakukan Pemda Matim, tesis itu wajar. Sebab, kepentingan elite politik dibebankan kepada jajaran pegawai di Matim.

Tentu, uang Rp 100.000,00 tidak begitu membebankan bagi jajaran PNS/non-PNS di Matim. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa ada “pemaksaan”? Di sini, pemaksaan pengumpulan dana adalah sebuah kekerasan simbolik (simbolic violence). Pemimpin daerah menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk menekan bawahannya demi kepentingan pribadi dan kelompok. Itu berarti wacana pembentukan Provinsi Flores adalah kepentingan elite politik. Tentu, kiblatnya adalah kekuasaan, bukan proyek politik emasipatoris rakyat Flores.

Mitos Ratu Adil

Sebab kiblat pembentukan Provinsi Flores adalah kekuasaan, maka produksi mitos Ratu Adil disebarkan ke seantero masyarakat Flores. Mitos Ratu Adil tersebut adalah Provinsi Flores akan mendatangkan kesejahteraan dan keadilan yang lebih merata dan pemimpin yang ideal. Kekayaan alam dan budaya Flores merupakan potensi untuk perbaikan nasib masyarakat Flores yang lebih baik. Provinsi Flores pun menjadi manifestasi Ratu Adil bagi masyarakat Flores.

Dalam konteks itu, mitos Ratu Adil Provinsi Flores merupakan daur ulang politik harapan. Manakala para pemimpin daerah kehilangan cara meningkatkan taraf hidup dan perbaikan nasib rakyatnya, mitos Ratu Adil lewat Provinsi Flores pun dipropagandakan. Ironisnya, bukan rakyat yang membutuhkan Ratu Adil tersebut, melainkan para elite politik itu sendiri. Rakyat Flores tidak membutuhkan milenarisme Provinsi Flores. Sebab, pembentukan Provinsi Flores hanya akan melahirkan pertikaian politik dalam memperebutkan posisi penguasa.

Pada persoalan kekuasaan itulah, wacana Provinsi Flores menjadi problematik. Selalu saja rakyat menjadi korban. Provinsi Flores bukan menghadirkan kemakmuran, malah melanggengkan kesengsaraan dan kemiskinan sebagai residu huru-hara pertikaian politik elit. Huru-hara itu sudah mulai dirasakan oleh jajaran PNS/non-PNS Pemda Matim dalam “memperebutkan” posisi ibu kota. Padahal, Provinsi Flores masih antara ada dan tiada.

Demistifikasi Provinsi Flores

Provinsi Flores memiliki daya tarik tersendiri bagi elite politik Flores. Di sini, kekuasaan menjadi daya tarik mistis sehingga para elite politik getol memperjuangkan Provinsi Flores. Mitos Ratu Adil Provinsi Flores diproduksi sebagai deaktivasi politik rakyat. Rakyat Flores seakan menerima begitu saja “cerita-cerita” terkait mitos Provinsi Flores. Dalam kondisi serba kekurangan dan miskin, rakyat mengambil sikap diam dan menunggu.

Sikap diam dan menunggu itu tentu bukan tanda kepasrahan (nrimo), melainkan apatis sekaligus sinis rakyat kepada pemimpinnya. Rakyat paham bahwa Provinsi Flores adalah ambisi dan libido kekuasaan para pemimpin daerah dan elit politik. Libido kekuasaan politik seringkali mengorbankan rakyat. Inilah kesewenang-wenangan politik. Pembentukan Provinsi Flores seharusnya berasal dari aspirasi dan parsipasi rakyat, bukan rekayasa politik tingkat elit dengan segala mitosnya.

Maka pernyataan tegas anggota DPRD Matim Mensi Anam agar Pemda Matim membatalkan kebijakan pengumpulan dana dari para pegawai, PNS/non-PNS (Floresa.co, 3/5/2015), merupakan sikap rasional politis atas mitos Ratu Adil Provinsi Flores. Sikap rasional politis Mensi tersebut merupakan skema demistifikasi Provinsi Flores sekaligus koreksi terhadap “otorianisme-birokrasi” Pemda Matim.

“Otoritarianisme-birokrasi”tersebut merupakan operasi depolitisasi. Yaitu, elite politik meniadakan partipasi aktif dalam proses politik pembentukan Provinsi Flores. Pembentukan Provinsi Flores lebih difokuskan pada administrasi ketimbang esensi. Sejatinya, esensi pembentukan daerah otonomi baru seperti Provinsi Flores adalah aspirasi dan partisipasi rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Celakanya, proses pembentukan Provinsi Flores lebih merupakan kesepakatan teknokratis ketimbang demokrasi. Akibatnya, syarat-syarat administratif lebih diutamakan sekaligus menjadi entry point kepentingan kekuasaan elit-elit lokal.

Maniak kekuasaan membuat para pemimpin daerah dan elite politik lupa diri. Persoalan kepemimpinan politik di tingkat lokal kabupaten masih belum tuntas, tetapi sudah mau melirik kekuasaan yang lebih tinggi. Di Matim, ketergantung fiskal pada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Pengelolaan ekonomi sumber daya alam belum menghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. Pembangunan infrastruktur kabupaten belum beres tetapi sudah “kecoro” dengan ibu kota Provinsi Flores. Inilah anomali kepemimpinan lokal kita.

Dengan demikian, milenarisme Provinsi Flores merupakan “barang kelontong” di pasar politik lokal. Sebagai “barang kelontong”, masyarakat Flores harus berhati-hati dengan propaganda politik elitis ini. Publik perlu mendesak pemimpinnya untuk kembali fokus pada proses pembangunan dan kesejahteraan masing-masing kabupaten. Masyarakat butuh jaminan akan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, bukan daerah otonomi (provinsi) baru. Masyarakat butuh pemimpin yang memperhatikan nasib dan aspirasinya, bukan pemimpin dengan libido kekuasaan besar.

Penulis adalah pemerhati isu-isu sosial politik di NTT.

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini