Floresa.co- Dengan bekal Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, Pengurus DPP Golkar kubu Agung Laksono serius melakukan sejumlah persiapan menjelang pemilihan kepala daerah, termasuk melibatkan lembaga survei dalam proses seleksi kepala daerah
“Sebagai tolak ukur, kami melibatkan beberapa lembaga survei yang telah diinventarisir. Kami menyadari ini harus dikerjakan bersama-sama dan harus diputuskan melalui lembaga survei juga,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung, Zainuddin Amali, dalam jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, sebagaiman dilansir Kompas.com, Minggu (3/5/2015).
Menurut Zainuddin, sejak penunjukan pelaksana tugas pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, persiapan-persiapan internal menjelang pilkada sudah dilakukan.
Para pelaksana tugas ini, lanjutnya, akan menjalankan penjaringan kepala daerah yang diputuskan dalam Rapimnas I Golkar beberapa waktu lalu.
Saat ini pendaftaran bagi calon kepala daerah telah dibuka di setiap DPD Golkar. Pada tahap pendaftaran di penyelenggara pemilu, 8 Juni 2015, semua mekanisme diharapkan sudah berjalan dan diputuskan calon-calon mana saja yang berhak untuk direkomendasikan ke KPU daerah.
“Sudah ada pedoman organisasi dan petunjuk pelaksanaan yang dipedomani seluruh pelaksana tugas. Kita sebagai DPP yang memegang SK Menteri Hukum dan HAM, maka kita jalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sesuai,”pungkasnya. (Armand Suparman/ARS/Floresa)
