Kemiskinan di NTT: Telaah dan Strategi Penanggulangan

0
1990
Christian Mbui

Oleh: CHRISTIAN MBUI

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap daerah, agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan, tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik.

Kemiskinan tidak hanya menjadi problem bagi daerah berkembang, bahkan daerah-daerah maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar daerah berkembang seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Persoalannya sama namun dimensinya berbeda.

Persoalan kemiskinan di daerah maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka. Berbeda halnya dengan daerah berkembang, di mana persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari total penduduk. Bahkan ada daerah-daerah sangat miskin yang mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya (Booth dan Sundrum, 1987).

Data Kemiskinan NTT

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, jumlah penduduk miskin di NTT pada September 2014 mencapai 991,88 ribu orang (19,60 persen) yang berkurang sekitar 2,8 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang berjumlah 994,68 ribu orang (19,82 persen).

Penurunan ini terjadi sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada bulan November 2014. Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2014-September 2014, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 8,2 ribu orang (dari 894,33 ribu orang menjadi 886,18 ribu orang) dan untuk perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 5,4 ribu orang (dari 100,34 ribu orang menjadi 105,70 ribu orang).

Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 22,15 persen pada Maret 2014 menjadi 21,78 persen pada September 2014. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 10,23 persen, naik menjadi 10,68 persen pada September 2014.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan (GK) jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2014 sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK sebesar 79,37 persen, dan pada September 2014 sebesar 79,44 persen.

Pada periode Maret 2014 – September 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 3,338 pada Maret 2014 menjadi 3,252 pada September 2014. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,826 menjadi 0,792 pada periode yang sama.

Strategi Penanggulangan

Upaya mengentaskan kemiskinan harus mengedepankan program yang berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus berpihak kepada orang miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko, 1997).

Untuk merealisasikan arah baru pembangunan tersebut, maka pemerintah perlu lebih mempertajam fokus pelaksanaan strategi pembangunan yaitu melalui penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat maupun birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangnan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan model pembangunan partisipatif yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat birokrasi dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat (good governance). Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1999).

Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. Menguatnya kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya, adalah hasil atau dampak dari semua aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Untuk ini perlu adanya keterpaduan antarkelembagaaan di daerah kabupaten/kota hingga tingkat desa, yaitu; antara kelembagaan pemerintah-politik, kelembagaan ekonomi, dunia usaha/swasta dan kelembagaan masyarakat.

Kelembagaan pemerintah terkait bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga masyarakat banyak dapat memiliki akses dan kontrol terhadapsumberdaya setempat dan dalam sistem pengambilan keputusan. Kelembagaan ekonomi, didorong untuk menciptakan sistem ekonomi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin. Sementara itu, kelembagaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

Di samping ke tiga kelembagaan tersebut kelembagaan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat difungsikan sebagai katalisator dan fasilitator dari pelaksanaan pembangunan ekonomi rakyat.

Beberapa langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut.

Berbagai program yang dilaksanakan diantaranya. Pertama, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI) merupakan ekspansi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. Kedua, Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk Pendidikan dan Kesehatan; Ketiga, program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dan lain-lain.

PNPM-Mandiri merupakan program andalan pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Disadari bahwa penanggulangan kemiskinan akan dapat mencapai hasil yang optimal jika telah mampu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu program yang akan dijalankan didasarkan pendekatan yang mampu mendorong masyarakat untuk turut serta secara proaktif dalam program tersebut. Untuk mendukung upaya tersebut maka pendekatan yang ditempuh adalah berbasis kecamatan sebagai lokus program.

Masyarakat sebagai pelaku utama, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah serta menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.

Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Proses pembangunan memerlukan Gross National Product (GNP) yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya. Terlebih bagi NTT, sebagai sebuah daerah berkembang yang berpotensi, masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan pokok dalam upaya pembangunannya.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di NTT perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di NTT sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif, tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

Strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak kepada rakyat miskin, option for the poor menjadi kebutuhan mutlak menanggulangi kemiskinan. Strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan desa dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai,r edistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang, mendorong perkembangan investasi pertanian dan membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh kredit usaha yang mudah.

Selain itu, juga dengan memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai, memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan dan mendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama. Kebijakan dan program yang berpihak pada orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil dan harus menggunakan pradigma keberpihakan kepada orang miskin.

Penulis sedang menjalani Studi di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta,  Fakultas Ekonomi, Studi Keuangan dan Perbankan

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini