Ini Kata Pemda Matim Terkait Polemik Dana Pembanguan RSUD

1
208

Floresa.co – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai polemik, terkait masalah ketersediaan dana, di mana Bupati Yoseph Tote dituding plin-plan.

Pada awal pekan lalu, Bupati Tote mengatakan, pembangunan RSUD itu belum bisa diwujudkan karena ketiadaan dana.

“Pemda Matim sudah sediakan tanah untuk pembangun RSUD. Namun, belum punya dana untuk membangun RSUD,” ujar Tote di Borong Borong, Selasa (14/4/2015).

Pernyataan itu, mendapat kecaman dari Niko Martin, mantan Anggota DPRD Matim periode 2009-2014.

Ia menyebut Tote plin-plan mengingat Bupati Matim dua periode itu pernah berkali-kali menegaskan dalam sidang paripurna tahun lalu bahwa sudah ada dana untuk pembangunan rumah sakit. (Baca: Soal Rumah Sakit, Bupati Tote Disebut Aneh dan Plin-plan)

Terkait hal ini, Sekda Matim, Matheus Ola Beda yang dihubungi Floresa.co, Senin (20/4/2015), mengatakan, dana pembangunan RSUD memang tidak ada.

Ia menjelaskan, memang dahulu Pemkab Matim mendapat info, ada dana untuk pembanguan RSUD.

“Namun setelah kami cek ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT Pusat, ternyata dana itu tidak dialokasikan untuk Matim,” ujarnya.

Ia mengatakan, karena dana belum tersedia, maka saat ini Pemda Matim sedang berupaya agar rencana pembangunan RSUD itu bisa terwujud.

“Kita sudah sediakan lahan di sekitar Lehong (wilayah perkantoran Pemda Matim-red) untuk pembangunan RSUD itu,” katanya.

Senada dengan Mateus, Kepala Dinas Kesehatan Matim, Philipus Mantur, juga mengatakan hal yang sama.

“Sejauh yang saya tahu, belum ada dana untuk itu,” katanya kepada Floresa.co.

Dalam pernyataannya kepada Floresa.co, Niko Martin mengatakan, dalam sidang paripurna Agustus 2014 untuk penetapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2013-2018 dan pada sidang paripurna sebelumnya, Bupati Tote meyakinkan DPRD bahwa rencana pembangunan fisik RSUD di Borong sudah ada anggarannya senilai Rp 25 miliar.

Ia menjelaskan, DPRD Matim pernah meminta penjelasan Tote terkait keberadaan dana itu.

Menurut  Niko, Tote kala itu mengatakan, dana tersebut sudah masuk di rekening Bank NTT Pusat.

Kemudian, ia bersama Anggota DPRD lainnya, Pius Hamid, yang merupakan Ketua Badan Legislasi Daerah pergi ke Kupang untuk mengecek kebenaran soal penjelasan Tote.

“Kami diterima langsung oleh direksi Bank NTT Kupang, Adi Ceme.
Dalam diskusi kami bersama Bank NTT Kupang, kami mendapatkan penjelasan bahwa dana untuk Pembangunan RSUD tidak ada di rekening Bank NTT,” demikian menurut Niko.

“Pak Adi Ceme waktu itu mengecek ke Bank NTT cabang Borong. Ternyata tidak ada Rp 25 Miliar untuk pembangunan RSUD,” kisah Niko.

Dengan bekal informasi dari Adi Ceme itu, pada saat sidang paripurna DPRD dalam rangka penetapan Perda RPJMD dan beberapa Perda lainya, Niko kembali mengangkat persoalan tersebut.

“Lagi-lagi  Bupati Matim menjawab, uang tersebut  ada,” jelasnya.

Atas argumentasi tersebut, demikian Niko, sidang paripurna pun mengesahkan beberapa Ranperda yang diagendakan.

Kala itu, Niko dan anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih walk out atau keluar dari ruang sidang.

“Kami menganggap bahwa sidang DPRD sudah tidak memiliki makna lagi,” jelasnya.

Ia mengatakan, apa yang mereka ragukan saat itu ternyata terjawab sudah saat ini.

“Disini kami menilai Bupati Tote plin-plan dan tidak konsisten dengan pernyataan sebelumnnya,” katanya.

Ia menjelaskan, kalau uang Rp 25 miliar yang dikatakan Bupati Matim benar adanya, pertanyaannya, kenapa rumah sakit belum juga mulai dibangun.

“Lalu, kalau uang tersebut sekarang dikatakan tidak ada, kemana uang tersebut yang dahulu diklaim Bupati Tote sudah ada di Bank NTT?” tanya Niko heran.

Ia mengatakan, terkait hal ini, kata dia, hanya Tote yang tahu.

Namun, ia berharap DPRD Matim, terutama yang kembali terpilih pada Pileg tahun lalu, membuka kembali dokumen sidang Paripurna Bulan Agustus 2014.

“Mungkin di dalam dokumen tersebut akan membuka jalan pikiran anggota DPRD Matim  untuk mendiskusikan kembali hal ini, sehingga pernyataan seorang bupati bisa dikritisi. Ini bentuk pengawasan lembaga dewan,”  tegas Niko.

Ketika pernyataan Niko ini ditanyakan kepada Sekda Mateus dan Kadis Philipus, keduanya enggan bekomentar lebih jauh.

“Kita sekarang menatap ke depan, untuk pembangunan Manggarai Timur ini,” kata Mateus.

Sementara Philipus menegaskan, tidak banyak tahu soal itu.

“Pokoknya, yang kami tahu itu saja. Pasti ada Surat Keputusan (SK) kalau memang ada rencana pembangunan rumah sakit dan dana sudah tersedia,” katanya. (Ari D Lesing/ARL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

1 Komentar

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini