Soal Rumah Sakit, Bupati Tote Disebut Aneh dan Plin-plan

1
764
Bupati Manggarai Timur, Yoseph Tote.

Borong, Floresa.co –  Yoseph Tote, Bupati Manggarai Timur (Matim)-Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut aneh dan plin-plan terkait rencana pembangunan rumah sakit di Matim.

Pernyataan itu ditegaskan oleh Niko Martin, mantan Anggota DPRD Matim Fraksi PDI Perjuangan periode 2009-2014.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tote mengatakan pembangunan rumah sakit di Matim belum bisa dilakukan, karena belum ada dana.

“Selama ini kalau ada masyarakat Matim yang sakit harus dibawa ke RSUD Manggarai. Pemda Matim sudah sediakan tanah untuk pembangun RSUD. Namun, belum punya dana untuk membangun RSUD,” ujar Tote di hadapan Joanne Cossit , Konsulat Jenderal Amerika Serikat Bidang Ekonomi Politik.

Tote dan Joanne terlibat dalam sebuah dialog di Kantor Bupati Matim, Borong, Selasa lalu (14/4/2015).

Pernyataan Tote itu, menurut Niko, benar-benar membingungkan, mengingat Bupati Matim dua periode itu pernah berkali-kali menegaskan dalam sidang paripurna tahun lalu bahwa sudah ada dana untuk pembangunan rumah sakit.

“Saya masih ingat, di hadapan sidang paripurna Agustus 2014 untuk penetapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2013-2018 dan pada sidang paripurna sebelumnya, Bupati Matim meyakinkan DPRD bahwa rencana pembangunan fisik RSUD di Borong sudah ada anggarannya senilai Rp 25 miliar,” kata Niko kepada Floresa.co, Kamis (16/4/2015).

“Namun faktanya sampai saat ini RSUD belum dibangun. Anehnya lagi, Bupati mengaku di hadapan Konjen AS bahwa RSUD di Matim belum dibangun karena tidak memiliki dana,” lanjutnya.

Niko menjelaskan, DPRD Matim pernah meminta penjelasan Tote terkait keberadaan dana itu.

Menurut  Niko, Tote kala itu mengatakan, dana tersebut sudah masuk di rekening Bank NTT Pusat.

Memang, kata Niko, sempat terjadi persoalan, karena pernyataan Tote berbeda dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan kala itu di hadapan sidang Badan Legislasi Daerah saat pembahasan RPJMD perihal program pada Dinas Kesehatan.

Kala itu, demikian Niko, Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, dari aspek anggaran, belum ada dana untuk pembangunan rumah sakit.

Namun, lagi-lagi menurut Niko, pernyataan Kadis Kesehatan dimentahkan oleh Bupati Yosep Tote.

“Siapa bilang tidak ada dana untuk pembangunan rumah sakit? Ini bupati yang omong dan memastikan bahwa dana sudah ada,” kata Niko menirukan ucapan Tote.

Setelah itu, pada saat sidang paripurna berikutnya, kata Niko, ia meminta bupati untuk mengklarifikasi, mengapa pernyataan kadis Kesehatan berbeda dengan pernyataan Bupati Tote

“Pada saat itu saya menanyakan Bupati, lembaga DPRD Matim mau percaya pernyataan yang mana? Apakah percaya Tote atau Kadis Kesehatan,” cerita Niko.

Saat itu, demikian Niko, Tote mengatakan, ‘Percaya saja Pak Niko, dana tersebut sudah ada, sudah dicek di Bank NTT’.

“Ini penjelasan Tote saat itu,” kata Niko.

Karena saat itu ingin memastikan kebenaran klaim Tote, maka Niko bersama Anggota DPRD lainnya, Pius Hamid, yang merupakan Ketua Badan Legislasi Daerah pergi ke Kupang untuk mengecek kebenaran soal penjelasan Bupati Tote mengenai dana untuk pembangunan RSUD.

“Kami diterima langsung oleh direksi Bank NTT Kupang, Adi Ceme.
Dalam diskusi kami bersama Bank NTT Kupang, kami mendapatkan penjelasan bahwa dana untuk Pembangunan RSUD tidak ada di rekening Bank NTT,” demikian menurut Niko.

“Pak Adi Ceme waktu itu mengecek ke Bank NTT cabang Borong. Ternyata tidak ada Rp 25 Miliar untuk pembangunan RSUD,” kisah Niko.

Dengan bekal informasi dari Adi Ceme itu, pada saat sidang paripurna DPRD dalam rangka penetapan Perda RPJMD dan beberapa Perda lainya, Niko kembali mengangkat persoalan tersebut.

“Lagi-lagi  Bupati Matim menjawab, uang tersebut  ada,” jelasnya.

Atas argumentasi tersebut, demikian Niko, sidang paripurna pun mengesahkan beberapa Ranperda yang diagendakan.

Kala itu, Niko dan anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih walk out atau keluar dari ruang sidang.

“Kami menganggap bahwa sidang DPRD sudah tidak memiliki makna lagi,” jelasnya.

Ia mengatakan, apa yang mereka ragukan saat itu ternyata terjawab sudah saat ini.

“Disini kami menilai Bupati Tote plin-plan dan tidak konsisten dengan pernyataan sebelumnnya,” katanya.

Ia menjelaskan, kalau uang Rp 25 miliar yang dikatakan Bupati Matim benar adanya, pertanyaannya, kenapa rumah sakit belum juga mulai dibangun.

“Lalu, kalau uang tersebut sekarang dikatakan tidak ada, kemana uang tersebut yang dahulu diklaim Bupati Tote sudah ada di Bank NTT?” tanya Niko heran.

Ia mengatakan, terkait hal ini, kata dia, hanya Tote yang tahu.

Namun, ia berharap DPRD Matim, terutama yang kembali terpilih pada Pileg tahun lalu, membuka kembali dokumen sidang Paripurna Bulan Agustus 2014.

“Mungkin di dalam dokumen tersebut akan membuka jalan pikiran anggota DPRD Matim  untuk mendiskusikan kembali hal ini, sehingga pernyataan seorang bupati bisa dikritisi. Ini bentuk pengawasan lembaga dewan,”  tegas Niko. (ARL/Floresa)

Advertisement

1 Komentar

  1. Ini bukti bahwa komunikasi/kerjasama/koordunasi antara Kepala Daerah dan bawahannya buruk. Makin aneh lagi ketika DPRD tidak memberi peringatan keras kepada Kepal Daerah yang “asal bicara”. Sayang jika tentang pembangunan Manggarai Timur terus2an “sekedar rumors”.
    Lalu kapan pembangunan di KMT benar2 diwujudkan dan tidak melulu sekedar kata yang indah diucap dan didengarkan?
    Contoh paling nyata adalah masalah yg lagi kita bahas ini, jalan Kembur – Lehong yg selesai dengan janji utk diperbaiki tapi faktanya tak pernah terlihat menjadi baik lalu air minum yang tak pernah tiba ke seluruh pelanggan yg lah terdaftar.

    Salahkah jika kemudian masyarakat terus bicara tentang hal ini?
    Jawabannya ada pada penyelenggara Pemerintahan Daerah (BUPATI & DPRD) yang lebih banyak tidak mewujudkan janji-janjinya.
    atau apakah masalah sesungguhnya yang terjadi di KMT ini?

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini